Memfasilitasi Capres Kulkas Menjadi Pemimpin Nasional
Bagaimana tipe pemimpin Indonesia pasca Jokowi. Itu tak mudah, meski mengucapkannya mudah seperti yang biasa diucapkan manusia bibel-on, biarlah Tuhan yang mengaturnya, atau Tuhan akan memberikan kepada kita tepat pada waktunya. Bisakah hanya dengan sebuah mantera sim sala bim tanpa perjuangan.
Dalam perjalanan waktu dengan tiadanya kebiasaan konvensi nasional untuk menentukan siapa capres yang ideal. Apa boleh buat capres-capres yang menggelinding sekarang adalah "capres kulkas". Artinya capres yang disiapkan parpol dari kulkasnya masing-masing.
Budiman Sudjatmiko yang kini bukan lagi anak ingusan, boleh dikata adalah salah satu politisi negeri ini yang menegaskan keputusan PDIP mengusung Ganjar Pranowo merupakan tindakan yang keliru.
Kepemimpinan strategis
Menurut Budiman pendekatan populistik pada Pilpres 2014, memilih seorang Ganjar kemungkinan cocok. Karena lawannya ketika itu adalah Prabowo yang cenderung elitis. Karenanya antitesis yang cocok ya yang populis. Saat itulah muncul Jokowi yang populis.
Melihat ketiga capres yang bakal bertarung dalam tempo dekat ini, betul Budiman bahwa Ganjar Pranowo adalah tipe pemimpin yang populis. Di poros lain, Anies Baswedan adalah tipe pemimpin yang intelektualistik. Sedangkan Prabowo. Berbeda dengan Pilpres 2014. Kini Prabowo tak elitis lagi. Ia sosok yang strategis. Yang terakhir kata Budiman lo.
Mengantisipasi sikon Indonesia ke depan ini, menurut Budiman kita butuh kepemimpinan strategis. Dan yang strategis itu datang bukan dari PDIP, melainkan datang dari Gerindra. Itu tak masalah. Bukankah Prabowo seorang Indonesia yang nasionalis juga. Lagi-lagi, itu kata Budiman lo.
Budiman yang sudah dipecat PDIP karena dipandang berkhianat, sudah tentu berargumen seperti itu. Tapi haruslah disadari pilihannya terhadap Prabowo tidak bisa disalahkan begitu saja. Itu sepenuhnya hasil penilaian seorang Budiman.
Ditampiknya Bridge Over Troubled Water
Mengapa ia cenderung pada Prabowo, dengan terbentuknya relawan Prabu atau Prabowo dan Budiman Bersatu. Itu bukan penyimpangan ideologis.
Kalau ia memilih negara khilafah atau negara koboi yang main hajar terhadap bangsanya sendiri. Itulah penyimpangan ideologis, dan Budiman layak dihukum PDIP dengan dipecat seperti sekarang. Tapi ini dipecat tanpa ba bu harus ada pertanggungjawaban di hadapan partai. Itu jelas tak rasional dari segi kepartaian, melainkan emosional.
Coba nikmati lagu "Bridge Over Troubled Water" atau Jembatan di atas air keruh nggak keruan dari duo musik AS, Simon dan Garfunkel. Lagu metaforis ini menyenandungkan tentang seseorang yang siap untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada seseorang yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan. Atau menggambarkan seseorang yang bersedia menemani dan membantu melintasi masa-masa sulit seseorang dalam hidup. Singkatnya lagu ini bertema dukungan, persahabatan, dan cinta dalam menghadapi kesulitan.
Ketika kamu merasa lemah; Saat-saat gelap datang; Dan teman-teman hanya akan membuatmu tertawa
Ketika perasaan sudah menghilang; Jika punggungmu terasa benar-benar merana; Dan ketika malam jatuh begitu cepat; Aku akan berada di sisimu
Sayang, Bridge Over Troubled Water itu ditampik PDIP. Pokoknya harus Ganjar dan Ganjar. Itu perintah Bu Banteng. Padahal jauh sebelum Budiman berpendapat drastis seperti itu, cukup banyak orang yang menyarankan sebaiknya PDIP dan Gerindra membentuk koalisi agar dalam satu putaran saja Pilpres 2024 selesai sudah. Misalnya untuk sekarang Prabowo dulu, barulah periode berikut Ganjar. Tapi karena PDIP ngotot harus jadi The Ruling Party lagi, maka puah jadilah Ganjar setelah Puan dicancel bukan karena budaya cancel, tapi ya memang harus dicancel, karena rakyat nggak suka PDIP bergaya dinasti seperti ini.
Apa boleh buat tahi kambing bulat-bulat dimakan jadi obat. Masalah ini bagaimanapun harus diluruskan publik, karena nggak mungkin Prabowo melulu strategis. Prabowo juga harus merakyat dan harus tetap terasah intelektualitasnya.
Yang pasti, pilihan tipe kepemimpinan yang diperlukan untuk Indonesia di era pasca-kepemimpinan Jokowi tidak hanya tergantung pada satu karakteristik kepemimpinan saja. Idealnya, seorang Capres harus memiliki campuran berbagai tipe kepemimpinan, termasuk sifat-sifat populis, intelektual, dan strategis. Dalam konteks yang lebih luas, kepemimpinan yang efektif memerlukan berbagai kualitas dan kemampuan yang dapat mengatasi tantangan dan memimpin negara dengan baik.
Beberapa pertimbangan
Benar, capres pilihan haruslah populis. Itu diperlukan karena dapat berhubungan dengan rakyat secara langsung, mendengarkan aspirasi mereka, dan merespons kebutuhan dan masalah mereka. Ini adalah aspek penting dalam demokrasi, karena pemimpin harus memahami dan mengakomodasi keinginan rakyat.
Benar, capres pilihan haruslah intelektual, karena ybs akan berkemampuan memahami isu-isu kompleks, merumuskan kebijakan yang cerdas, dan memecahkan masalah yang rumit. Itu adalah aspek penting dalam mengelola pemerintahan dan memajukan negara.
Benar, capres pilihan haruslah strategis, karena berkemampuan untuk membuat rencana jangka panjang, mengidentifikasi prioritas nasional, dan memajukan visi strategis untuk negara.
Kualitas seperti ini penting dalam kepemimpinan Indonesia ke depan. Hal ini memungkinkan negara dapat mengatasi tantangan jangka panjang dan mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar.
Tapi kalau strategis mulu, ya rakyat ada yang nggak makan nanti. Maka tipe ideal di atas perlu diracik dan/atau difasilitasi lebih jauh oleh publik. Ada beberapa kualitas lain yang juga penting yang perlu disertakan disitu, seperti kepemimpinan yang beretika, kemampuan berkomunikasi yang baik, kepemimpinan yang inklusif (mendengarkan berbagai suara dan pandangan), serta berkemampuan untuk membangun kerjasama baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional.
Setiap pemimpin memiliki karakteristik uniknya sendiri. Selain itu, konteks sosial, ekonomi dan politik di Indonesia pada tahun 2024 juga akan memainkan peran besar dalam menentukan jenis kepemimpinan yang paling sesuai. Kepemimpinan yang efektif haruslah mampu menyesuaikan diri dengan perubahan konteks dan menghadapi tantangan yang muncul. Karenanya, pemilihan seorang capres harus mempertimbangkan karakteristik, kualitas kepemimpinan, dan visi yang akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.
Mengantisipasi sikon dunia yang penuh turbulensi
Melihat situasi dunia sekarang yang penuh turbulensi sejak meletusnya perang Rusia Vs Ukraina awal tahun 2022 lalu. Kita memang harus berhati-hati menetapkan capres pilihan kita.
Situasi dunia seperti itu dipastikan menghadirkan tantangan besar bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Pemilihan seorang capres yang memiliki kapasitas untuk mengatasi masalah strategis dunia sangat penting dalam menghadapi tantangan tsb. Jika capres terpilih tidak memiliki kapasitas atau kompetensi yang memadai dalam mengelola masalah strategis dunia, ini bisa berdampak negatif pada Indonesia ke depannya.
Beberapa konsekuensi
Pemimpin non-strategis dapat merugikan bangsa dan negara dalam perdagangan dunia. Dalam pertambangan nikel misalnya kita menjadi the looser, itu berdampak signifikan pada ekonomi Indonesia. Jika seorang pemimpin tidak mampu menjalankan diplomasi ekonomi yang efektif dan menjaga kepentingan nasional, maka Indonesia bisa merugi dalam perjanjian perdagangan atau sengketa perdagangan internasional. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidakstabilan dalam negeri.
Dalam dunia yang semakin terhubung dan saling tergantung, memiliki pengaruh di tingkat internasional sangat penting. Seorang pemimpin yang tidak mampu membangun hubungan luar negeri yang kuat dan efektif mungkin akan menghadapi kesulitan dalam mengatasi masalah strategis dunia. Ini dapat mengisolasi Indonesia dan mengurangi kemampuannya untuk berpartisipasi dalam forum internasional dan mempengaruhi kebijakan dunia.
Situasi dunia yang penuh turbulensi juga melibatkan isu-isu keamanan global seperti konflik militer, terorisme, dan ketegangan antarnegara. Seorang pemimpin yang tidak mampu merespons dengan tepat dan bijak terhadap krisis semacam ini dapat mengancam keamanan dan stabilitas Indonesia.
Maka adalah penting bagi pemilih Indonesia untuk memilih pemimpin yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang masalah strategis dunia, kemampuan diplomasi yang kuat, dan kemampuan untuk bekerjasama dengan negara-negara lain. Ya, kita now butuh seorang pemimpin yang berkomitmen untuk memperkuat ekonomi, keamanan, dan diplomasi Indonesia di pentas dunia.
Sayangnya tidak ada pemimpin yang sempurna. Dalam menghadapi tantangan kompleks dunia, kepemimpinan yang efektif juga memerlukan kerjasama dengan ahli, diplomat, dan pejabat pemerintah yang kompeten. Karenanya, selain memilih Capres yang kompeten, penting juga untuk memastikan bahwa pemerintahan secara keseluruhan memiliki kapasitas yang cukup untuk mengatasi tantangan strategis dunia.
Berhubung capres yang ada sekarang adalah capres kulkas, dan itulah adanya, maka sebagai konsekuensi logis, kita harus memfasilitasi siapapun pemenang Pilpres 2024 agar dapat menjadi Presiden ideal yang menguasai masalah strategis, populis sebagaimana halnya Jokowi dan intelektual seperti Anies, tapi juga harus efektif, karena menjadi presiden itu sungguh tak mudah.
Seorang Presiden di negara kaliber apapun akan selalu berada di bawah tekanan luarbiasa baik dari internal kita sendiri maupun dari luar negeri.
Joyogrand, Malang, Tue', Sept' 12, 2023.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
