Menggapai Keadilan-Kesejahteraan ibarat Mengejar Bayangan Sendiri
Dalam sebuah obrolan di sebuah warkop tak jauh dari rumah pagi tadi, udara sungguh sejuk karena sore kemarin hujan hanya rintik-rintik. Fajar sudah menyingsing sejak Pk 04.00 dinihari tadi. Ya, itulah kota Malang yang sudah termasuk Indonesia bagian tengah. Dinihari cepat dan senja menuju malam sedikit lambat.
Di tengah kepulan sigaro kebangsaan 234, seorang anak muda, pastinya mahasiswa, menyapaku "ikutan duduk menikmati dinihari Om." "Lha monggo,' sahutku singkat.
Tak kalah gaya, anak itu merokok juga, hanya sedikit resah kulihat. Akhirnya ia mengaku belum tidur tadi malam. Mengapa, tanyaku. "ngerjain tugas Om", sahutnya. Tugas apa itu. "Tugas bikin makalah "Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan dalam Sistem Demokrasi."
Waduh berat itu. "Betul sekali Om. Tadinya aku kira mudah seperti membalik telapak tangan. Tapi nyatanya gonta-ganti pembahasan sampai dini hari tadi, nggak juga ketemu bagaimana yang terbaik untuk makalah tsb". "Ha .. Ha .. kalau berhasil menyusunnya, kau tambah pintar nanti," sahutku.
Kami pun memulai obrolan pagi sambil nyruput Kopi Robusta Dampit di Kopi Tuwo. Kau harus membatasi masalah dulu, dimulai dengan sistem demokrasi dan apa itu keadilan dan kesejahteraan per definisi. Baru setelah itu menukik pada realitas. Sampelnya harus representatif dan baru kau lihat apa yang diperlukan disini untuk mewujudkannya.
Keadilan dan kesejahteraan adalah dua konsep penting dalam sistem demokrasi modern. Ingat, definisinya dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.
Gambaran umum tentang kedua konsep tersebut : (1) Keadilan. Keadilan dalam sistem demokrasi mencakup pemerataan hak dan kewajiban di antara semua warganegara. Semua individu harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, agama, gender, atau latar belakang sosial ekonomi; (2) Perlindungan Hukum. Keadilan juga mencakup perlindungan hukum dan hak asasi manusia. Sistem hukum harus adil dan memberikan perlindungan yang setara bagi semua warga negara; (3) Keseimbangan Kekuasaan. Konsep pemerataan kekuasaan juga menjadi bagian dari keadilan dalam demokrasi. Tidak boleh ada kelompok atau individu yang memiliki kontrol penuh tanpa adanya mekanisme pengekangan dan keseimbangan; (4) Kesejahteraan. Kesejahteraan dalam konteks demokrasi mencakup upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan memastikan distribusi kekayaan yang adil di masyarakat; (5) Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan. Sistem demokrasi yang berhasil berusaha menyediakan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi semua warganegara; (6) Pertumbuhan Ekonomi Inklusif. Kesejahteraan juga terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di mana manfaat ekonomi dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya oleh segelintir orang atau kelompok; (7) Perlindungan Sosial. Adanya sistem perlindungan sosial seperti asuransi kesehatan, tunjangan pengangguran, dan bantuan sosial lainnya untuk mendukung individu yang membutuhkan.
Tujuan utama dalam Sistem Demokrasi Modern adalah menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera di mana semua warganegara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Kesejahteraan dan keadilan saling terkait dan menjadi dasar untuk mencapai konsep demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan.
Ini tentu nggak mudah dicapai. Sudah banyak teori pembangunan yang dipakai disini, tapi hasil akhirnya selalu tidak memuaskan, sekalipun ilmu ekonomi sudah membuat koefisien Gini untuk menjelaskan soal pemerataan pendapatan masyarakat dan ilmu politik sudah sampai pada korelasi antar variabel dalam sistem kekuasaan.
Siapapun Capres yang bertarung sekarang pastinya akan menyebutkan isu Keadilan dan Kesejahteraan menurut kacamatanya masing-masing. Anies mengatakan kita butuh Perubahan, Prabowo mengatakan akan mengutamakan Kesehatan Masyarakat dan Ganjar mengatakan akan meningkatkan Pendapatan Petani. Itu memang bukan Gimmick, tapi sebuah pandangan ke depan bagaimana kalau mereka berkuasa nanti.
Maka yang kita perlukan disini adalah mengkritisi lembaga kepresiden yad seperti mengevaluasi terus-menerus terhadap kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan. Jika hasilnya tidak sesuai dengan harapan, perubahan dan penyesuaian perlu dilakukan. Respon terhadap kegagalan atau ketidaksetaraan, dimana pemerintah berkewajiban melakukan pembaruan kebijakan ekonomi, sosial, dan politik untuk menciptakan dampak yang lebih positif, termasuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumberdaya. Kebijakan pemerintah disini adalah kebijakan yang dapat membantu mencegah korupsi dan memastikan bahwa kebijakan tsb benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas.
Pemerintah juga harus mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembangunan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi mencerminkan kebutuhan dan aspirasi sebagian besar penduduk.
