Ribuan Akun Bodong di Meta dan X Sudah Dihapus
Medsos dunia sontak berubah ketika kelompok Hamas merobek pagar perbatasan Israel-Gaza dan membunuhi ratusan warga sipil disana dengan cara yang sangat keji.
Diawali dengan postingan tentang pemenggalan kepala, pemerkosaan, pembunuhan anak kecil bahkan manula dan para bayi. Lalu diplintir lebih jauh lagi dengan menglorifikasinya untuk sebuah perjuangan kemerdekaan. Maka ribuan akun bodong pun tetiba muncul dalam X (dulu Twitter), FBwatch, YouTube, Tiktok, Telegram dst.
Ini betul-betul disinformasi tentang konflik Israel-Arab Palestina sekarang di Gaza. Media sosial dunia khususnya di AS dan Eropa telah melihat peningkatan informasi yang salah tentang konflik antara Israel dan Hamas, termasuk gambar yang direkayasa dan video yang diberi label yang salah.
Petinggi UE, telah mengirimkan permintaan informasi resmi kepada X, untuk menentukan apakah platform tsb mematuhi Digital Services Act (DSA), yi ketentuan yang dirancang untuk melindungi pengguna platform big-tech yang telah diberlakukan belum lama ini.
Atas teguran itu, X telah menghapus ribuan akun yang berafiliasi dengan Hamas dan mengambil tindakan untuk menghapus atau memberi label pada puluhan ribu konten sejak serangan hari Sabtu. Sebagaimana diketahui, Hamas adalah organisasi teroris terlarang di UE.
UE juga meminta Meta yang berurusan dengan facebook untuk menindak disinformasi Israel-Hamas.
UU ITE yang diberlakukan UE mulai berdampak buruk pada big-tech. Gambar dan fakta palsu dan dimanipulasi dilaporkan secara luas di berbagai platform media sosial.
Sebagaimana UU tentang ITE di Indonesia, UE telah mengesahkan DSA menjadi undang-undang pada Nopember tahun lalu. Dengan kejutan Hamas di Israel, UU itu segera diterapkan untuk menghindarkan disinformasi lebih lanjut yang mengacaukan dunia beradab menjadi tidak beradab.
X adalah platform yang memiliki lebih dari 45 juta pengguna di UE. Elon Musk yang memegang platform itu sekarang telah mengiyakan permintaan UE.
Sementara itu, jubir Meta (facebook) mengatakan perusahaan tsb bekerja sepanjang waktu untuk menjaga platformnya tetap aman dan telah mendirikan pusat operasi khusus yang dikelola oleh para ahli untuk memantau situasi.
Sejak perang meletus, foto dan video telah membanjiri media sosial mengenai pembantaian keji yang dilakukan Hamas tsb, termasuk rekaman gambar Hamas yang menyandera warga Israel yang ketakutan, serta postingan dari pengguna yang mendorong klaim palsu dan salah mengartikan video dari peristiwa lain.
Teguran sangat keras UE itu telah memaksa perusahaan media sosial untuk meningkatkan pengawasan terhadap platform mereka terhadap konten ilegal, seperti materi teroris atau ujaran kebencian ilegal, dengan ancaman denda yang besar.
Tidak ada tempat di X untuk organisasi teroris atau kelompok ekstrimis berkekerasan dan kami akan terus menghapus akun-akun tsb secara real-time, termasuk upaya proaktif, demikian Musk -- lih euronews.com dalam https://tinyurl.com/yvkrxxnm
Platform X telah menanggapi dengan cepat dan dengan cara yang rajin dan obyektif terhadap permintaan penghapusan dari lembaga penegak hukum di seluruh dunia, termasuk lebih dari 80 negara anggota UE.
Sejak Musk mengakuisisi Twitter dan mengganti namanya, para ahli mengatakan bahwa platform tsb tidak hanya tidak dapat diandalkan tetapi juga secara aktif mempromosikan kebohongan, sementara sebuah penelitian yang dilakukan oleh UE menemukan bahwa Twitter adalah platform dengan kinerja terburuk dalam disinformasi online.
Saingan X seperti TikTok, YouTube, dan Facebook juga menghadapi membanjirnya rumor dan kebohongan yang tidak berdasar tentang konflik di Timur Tengah, dengan memainkan peran yang biasa muncul setiap kali sebuah berita menarik perhatian dunia.
Sebagaimana kita ketahui, setidaknya 150 sandera disandera di Gaza dan 1.300 orang Israel tewas dalam serangan mematikan Hamas di Israel pada akhir pekan lalu.
Sementara itu, lebih dari 2000 orang tewas di Gaza sejak Israel melancarkan serangan udara balasan.
Tindakan UE untuk menghapus ribuan akun palsu di platform X dan Meta sebagai respons terhadap penyebaran disinformasi dan konten kebencian yang melibatkan konflik Israel-Arab Palestina adalah langkah penting dalam dunia medsos sekarang. Memang seharusnyalah pemerintah dan badan regulasi berusaha untuk menjaga agar media sosial dan platform online tetap aman, adil, dan akuntabel.
DI AS pun ada yang menggiring orang mengglorifikasi kekejian Hamas di Israel. Contoh kasus di Harvard belum lama ini. Seorang miliuner Jahudi telah mengecam pimpinan Harvard yang membiarkan pengglorifikasian kekejian Hamas belum lama ini. Itu sangat menyakitkan komunitas Jahudi AS. Tapi dalam praktek glorifikasi kekejian Hamas malah semakin merebak di AS, juga di Inggeris. Ntah karena Inggeris telah keluar dari UE. Yang jelas pengglorifikasian teror Hamas di Inggeris marak dimana-mana, sampai-sampai PM Rishi Sunak kebingungan, padahal pengglorifikasian itu sangat menyakitkan karena Inggeris juga negara yang mencap Hamas adalah kelompok teroris yang terlarang di Inggeris.
Pengaruh internet dan media sosial telah memungkinkan penyebaran pandangan dan informasi yang beragam, termasuk pandangan yang kontroversial, bahkan berbahaya.
Benar, di negara-negara seperti AS dan Inggeris, ada perlindungan yang kuat terhadap kebebasan berbicara dan ekspresi. Ini adalah nilai mendasar dalam sistem hukum dan budaya mereka. Tapi bagaimanapun juga, harus ada batasan yang jelas yang harus dijaga antara melindungi kebebasan berbicara dan menghindari penyebaran konten yang mendorong atau mempromosikan kekerasan, terorisme, atau kebencian.
Konflik Israel-Arab Palestina adalah salah satu konflik yang paling kontroversial di dunia, dengan banyak pandangan beragam. Pengelompokan Hamas sebagai organisasi atau pandangan yang mengkritik atau mengglorifikasi tindakan mereka, tentu saja sangat sensitif dan kontroversial.
Universitas seperti Harvard memiliki kebijakan dan pedoman yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh diizinkan di kampus mereka. Sementara kebebasan akademik dihargai, universitas juga bertanggungjawab untuk memastikan bahwa lingkungan kampus tetap aman dan inklusif bagi semua mahasiswa. Pemerintah juga memiliki peran dalam mengatur konten online dan melindungi kepentingan umum, termasuk keamanan nasional.
Penyebaran konten yang mengglorifikasi kekerasan atau terorisme adalah masalah global yang mempengaruhi banyak negara. Upaya untuk mengatasi masalah ini memerlukan kerjasama internasional dan upaya yang koordinatif antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat sipil.
Sebaiknya pemerintah dan masyarakat sipil terus bekerjasama dalam menemukan solusi yang seimbang antara perlindungan kebebasan berbicara dan perlindungan terhadap penyebaran konten berbahaya. Hal ini melibatkan pembuatan kebijakan yang tepat dan pemahaman yang lebih baik tentang dampak sosial, budaya, dan politik dari penyebaran konten yang kontroversial.
Di Indonesia, belum lama ini Habib Rizieq meneriakkan yel-yel akan berjihad ke Palestina. Kenyataannya sampai sekarang Rizieq masih di Indonesia dan anak buahnya sedang mengutip donasi untuk Palestina. Tapi tak satupun yang mengutuk kekejian Hamas. Ini sebuah ironi dalam dunia perHAMan di Indonesia.
Di Indonesia, seperti di negara lain, pendapat dan tindakan terkait dengan konflik Israel-Arab Palestina sangatlah beragam. Hal ini mencakup perasaan empati dan dukungan terhadap Palestina.
Pemerintah Indonesia telah mendukung kemerdekaan Palestina dan memperjuangkan penyelesaian konflik berdasarkan resolusi PBB yang relevan. Pemerintah Indonesia juga telah mengecam tindakan kekerasan yang merugikan warga sipil di wilayah konflik tsb.
Tapi itu tidaklah cukup. Pemerintah seyogyanya tegas terhadap pemelintiran berita-berita videro yang berlalulalang begitu saja di dunia medsos Indonesia. Bukankah sudah ada UU ITE sebagaimana halnya UU ITE yang mulai diterapkan dengan keras di UE.
Konflik Israel-Arab Palestina adalah masalah yang memicu emosi di seluruh dunia, dan tanggapan terhadapnya dapat sangat bervariasi. Kritik terhadap tindakan atau kebijakan tertentu adalah hak asasi yang dijamin di banyak negara, termasuk Indonesia, tapi seharusnya dengan catatan selama kritik tsb disampaikan secara damai dan menghormati hukum.
Masalah pilpres yang sudah semakin mendekatpun banyak platform media yang memelintir berbagai berita politik yang sesungguhnya sangat merugikan nama baik Presiden Jokowi, misalnya postingan yang mau merusak hubungan baik Jokowi dengan Megawati terkait diisukannya Gibran Rakabuming yang adalah putera Jokowi untuk menjadi Cawapres Prabowo.
Meski penyebaran berita palsu, disinformasi, dan berita politik yang dipolitisasi adalah masalah yang umum terjadi selama pemilihan umum atau kampanye politik. Dan platform media sosial dan situs web berita sering digunakan sebagai alat untuk menyebarkan informasi yang meragukan atau menyesatkan.
Adalah penting bagi masyarakat untuk menjadi kritis dan cerdas dalam mengonsumsi berita politik. Ntah itu konflik Arab-Israel, ataupun menyongsong pemilu sekarang ini.
Periksa keaslian berita sebelum membagikannya atau mempercayainya. Cek sumber berita dan pastikan informasi tsb berasal dari sumber yang dapat dipercaya.
Jangan hanya mengandalkan satu sumber berita. Cobalah untuk mendapatkan berita dari beberapa sumber yang berbeda dan dengan sudut pandang yang beragam.
Terkadang, judul berita yang provokatif digunakan untuk menarik perhatian, tetapi isi beritanya mungkin tidak sebanding.
Jika ada klaim atau pernyataan yang mencurigakan, carilah fakta yang dapat mendukung atau membantahnya. Situs web fakta checking bisa membantu dalam hal ini.
Jangan ikut menyebarkan berita palsu atau meragukan. Ini hanya akan memperburuk masalah disinformasi.
Kritik terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah adalah bagian yang sah dari demokrasi, tetapi pastikan kritik itu didasarkan pada fakta dan bukti yang kuat.
Selain itu, lembaga berita dan media massa memiliki peran penting dalam melaporkan berita secara adil dan objektif. Pemerintah juga harus tegas dan semakin aktif dalam memerangi disinformasi dan penyebaran berita palsu. Lha sudah ada UU ITE koq. Tunggu apa lagi.
Mengenai isu pemilihan presiden atau pemilihan umum, masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik dan mengajukan pertanyaan tentang berbagai kandidat dan isu-isu terkait. Namun, penting untuk melakukan ini dengan cara yang menghormati integritas dan kredibilitas informasi.
Dalam situasi kontroversial, memahami berita dari berbagai sumber dan memeriksa fakta adalah langkah yang bijak.
Akhirnya Bravo buat Elon Musk yang telah menghapus ribuan akun bodong di platformnya.
Joyogrand, Malang, Sun', Oct' 15, 2023
