Pemimpin Tolol, Geram Gubernur NTT Â Viktor Laiskodat
Lagi-lagi Gubernur NTT Â Viktor Laiskodat menarik perhatian publik luas tak lama setelah melontarkan sebutan "Pemimpin Tolol" (bukan Bajingan Tolol ala Rocky Gerung ya) kepada para kepala daerah di NTT. Apa pasal? NTT oleh BPS disebut sebagai daerah termiskin ketiga di Indonesia.
Sebelumnya ia juga masuk berita nasional ketika menerapkan Pk 05.00 pagi sebagai jam pertama masuk sekolah yang adalah kesepakatan bersama Viktor Laiskodat dengan para Kepala SMA/SMK/SLB Negeri di Kota Kupang dan kebijakan yang bikin heboh itu mulai diterapkan sejak 27 Pebruari 2023.
Kembali ke persoalan tolol, berdasarkan catatan BPS, terdapat lima propinsi termiskin di Indonesia per September 2022. Propinsi termiskin ditempati oleh Papua, yakni 26,8 persen. Angka ini meningkat dibandingkan pada Maret 2022, yakni 26.56 persen. Posisi kedua ditempati Propinsi Papua Barat dengan persentase penduduk miskin mencapai 21,43 persen. Angka ini naik dari Maret 2022 yang mencapai 21,33 persen. Propinsi termiskin ketiga ditempati NTT dengan persentase penduduk miskin mencapai 20,23 persen per September 2022. Angka ini juga meningkat dibanding Maret 2022, yakini 20,05 persen.
Viktor Bungtilu Laiskodat geram karena NTT jadi propinsi termiskin ketiga di Indonesia. Menurut Viktor, NTT sangat kaya akan sumberdaya alamnya, namun belum diolah maksimal.
"Saya selalu bilang, ini bukan propinsi miskin tapi kekayaannya belum dikerjakan. Karena itu, NTT belum kaya, bukan NTT miskin. Ya kenapa belum dikerjakan? Karena pemimpinnya tolol," tegas Viktor saat menghadiri perayaan Badan Pangan Nasional ke-2 yang digelar di Kota Kupang, NTT, dilansir detikBali, Sabtu 12 Agustus ybl - Lih newsdetik.com dalam https://tinyurl.com/24juypbw
Untuk diketahui, BPS mencatat persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,57 persen pada September 2022. Angka ini meningkat 0,03 persen poin dibandingkan persentase pada Maret 2022. Dilihat dari jumlah, penduduk miskin mencapai 26,36 juta orang per September 2022.
Di tengah terik kemarau yang luarbiasa di NTT, Viktor tanpa ba bu lagi langsung cari penyebab utamanya, dan mekanisme pelatuk di benaknya pun sontak mendapatkan mesiu bahwa gegara "Pemimpin Tolol" maka NTT tetap miskin sampai sekarang. He He ..
Dr. Viktor Bungtilu Laiskodat, S.H., M.Si., kelahiran 17 Pebruari 1965 (58 tahun), adalah Gubernur NTT Timur periode 2018--2023.
Viktor pernah menjabat sebagai Anggota DPR RI Fraksi Nasdem periode 2014--2018. Ia terpilih menjadi anggota DPR RI dari Partai Nasdem dari daerah pemilihan NTT II pada pemilu legislatif 2014 dan ditunjuk menjadi Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI.
Pada tahun 2014, ia maju sebagai calon legislator dari Partai Nasdem. Dia pun terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019. Menyusul pada tahun 2018, Viktor memutuskan maju sebagai calon gubernur dan akhirnya terpilih.
Saat ini, ia sudah tiga tahun memimpin propinsi yang berbatasan dengan Australia dan Timor Leste itu. Meski besar di Kupang dan lama di Jakarta setelah menyelesaikan pendidikan S1 di STIH Jakarta dan S2 di UKSW Salatiga, temperamen Kupangnya yang plas-plos tanpa bisa disalahkan tak juga hilang.
Propinsi NTT terdiri atas 21 Kabupaten dan 1 Kota dengan total luas wilayah sebesar 48.718,10 km2. Pulau yang besar di NTT yang terdiri dari banyak pulau itu adalah Timor barat, Flores dan Sumba. Jelas tak mudah memang menaikkan taraf hidup rakyat, khususnya di pulau-pulau kecil yang banyak tersebar di wilayah NTT.
Iklim semi arid dengan musim kemarau panjang dan musim penghujan yang hanya berlangsung kl 3 bulan, jelas perlu kiat khusus bagaimana agar pulau-pulau utama di daerah ini dapat dihijaukan terlebih dahulu, sehingga air di musim penghujan dapat ditahan lebih lama di akifer-akifer sekitar daerah penghijauan dan disinilah ia menjadi mata air yang tercurah ke sungai-sungai kering di sekitarnya dan lebih lanjut akan dapat dipetakan dimana irigasi permanen akan dibangun.