Tak kalah penting adalah Investasi dalam pendidikan dan memastikan adanya akses yang setara terhadap peluang pendidikan yang dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan dan memberikan landasan untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Masalah ketidaksetaraan dan kesejahteraan seringkali lintas batas. Karenanya diperlukan kerjasama internasional dan pertukaran pengetahuan yang dapat membantu mengatasi tantangan ini secara bersama-sama.
Akhirnya, pemerintah harus fokus pada pengembangan ekonomi berkelanjutan yang memperhitungkan dampak lingkungan dan sosial jangka panjang yang dapat membantu menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang lebih permanen.
Dari  sisi kesejahteraan fisik. Alat bantu untuk melihat pertumbuhan dan pemerataan sesungguhnya sudah banyak. Koefisien Gini adalah salah satunya yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat ketidaksetaraan pendapatan di suatu negara. Penggunaan indikator ini dapat membantu pemerintah dan pembuat kebijakan untuk memahami tingkat distribusi pendapatan dan mengarahkan upaya kebijakan ke arah yang lebih merata.
Contoh konkret penghitungan indeks Gini, misalnya data pendapatan tahunan keluarga di suatu desa dengan 10 keluarga. Data ini disusun dalam urutan pendapatan meningkat, mulai dari Rp 5 juta; Rp 8 juta; Rp 10 juta; Rp 12 juta; Rp 15 juta; Rp 20 juta; Rp 25 juta; Rp 30 juta; Rp 40 juta; Rp 100 juta.
Langkah-langkah penghitungan indeks Gini berurutan mulai dari penyusunan data pendapatan keluarga dalam urutan yang meningkat, dan penghitungan persentase kumulatif pendapatan
Penghitungan persentase kumulatif pendapatan total untuk setiap keluarga. Misalnya, keluarga pertama berkontribusi 5% (5,000/100,000), keluarga kedua 8%, dan seterusnya.
Pembuatan grafik kurva Lorenz dengan sumbu x mewakili persentase kumulatif pendapatan dan sumbu y mewakili persentase kumulatif keluarga. Titik (x, y) pada grafik Lorenz merepresentasikan distribusi pendapatan aktual.
Menghitung luas area di bawah kurva Lorenz dengan menggunakan rumus geometris atau metode numerik, lalu menghitung luas area di bawah garis kesetaraan  yang merupakan garis diagonal dari sudut kiri bawah ke sudut kanan atas.
Indeks Gini adalah perbandingan antara luas area di bawah kurva Lorenz dengan luas area di bawah garis kesetaraan. Rumusnya adalah: Gini = (Area di bawah Garis Kesetaraan - Area di bawah Kurva Lorenz) / (Area di bawah Garis Kesetaraan).
Jika indeks Gini = 0, itu menunjukkan distribusi pendapatan yang sempurna atau kesetaraan penuh. Jika indeks Gini = 1, itu menunjukkan ketidaksetaraan penuh atau satu keluarga memiliki seluruh pendapatan.
Contoh ini sangat sederhana, dan dalam praktiknya, perhitungan indeks Gini melibatkan lebih banyak data dan lebih banyak langkah perhitungan numerik atau perangkat lunak statistik untuk akurasi yang lebih besar.
Meski sudah menggunakan perhitungan matematis seperti itu, Pada dasarnya Keadilan dan Kesejahteraan itu ibarat kita berjalan membelakangi matahari. Kita hanya mengejar bayangan kita saja. Bayangan kita akan bergerak persis sama dengan gerakan maju kita. Artinya memang takkan pernah ada yang namanya keadilan dan kesejahteraan itu dalam arti absolut seperti "tata tentrem kerta raharja gemah ripah loh jinawi".
Yang menjadi faktor konstan disini adalah perbaikan terus-menerus yang kita lakukan. Itu yang terpenting dan itu pulalah yang tak mudah kita lakukan.
Mewujudkan keadilan dan kesejahteraan adalah perjalanan yang terus menerus. Upaya perbaikan dan penyesuaian konstan diperlukan untuk mengatasi perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik.
Partisipasi aktif masyarakat dapat membantu memastikan bahwa upaya tsb sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi sebagian besar warga negara. Pembelajaran dari pengalaman sebelumnya dapat membantu menyempurnakan pendekatan ke depan.
Menerima kenyataan bahwa keadilan dan kesejahteraan adalah tujuan yang mungkin tidak pernah sepenuhnya tercapai, maka kesadaran akan ketidaksempurnaan ini dapat mendorong kreativitas dan inovasi dalam mencari solusi yang realistis.
Perbaikan terus menerus dan komitmen untuk menciptakan perubahan positif adalah kunci untuk menghadapi kompleksitas tantangan yang dihadapi.
"Lha jadi kita hanya mengejar bayangan kita saja selama ini ya Om". Â Ya iyalah. Karenanya makalahmu harus diluruskan selurus-lurusnya. Dan bilang juga bahwa Debat Capres Kelima 4 Pebruari yad bukan debat kusir tapi bagaimana kita mewujudkan mimpi kita menjadi kenyataan. Ok.
Joyogrand, Malang, Thu', Jan' 25, 2024.
