Dirty Vote = Dirty Election Delusions
Munculnya Film Dokumenter "Dirty Vote" atau "Pemilu Kotor" di YouTube belum lama ini, sesungguhnya tidak mengagetkan. Film itu berisi dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.
Film ini lumayan panjang kl 1 jam 30 menit. Capek deh nontonnya. Tapi terpaksa, karena konon trio narrator dalam film itu adalah alumnus UGM yang kalangan akademisinya juga antipati dengan pelaksanaan pemilu sekarang.
Talkshow semacam ini tidak hanya di YouTube saja, tapi juga dapat kita dengar dan cermati di podcast-podcast yang juga lumayan banyak di Spotify. Salah satunya adalah Tempo. Tapi sama saja nyinyirnya.
Kalau di YouTube, Refly Harun dan PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan) adalah si peluncur podcast itu. Sementara Tempo punya tempat peluncuran khusus yang direntalnya di Spotify.
Sebagian besar yang disampaikan dalam Dirty Vote atau Pemilu Kotor adalah delusi semata, dengan narasi kebencian yang bernada asumtif. Kapasitas narator di film itu juga bukannya meragukan, tapi mengawang-awang di awan delusi. Â Film itu berisi narasi dari 3 orang alumnus hukum UGM, yi Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari. Ketiganya bergantian menarasikan dugaan kecurangan dalam pemilu kali ini.
Apa yang disampaikan dalam film tsb tendensius dan jauh dari argumentasi yang masuk akal. Bagi yang tak nalar tentu akan mudah terprovokasi oleh narasi dalam film tsb,
3 hal yang disorot disitu. Pertama terkait soal penunjukan Penjabat Kepala Daerah yang dikaitkan dengan suara dalam pilpres. Dikatakan Presiden Jokowi menunjuk 20 Pj kepala daerah, jumlah penduduknya katanya lebih dari 50 persen elektoral, ini kemudian dikaitkan dengan orkestrasi pemenangan salah satu paslon, dalam hal ini 02.
Juga dinarasikan banyak terjadi kecurangan. Sayang, karena Asbun, tidak disebutkan peristiwa kecurangannya dimana, apa buktinya, bagaimana status pelaporannya, dan bagaimana status penanganan perkaranya.
Soal tudingan APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Juga disini tidak disebut di kasus mana kepala desa dimaksud sudah mengerjakan pemenangan Paslon, untuk memastikan warga di desanya memilih Paslon tertentu, dan bagaimana caranya.
Film dokumenter ini sengaja diluncurkan pada masa tenang 11-12-13 Pebruari 2024. Hal ini dilakukan boleh jadi karena elektabilitas Paslon No 02 sudah diatas 50 persen. Maklumlah, Elektabilitas Prabowo-Gibran terus meroket, bahkan sudah tembus batas psikologis aturan, yi 50 persen plus satu suara. Tak heran, delusi di atas dimunculkan.
Dirty Vote juga menyinggung dugaan pengangkatan Pj kepala daerah untuk urusan elektoral, dan sorotan terhadap netralitasnya, termasuk tudingan adanya menteri di sejumlah paslon yang dikaitkan dengan dugaan kampanye terselubung.
Meniru PBS
Narasi dan penayangan potongan-potongan gambar persis meniru PBS (Public Broadcasting Service) AS. Sebuah media besar yang beranggotakan 345 setasiun TV di 50 negara bagian di AS. Lihat misalnya PBS yang menayangkan konflik Gaza dengan cara memadukan potongan gambar pilihan dengan narasi yang sepadan dengan karakter gambar pilihan dalam potongan-potongan itu.Â
Misalnya bagaimana canggungnya Yitzhak Rabin ketika mengasongkan tangannya dituntun Presiden Clinton untuk bersalaman dengan musuh bebuyutannya Yasser Arafat, dan bagaimana Benyamin Netanyahu tersenyum geli memandang Presiden Barrack Obama ketika menguliahinya tentang perdamaian yang seharusnya antara Israel-Arab Palestina. Masak bangsa setua Israel dikuliahi anak kecil seperti itu. AS bagi Israel adalah bangsa yang baru lahir kemarin.