Itu katakanlah jika Viktor ingin mengembangkan sektor pertanian dan kehutanan di NTT. Kalau di sektor mineral, jelas NTT sangat kaya sebagaimana dikatakan alm Yusuf Merukh salah satu putera NTT yang sukses besar di dunia bisnis, khususnya pertambangan. Ia terakhir yang saya tahu banyak investasi pertambangan mineral di Flores hingga Adonara.
Di Atambua Timor barat yang kaya akan tambang mangan, setahu saya banyak penambang-penambang kecil mengadu nasib disana. Biarkanlah mereka struggle for the fittest disana tapi diregulasi dengan baik, hingga tiba saatnya pemprop bisa mengambil peran yang lebih besar lagi di daerah mangan tsb.
NTT sekarang ini berpenduduk kl 5,48 juta jiwa. Data Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menunjukkan dari jumlah tsb, sebanyak 3,77 juta jiwa (68,81%) dari total populasi merupakan kelompok penduduk usia produktif (15-64 tahun).
Sementara penduduk yang merupakan kelompok usia tidak produktif mencapai 1,71 juta jiwa (31,19%). Secara rinci, sebanyak 1,4 juta jiwa (25,44%) penduduk di NTT merupakan kelompok usia belum produktif (0-15 tahun). Terdapat pula 315,57 ribu jiwa (5,75%) yang merupakan kelompok usia sudah tidak produktif (65 tahun ke atas) -- Lih data databoks.katadata.co.id dalam https://tinyurl.com/257apftv
Jumlah angkatan usia produktif seperti itu sungguh luarbiasa untuk NTT sekarang. Saya pikir ada benarnya juga gebrakan Viktor dalam membiasakan jam pertama Pk 05.00 pagi bagi anak-anak sekolah NTT. Indonesia tengah memang dikaruniai fajar yang sudah menerangi bumi terhitung Pk 04.00 pagi, dan Pk 05.00 memulai aktivitas sekolahan itu benar sekali. Viktor keren disini.
Di sektor pariwisata, NTT termasuk salah satu rajanya di Indonesia, kalaulah ada master plan yang benar untuk itu. Bukan hanya Labuan Bajo saja yang dapat dikembangkan setelah Komodo dilindungi pemerintah dan didukung PBB, tapi area pasir putih yang landai di daerah ini sangat banyak.
Viktor yang terhitung muda dalam usianya yang ke-58 sekarang, bisa dimaklumi kalau tak sabaran. Ia ingin segera meraih mimpi. Yang disayangkan, ia lupa rakyat NTT itu sudah berbudaya tinggi sejak lama. Dulu pulau Timor secara keseluruhan adalah The United Kingdom dengan pusat kerajaan di Belu. Lingua Franca untuk pulau besar ini tempo doeloe - tanpa ada istilah timur dan barat - adalah bahasa Tetum Terik yang berpusat di Belu.
So, mengubah masyarakat NTT itu tidak bisa revolusioner untuk semua kelas. Kelas aristokrasi NTT toh masih ada ntah itu Usfinit dan sebangsanya. Apa ini harus ditumpas dalam rangka akselerasi pembangunan. Tentu tidak. Tapi pahamilah idiom-idiom mereka dalam berpikir. Yang termudah untuk diubah adalah angkatan usia produktif sebagaimana telah disinggung di muka.
Bukan hanya Viktor yang nggak sabaran dalam memimpin NTT. Lihat, pada tahun 2016, seorang bupati di NTT, bernama Stefanus Bria Seran menjadi kontroversi karena telah menghukum sejumlah warga dengan memaksa mereka untuk menyentuh dan mengusapkan lumpur ke wajah mereka sebagai bentuk hukuman. Aksi ini menjadi kontroversial dan menarik perhatian nasional karena dianggap merendahkan martabat dan melanggar hak asasi manusia warga.
Peristiwa itu terjadi di daerah suku Nagekeo di Kabupaten Nagekeo, NTT. Suku Nagekeo adalah salah satu suku yang mendiami wilayah tsb.
Praktek semacam ini saya kira tidak mewakili seluruh suku Nagekeo atau seluruh penduduk NTT. Bentuk hukuman seperti ini bermuasal dari kepercayaan lokal atau tradisi tertentu di wilayah tsb. Tapi, respon terhadap tindakan itu bisa sangat beragam, termasuk protes dan kecaman terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan martabat individu.
Di berbagai masyarakat ntah di NTT ataupun daerah-daerah lain di Indonesia, terdapat beragam praktek adat atau hukum tradisional yang berbeda-beda. Beberapa dari praktek semacam itu dapat berupa bentuk hukuman atau cara untuk menegakkan norma dan aturan dalam masyarakat. Namun, banyak dari praktek ini telah berubah atau berkurang seiring dengan perubahan sosial dan budaya seiring perjalanan waktu.
Yang perlu dipahami mendalam di NTT yang luas dan beragam penduduknya itu adalah hal-hal mendasar sbb :
Lembaga Adat. Banyak suku di NTT memiliki lembaga adat yang mengatur norma-norma dan hukum tradisional. Praktik ini dapat mencakup penyelesaian sengketa, hukuman bagi pelanggaran tertentu, dan pengaturan kehidupan sehari-hari.
Hukuman Fisik. Selain praktek usap lumpur di wajah, ada juga kasus di mana pelanggaran terhadap norma adat dapat dihukum dengan hukuman fisik seperti cambuk atau pukulan.
Sistem Kompensasi. Beberapa suku menerapkan sistem kompensasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa. Misalnya, pelanggar mungkin diminta untuk memberikan barang-barang tertentu kepada pihak yang merasa dirugikan.
Hukuman Sosial. Hukuman sosial seperti pengucilan dari masyarakat atau pemisahan dari aktivitas tertentu dapat menjadi bagian dari praktek adat dalam beberapa suku.
Ritual dan Upacara. Dalam beberapa kasus, pelanggaran norma adat dapat diatasi melalui ritual atau upacara tertentu yang dirancang untuk mendamaikan hubungan dan mengembalikan keseimbangan sosial.
Mediasi. Mediasi oleh tokoh-tokoh adat atau pemuka masyarakat dapat menjadi cara untuk menyelesaikan sengketa dan memulihkan harmoni.
Praktek ini sangat bervariasi dan dapat berubah seiring perjalanan waktu. Banyak praktek adat tradisional juga telah beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya yang terjadi dalam masyarakat modern.
Pernyataan NTT miskin gegara pemimpin tolol dari Gubernur Viktor jelas hanya mencerminkan opini atau pandangan subjektif seseorang terhadap situasi di NTT. Mengukur "kebodohan" atau "kecerdasan" pemimpin daerah tidaklah sederhana dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kinerja pemerintahan, pengelolaan sumberdaya, pendidikan, dan faktor-faktor eksternal lainnya.
Setiap daerah memiliki tantangan dan konteksnya masing-masing. Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dan perkembangan daerah, seperti sumberdaya alam, infrastruktur, akses ke pendidikan dan kesehatan, serta efektivitas pemerintahan.
Menghubungkan peringkat kemiskinan dengan "kebodohan" para pemimpin bisa menjadi gambaran yang terlalu simplistik.
Tak perlu menggeneralisasi bahwa semua kepala daerah di NTT atau Indonesia secara umum "tolol". Ada kepala daerah yang bekerja keras untuk memajukan daerah mereka, serta ada tantangan sistemik yang bisa mempengaruhi efektivitas pemerintahan di berbagai tingkatan.
Peningkatan kondisi sosial dan ekonomi suatu daerah memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa masalah yang perlu ditangani di NTT agar dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya antara lain :
Pendidikan. Investasi dalam pendidikan yang berkualitas sangat penting. Meningkatkan akses pendidikan, memperbaiki fasilitas sekolah, dan meningkatkan mutu pendidikan akan membantu menciptakan sumberdaya manusia yang lebih berkualitas dan memiliki peluang lebih baik di pasar kerja.
Kesehatan. Akses ke layanan kesehatan yang baik sangat penting. Peningkatan fasilitas kesehatan, program pencegahan penyakit, dan edukasi kesehatan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, listrik, air bersih, dan akses telekomunikasi, akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan aksesibilitas.
Pertanian dan Perikanan. NTT memiliki potensi dalam sektor pertanian dan perikanan. Pembangunan pertanian berkelanjutan, pengembangan teknologi pertanian, pelatihan petani, dan dukungan akses pasar dapat membantu meningkatkan produksi dan pendapatan petani.
Pemberdayaan Ekonomi. Mendorong kewirausahaan lokal dan mendukung pelatihan serta akses ke modal usaha dapat membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Pengembangan Pariwisata. NTT memiliki potensi pariwisata yang besar. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dapat membuka peluang ekonomi baru dan meningkatkan pendapatan daerah.
Pemberdayaan Perempuan. Meningkatkan partisipasi dan peran perempuan dalam pembangunan dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
Perlindungan Lingkungan. Memastikan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan konservasi sumberdaya alam akan berdampak positif pada keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.
Transparansi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Memastikan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi, dan transparan akan membantu penggunaan anggaran publik dengan efisien dan efektif.
Kolaborasi dan Keterlibatan Masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan dapat meningkatkan keberlanjutan dan akseptabilitas.
Setiap masalah ini memiliki kompleksitas tersendiri dan memerlukan kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga internasional untuk mencapai perubahan yang signifikan dalam jangka panjang.
Upaya penanggulangan kemiskinan dan pembangunan daerah adalah proses yang kompleks dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk melihat perubahan yang signifikan. Dalam penilaian terhadap kinerja seorang pemimpin, baik gubernur maupun pemimpin lainnya, diperlukan evaluasi yang mendalam terhadap program-program, kebijakan, dan tindakan konkret yang telah mereka lakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Joyogrand, Malang, Wed', August 16, 2023.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI