Siapapun Capres yang bertarung sekarang pastinya akan menyebutkan isu Keadilan dan Kesejahteraan menurut kacamatanya masing-masing. Anies mengatakan kita butuh Perubahan, Prabowo mengatakan akan mengutamakan Kesehatan Masyarakat dan Ganjar mengatakan akan meningkatkan Pendapatan Petani. Itu memang bukan Gimmick, tapi sebuah pandangan ke depan bagaimana kalau mereka berkuasa nanti.
Maka yang kita perlukan disini adalah mengkritisi lembaga kepresiden yad seperti mengevaluasi terus-menerus terhadap kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan. Jika hasilnya tidak sesuai dengan harapan, perubahan dan penyesuaian perlu dilakukan. Respon terhadap kegagalan atau ketidaksetaraan, dimana pemerintah berkewajiban melakukan pembaruan kebijakan ekonomi, sosial, dan politik untuk menciptakan dampak yang lebih positif, termasuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumberdaya. Kebijakan pemerintah disini adalah kebijakan yang dapat membantu mencegah korupsi dan memastikan bahwa kebijakan tsb benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas.
Pemerintah juga harus mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembangunan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi mencerminkan kebutuhan dan aspirasi sebagian besar penduduk.
Tak kalah penting adalah Investasi dalam pendidikan dan memastikan adanya akses yang setara terhadap peluang pendidikan yang dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan dan memberikan landasan untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Masalah ketidaksetaraan dan kesejahteraan seringkali lintas batas. Karenanya diperlukan kerjasama internasional dan pertukaran pengetahuan yang dapat membantu mengatasi tantangan ini secara bersama-sama.
Akhirnya, pemerintah harus fokus pada pengembangan ekonomi berkelanjutan yang memperhitungkan dampak lingkungan dan sosial jangka panjang yang dapat membantu menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang lebih permanen.
Dari  sisi kesejahteraan fisik. Alat bantu untuk melihat pertumbuhan dan pemerataan sesungguhnya sudah banyak. Koefisien Gini adalah salah satunya yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat ketidaksetaraan pendapatan di suatu negara. Penggunaan indikator ini dapat membantu pemerintah dan pembuat kebijakan untuk memahami tingkat distribusi pendapatan dan mengarahkan upaya kebijakan ke arah yang lebih merata.
Contoh konkret penghitungan indeks Gini, misalnya data pendapatan tahunan keluarga di suatu desa dengan 10 keluarga. Data ini disusun dalam urutan pendapatan meningkat, mulai dari Rp 5 juta; Rp 8 juta; Rp 10 juta; Rp 12 juta; Rp 15 juta; Rp 20 juta; Rp 25 juta; Rp 30 juta; Rp 40 juta; Rp 100 juta.
Langkah-langkah penghitungan indeks Gini berurutan mulai dari penyusunan data pendapatan keluarga dalam urutan yang meningkat, dan penghitungan persentase kumulatif pendapatan
Penghitungan persentase kumulatif pendapatan total untuk setiap keluarga. Misalnya, keluarga pertama berkontribusi 5% (5,000/100,000), keluarga kedua 8%, dan seterusnya.
Pembuatan grafik kurva Lorenz dengan sumbu x mewakili persentase kumulatif pendapatan dan sumbu y mewakili persentase kumulatif keluarga. Titik (x, y) pada grafik Lorenz merepresentasikan distribusi pendapatan aktual.
