Mohon tunggu...
Parlin Pakpahan
Parlin Pakpahan Mohon Tunggu... Lainnya - Saya seorang pensiunan pemerintah yang masih aktif membaca dan menulis.

Keluarga saya tidak besar. Saya dan isteri dengan 4 orang anak yi 3 perempuan dan 1 lelaki. Kami terpencar di 2 kota yi Malang, Jawa timur dan Jakarta.

Selanjutnya

Tutup

Analisis Pilihan

Dirty Vote = Dirty Election Delusions

12 Februari 2024   15:05 Diperbarui: 12 Februari 2024   15:15 311
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Trio Narator Dirty Vote. Dari kiri Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari dan Bivitri Susanti. Foto :  nasional.tempo.co

Tahun 2024 ini, Indonesia memiliki kesempatan untuk tidak hanya memiliki pemimpin yang berkomitmen pada keberlanjutan pembangunan, namun juga pemimpin yang berani, cerdas, dan strategis cara berpikirnya. Kesempatan seperti itu tak akan datang lagi, dan inilah yang harus kita ambil, demikian Budiman.

Perlunya bukti akurat

Dirty Vote kalau tak mau dibilang hanya delusi dari kekecewaan ini itu dan ene, sebaiknya mengumpulkan dulu dukungan bukti yang kuat. Pilpres 2024 toh belum sampai pada tahap pencoblosan. Yang bernarasi dalam film krodit itu adalah aktivis idealistis dan kurang pengalaman lapangan. Apa mungkin menuding pemerintah dan lembaga-lembaga negara akan berpihak pada salah satu kontestan begitu saja, karena instrumen hukum untuk menetralisir semua itu sudah tersedia lengkap.

Seharusnya kaum yang berumah di atas awan ini mengungkapkan kecemasan, misalnya khawatir akan potensi kecurangan dalam Pilpres 2024. Ada beberapa indikasi yang menunjukkan kemungkinan terjadinya manipulasi suara. Maka penting bagi kita untuk waspada terhadap upaya-upaya yang dapat mencederai demokrasi; mengajukan pertanyaan, misalnya bagaimana kita bisa memastikan bahwa Pilpres 2024 akan berjalan bersih dan adil. 

Apakah Bawaslu memiliki sumberdaya yang cukup untuk mengawasi seluruh proses pemilu. Apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk mencegah terjadinya kecurangan; menekankan pentingnya transparansi, misalnya kita harus memastikan bahwa seluruh proses pemilu transparan dan akuntabel. Masyarakat berhak untuk mengetahui apa yang terjadi di balik layar. Penting bagi KPU untuk terbuka dan transparan dalam menjalankan tugasnya; mengritik kekurangan sistem, misalnya sistem pemilu kita saat ini masih memiliki beberapa kelemahan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan. 

Perlu dilakukan reformasi sistem pemilu untuk memastikan integritasnya. Pemerintah harus berkomitmen untuk memperbaiki sistem pemilu agar lebih adil dan transparan; mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Masyarakat harus aktif dalam mengawasi jalannya pemilu. Laporkan kepada Bawaslu jika ada yang menemukan kecurangan. Suara rakyat di semua lapisan sangatlah penting untuk memastikan bahwa Pilpres 2024 berjalan bersih dan adil.

Tanpa bukti yang kuat, pernyataan "Dirty Vote" dapat dianggap sebagai delusi, atau  spekulasi, bahkan fitnah. Karenanya, penting untuk menggunakan bahasa yang berlogika sehat dan bertanggungjawab saat menyampaikan pernyataan tsb.

Lebih baik kita fokus pada upaya-upaya konstruktif untuk memastikan bahwa Pilpres 2024 berjalan bersih dan adil, seperti mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu; mendukung Bawaslu dalam menjalankan tugasnya; mendorong KPU untuk transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, kita dapat bersama-sama menjaga demokrasi dan memastikan bahwa Pilpres 2024 menghasilkan pemimpin yang legitimate dan terpercaya.

Potensi Intervensi Asing

Para Aktivis jelas memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi dan mendorong kemajuan bangsa. Namun, penting bagi mereka untuk waspada terhadap potensi intervensi asing yang dapat menghambat kepentingan nasional.

Negara asing, dengan berbagai motifnya, dapat mencoba mempengaruhi kebijakan dan politik domestik suatu negara. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pendanaan terhadap organisasi dan aktivis. Dana asing dapat digunakan untuk mendukung agenda tertentu, yang mungkin tidak sejalan dengan kepentingan nasional.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun