Pengaruh internet dan media sosial telah memungkinkan penyebaran pandangan dan informasi yang beragam, termasuk pandangan yang kontroversial, bahkan berbahaya.
Benar, di negara-negara seperti AS dan Inggeris, ada perlindungan yang kuat terhadap kebebasan berbicara dan ekspresi. Ini adalah nilai mendasar dalam sistem hukum dan budaya mereka. Tapi bagaimanapun juga, harus ada batasan yang jelas yang harus dijaga antara melindungi kebebasan berbicara dan menghindari penyebaran konten yang mendorong atau mempromosikan kekerasan, terorisme, atau kebencian.
Konflik Israel-Arab Palestina adalah salah satu konflik yang paling kontroversial di dunia, dengan banyak pandangan beragam. Pengelompokan Hamas sebagai organisasi atau pandangan yang mengkritik atau mengglorifikasi tindakan mereka, tentu saja sangat sensitif dan kontroversial.
Universitas seperti Harvard memiliki kebijakan dan pedoman yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh diizinkan di kampus mereka. Sementara kebebasan akademik dihargai, universitas juga bertanggungjawab untuk memastikan bahwa lingkungan kampus tetap aman dan inklusif bagi semua mahasiswa. Pemerintah juga memiliki peran dalam mengatur konten online dan melindungi kepentingan umum, termasuk keamanan nasional.
Penyebaran konten yang mengglorifikasi kekerasan atau terorisme adalah masalah global yang mempengaruhi banyak negara. Upaya untuk mengatasi masalah ini memerlukan kerjasama internasional dan upaya yang koordinatif antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat sipil.
Sebaiknya pemerintah dan masyarakat sipil terus bekerjasama dalam menemukan solusi yang seimbang antara perlindungan kebebasan berbicara dan perlindungan terhadap penyebaran konten berbahaya. Hal ini melibatkan pembuatan kebijakan yang tepat dan pemahaman yang lebih baik tentang dampak sosial, budaya, dan politik dari penyebaran konten yang kontroversial.
Di Indonesia, belum lama ini Habib Rizieq meneriakkan yel-yel akan berjihad ke Palestina. Kenyataannya sampai sekarang Rizieq masih di Indonesia dan anak buahnya sedang mengutip donasi untuk Palestina. Tapi tak satupun yang mengutuk kekejian Hamas. Ini sebuah ironi dalam dunia perHAMan di Indonesia.
Di Indonesia, seperti di negara lain, pendapat dan tindakan terkait dengan konflik Israel-Arab Palestina sangatlah beragam. Hal ini mencakup perasaan empati dan dukungan terhadap Palestina.
Pemerintah Indonesia telah mendukung kemerdekaan Palestina dan memperjuangkan penyelesaian konflik berdasarkan resolusi PBB yang relevan. Pemerintah Indonesia juga telah mengecam tindakan kekerasan yang merugikan warga sipil di wilayah konflik tsb.
Tapi itu tidaklah cukup. Pemerintah seyogyanya tegas terhadap pemelintiran berita-berita videro yang berlalulalang begitu saja di dunia medsos Indonesia. Bukankah sudah ada UU ITE sebagaimana halnya UU ITE yang mulai diterapkan dengan keras di UE.
Konflik Israel-Arab Palestina adalah masalah yang memicu emosi di seluruh dunia, dan tanggapan terhadapnya dapat sangat bervariasi. Kritik terhadap tindakan atau kebijakan tertentu adalah hak asasi yang dijamin di banyak negara, termasuk Indonesia, tapi seharusnya dengan catatan selama kritik tsb disampaikan secara damai dan menghormati hukum.
