Kita juga harus melihat bagaimana pemimpin dari negara-negara lain berperilaku dalam konteks pemilihan umum dapat memberikan pembandingan yang bermanfaat.
Beberapa negara memiliki tradisi dimana pemimpin negara terlibat secara aktif dalam mendukung kandidat atau partai tertentu, sementara yang lain menghargai netralitas pemimpin negara.
Kultur politik kita tentu tak harus sama dengan negara demokrasi lainnya. Kita lihat belum lama ini misalnya Presiden Jokowi jalan berdampingan dengan Paslon No 02 dengan Jacket yang sama. Ini hanya menegaskan Presiden sekarang sudah memastikan dukungannya kepada Prabowo. Goyangan figur utama ini semakin mendekati pencoblosan tentu akan semakin nyata, dan rakyat yang puas terhadapnya otomatis akan mengikut kemana arah pilihannya.
Kalaupun masih ada yang ngotot mengaitkannya dengan Gibran selaku anak kandungnya. Ini tentu tak lepas dari "rasa takut berlebihan" menjadi The Looser karena pamor Presiden selaku figur utama di negeri ini memiliki perbawa khusus kepada elektoral, terlebih hasil poling selama ini telah memastikan bahwa Jokowi telah memuaskan 75-80% rakyat Indonesia.
Seyogyanya mereka segera kembali ke aturan main yang berlaku. Lihat kembali UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Bagian Kedelapan tentang Kampanye Pemilu oleh Presiden dan Wakil Presiden dan Pejabat Negara Lainnya.
Masalah Demisioner
Masalah pemerintahan demisioner juga banyak dihembuskan akhir-akhir ini. Kalau beberapa menteri saja yang diisukan akan mengundurkan diri karena alasan kontestasi Pilpres 2024. Itu wajar, tapi inipun dengan catatan bahwa pengunduran diri itu hanya sejauh masa kampanye. Setelah itu ybs akan kembali menduduki jabatannya hingga berakhirnya masa pemerintahan Jokowi.
Pengunduran diri adalah keinginan individu ybs untuk aktif terlibat dalam proses politik, terutama jika mereka berasal dari partai politik tertentu yang memiliki keterlibatan dalam kontestasi Pilpres. Hal ini bisa dianggap sebagai ekspresi kebebasan politik dan hak setiap individu untuk terlibat dalam kegiatan politik.
Pergantian menteri atau anggota kabinet sehubungan dengan kontestasi Pilpres bukan hal yang luarbiasa dalam sistem politik. Ini bisa terjadi karena adanya pergeseran politik, perbedaan pandangan, atau strategi politik yang berbeda di antara partai politik.
Kalaupun itu diberlakukan sebagai strategi politik untuk mempengaruhi opini publik atau memberikan pesan politik tertentu. Ini dapat menjadi upaya untuk menyoroti isu-isu tertentu atau mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap arah pemerintahan saat ini. Tapi ini pun jadi tak penting lagi. Buktinya Mahfud MD menjadi gagap, apalagi menteri-menteri asal Nasdem. Sri Mulyani dan MenPUPR Basuki malah bekerja semakin menjadi-jadi. Kerja .. Kerja .. sampai pemerintahan Jokowi berakhir Oktober 2024 yad.
Hasil Pilpres 2024 akan diketahui setelah pencoblosan pada tgl 14 Pebruari 2024, sementara Presiden Jokowi baru akan habis masa jabatannya pada minggu ketiga Oktober 2024 yang akan datang.