Agenda asing
Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, yang mulai menyadari adanya provokasi halus tapi menggigit si tak nalar seperti ini segera mengimbau para aktivis agar tidak ikut-ikutan agenda asing. Menurutnya, hal itu diduga memiliki kepentingan untuk menghambat kemajuan bangsa Indonesia.
Belajar dari comparative politics, geopolitik, dan sejarah, kita akan paham narasi dan plot standar yang mereka jalankan sekarang ini. Mereka sedang berupaya menghambat keberlanjutan pembangunan bangsa Indonesia. Contoh Amerika Latin. Mereka, sudah puluhan tahun menikmati demokrasi liberal, namun tidak pernah mendapatkan keberlanjutan pembangunan.Â
Setiap pemimpin di sana tidak sempat mematangkan agenda ekonomi politiknya, karena selalu diganti dengan kubu di seberangnya. Dengan alih-alih perubahan, pemimpin baru selalu meniadakan, atau menghilangkan legacy pemimpin sebelumnya. Padahal transformasi butuh satu bahkan dua generasi. Tapi apa lacur, mereka terjerembab menjadi negara-negara yang stagnan tak bisa maju.
Para aktivis di Indonesia sebaiknya tidak ikut terjebak dalam kepentingan asing tsb. Aktivis seharusnya menjunjung kepentingan demokrasi. Indonesia berkesempatan memiliki keberlanjutan pembangunan dengan adanya komitmen Prabowo Soebianto yang akan melanjutkan program Presiden Jokowi. Tetapi hal itu bisa saja terhalangi.
Dalam narasi khas Budiman : Kalau sudah ada yang telanjur cerdas, mereka akan usahakan jangan berani; kalau sudah ada yang berani, usahakan jangan cerdas. Jika sudah terlanjur cerdas dan berani, usahakan jangan strategis berpikirnya. Begitu pola pikir negara-negara maju terhadap Indonesia.
Tahun 2024 ini, Indonesia memiliki kesempatan untuk tidak hanya memiliki pemimpin yang berkomitmen pada keberlanjutan pembangunan, namun juga pemimpin yang berani, cerdas, dan strategis cara berpikirnya. Kesempatan seperti itu tak akan datang lagi, dan inilah yang harus kita ambil, demikian Budiman.
Perlunya bukti akurat
Dirty Vote kalau tak mau dibilang hanya delusi dari kekecewaan ini itu dan ene, sebaiknya mengumpulkan dulu dukungan bukti yang kuat. Pilpres 2024 toh belum sampai pada tahap pencoblosan. Yang bernarasi dalam film krodit itu adalah aktivis idealistis dan kurang pengalaman lapangan. Apa mungkin menuding pemerintah dan lembaga-lembaga negara akan berpihak pada salah satu kontestan begitu saja, karena instrumen hukum untuk menetralisir semua itu sudah tersedia lengkap.
Seharusnya kaum yang berumah di atas awan ini mengungkapkan kecemasan, misalnya khawatir akan potensi kecurangan dalam Pilpres 2024. Ada beberapa indikasi yang menunjukkan kemungkinan terjadinya manipulasi suara. Maka penting bagi kita untuk waspada terhadap upaya-upaya yang dapat mencederai demokrasi; mengajukan pertanyaan, misalnya bagaimana kita bisa memastikan bahwa Pilpres 2024 akan berjalan bersih dan adil.Â
Apakah Bawaslu memiliki sumberdaya yang cukup untuk mengawasi seluruh proses pemilu. Apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk mencegah terjadinya kecurangan; menekankan pentingnya transparansi, misalnya kita harus memastikan bahwa seluruh proses pemilu transparan dan akuntabel. Masyarakat berhak untuk mengetahui apa yang terjadi di balik layar. Penting bagi KPU untuk terbuka dan transparan dalam menjalankan tugasnya; mengritik kekurangan sistem, misalnya sistem pemilu kita saat ini masih memiliki beberapa kelemahan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan.Â
Perlu dilakukan reformasi sistem pemilu untuk memastikan integritasnya. Pemerintah harus berkomitmen untuk memperbaiki sistem pemilu agar lebih adil dan transparan; mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Masyarakat harus aktif dalam mengawasi jalannya pemilu. Laporkan kepada Bawaslu jika ada yang menemukan kecurangan. Suara rakyat di semua lapisan sangatlah penting untuk memastikan bahwa Pilpres 2024 berjalan bersih dan adil.
Tanpa bukti yang kuat, pernyataan "Dirty Vote" dapat dianggap sebagai delusi, atau  spekulasi, bahkan fitnah. Karenanya, penting untuk menggunakan bahasa yang berlogika sehat dan bertanggungjawab saat menyampaikan pernyataan tsb.
Lebih baik kita fokus pada upaya-upaya konstruktif untuk memastikan bahwa Pilpres 2024 berjalan bersih dan adil, seperti mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu; mendukung Bawaslu dalam menjalankan tugasnya; mendorong KPU untuk transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, kita dapat bersama-sama menjaga demokrasi dan memastikan bahwa Pilpres 2024 menghasilkan pemimpin yang legitimate dan terpercaya.
Potensi Intervensi Asing
Para Aktivis jelas memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi dan mendorong kemajuan bangsa. Namun, penting bagi mereka untuk waspada terhadap potensi intervensi asing yang dapat menghambat kepentingan nasional.
Negara asing, dengan berbagai motifnya, dapat mencoba mempengaruhi kebijakan dan politik domestik suatu negara. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pendanaan terhadap organisasi dan aktivis. Dana asing dapat digunakan untuk mendukung agenda tertentu, yang mungkin tidak sejalan dengan kepentingan nasional.
Propaganda dan disinformasi. Kampanye propaganda dan disinformasi dapat digunakan untuk memanipulasi opini publik dan menciptakan polarisasi di masyarakat.
Intervensi dalam proses politik. Intervensi asing dapat dilakukan melalui dukungan terhadap kandidat tertentu atau melalui upaya untuk mendiskreditkan kandidat lain.
Dampak Intervensi Asing
Intervensi asing dapat membawa dampak negatif bagi Indonesia, seperti menghambat kemajuan bangsa. Intervensi asing dapat menghambat upaya Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan nasionalnya.
Melemahkan demokrasi. Intervensi asing dapat melemahkan demokrasi Indonesia dengan memicu polarisasi dan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi.
Menimbulkan konflik. Intervensi asing dapat memicu konflik dan instability di Indonesia.
Peran Aktivis
Aktivis dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi intervensi asing: Aktivis dapat mengedukasi masyarakat tentang berbagai bentuk intervensi asing dan bahayanya bagi bangsa.
Mendorong transparansi dan akuntabilitas. Aktivis dapat mendorong pemerintah dan organisasi terkait untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menerima dan menggunakan dana asing.
Mendukung kebijakan yang melindungi kepentingan nasional. Aktivis dapat mendukung kebijakan yang dirancang untuk melindungi Indonesia dari intervensi asing.
Pentingnya Sikap Kritis dan Independen
Aktivis harus selalu menjaga sikap kritis dan independen dalam menyuarakan pendapatnya. Tidak mudah terpengaruh oleh propaganda dan disinformasi. Aktivis harus selalu mengecek fakta dan informasi sebelum menyebarkannya. Menilai agenda berdasarkan manfaatnya bagi bangsa. Aktivis harus menilai agenda berdasarkan manfaatnya bagi bangsa, bukan berdasarkan kepentingan pihak asing. Bekerjasama dengan berbagai pihak untuk melawan intervensi asing.Â
Aktivis dapat bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan media, untuk melawan intervensi asing. Aktivis memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi dan kemajuan bangsa. Dengan memahami potensi intervensi asing dan peran mereka dalam melawannya, aktivis dapat berkontribusi secara positif bagi Indonesia.
Memang tidak semua aktivis terpengaruh oleh agenda asing. Banyak aktivis yang tulus dan bekerja keras untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
Karenanya, Aktivis harus waspada terhadap potensi intervensi asing dan selalu menjaga sikap kritis dan independen. Dengan bekerjasama dengan berbagai pihak, aktivis dapat membantu melindungi Indonesia dari intervensi asing dan mendorong kemajuan bangsa.
Dirty Vote yang saya cermati baru saja ternyata hanyalah Dirty Election Delusions. Oalahh ..
Joyogrand, Malang, Mon', Febr' 12, 2024.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H