Kokain di Sayap Barat Gedung Putih Washington DC
Mantan presiden AS Donald Trump sedang "menggocek" mainan baru dalam perpolitikan AS kini, yi temuan sekantong kecil Kokain di dekat pintu masuk sayap barat Gedung Putih pada hari Minggu ybl.
Secret Service sedang menyelidiki bubuk putih yang diyakini sebagai Kokain itu. Donald Trump lalu menendang bola liar itu, dan mensuggest pada Rabu ybl bahwa kokain itu milik Joe atau Hunter Biden - atau boleh jadi milik Penasihat Khusus Gedung Putih Jack Smith, yang mendakwa Trump atas tuduhan federal bulan lalu.
Trump bersikukuh dengan mainan barunya. "Apakah ada yang benar-benar percaya Kokain yang ditemukan di sayap barat Gedung Putih dan sangat dekat dengan Oval Office itu, digunakan oleh siapa pun selain Hunter dan Joe Biden, tulis mantan presiden itu di Truth Socialnya, sebuah platform dari Trump Media dan Technology. "Tapi lihatlah nanti, media berita hoax di negeri ini akan segera mengatakan jumlah yang ditemukan itu  "sangat kecil," dan faktanya itu bukanlah Kokain, melainkan Aspirin, dan pada babakan berikutnya cerita tentang temuan itu akan lenyap. Apakah si "gendeng" Jack Smith, Jaksa Penuntut Khusus dan pembenci Trump itu terlihat di area penemuan bubuk Kokain dimaksud? Dia terlihat seperti "wong gendheng" bagiku, demikian Trump sebagaimana dikutip The Rolling Stones 5 Juli 2023 ybl dalam https://tinyurl.com/25lbz32e
Menurut secret service, Biden dan keluarganya berada di Camp David ketika bubuk putih yang diduga Kokain itu ditemukan di "area kerja sayap barat" oval office. CNN mencatat pada Rabu yang sama dengan Stones bahwa tes laboratorium mengungkapkan zat itu memang Kokain, dan itu ditemukan di dalam tas kecil beritsleting di sekitar tempat para tamu yang mengunjungi Gedung Putih, dimana sesuai protokol mereka diminta untuk meninggalkan ponsel mereka. Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre menggambarkan daerah itu sebagai "area berat", dimana para tamu harus melalui protokol keamanan khusus.
Trump bercuit santai sembari mencela penyelidikan Smith terhadap materi rahasia sebelum memposting sekali lagi tentang zat yang ditemukan di Gedung Putih. "Di mana rekaman keamanan" Gedung Putih, seperti yang saya berikan secara terbuka dan dengan senang hati kepada "wong gendheng" Jack Smith, yang seharusnya segera menunjukkan dari mana bubuk Kokain itu berasal?" tulis Trump. "Mereka sudah tahu jawabannya, tapi pastinya mereka nggak bakal membeberkannya kepada publik."
Trump bukan satu-satunya kandidat presiden dari Partai Republik yang mempertimbangkan itu. "Saya pikir banyak dari kita percaya bahwa pemerintahan Biden telah mengacaukan banyak hal," kata Ron DeSantis kepada komentator sayap kanan Tomi Lahren pada Rabu lalu. "Tapi saya rasa cuitan Trump itu sedikit lebih literal daripada yang saya pikirkan" - Lih Ron DeSantis menanggapi berita Kokain yang ditemukan di Gedung Putih di acara @TomiLahren pic.twitter.com/Kk5LWj1IHE
Biden dan keluarganya kembali ke Gedung Putih pada hari Selasa. Dia belum mengomentari hal itu, meskipun Jean-Pierre mengatakan Gedung Putih yakin Secret Service akan "menyelesaikan" insiden tsb.
Pemanasan politik menjelang Pilpres AS akhir 2024 yad tak jauh beda dengan pemanasan serupa di Indonesia, bahkan Timor Leste yang baru saja melantik Xanana Gusmao wajah lama politisi Timor Leste menjadi PM baru Timor Leste periode 2023-2028, dimana Presiden Timor Leste Jose Manuel Ramos Horta  juga menendang bola serupa tapi bukan untuk kepentingan kontestasi politik dalam negeri, melainkan untuk publik luas di Asia Tenggara. Bagaimana agar Indonesia beringsut soal keanggotaan penuh Timor Leste di Asean, dan bagaimana agar tokoh-tokoh Indonesia beringsut mengasihani Timor Leste sekarang ini. Oalah.
Trump Vs Biden memang sudah berkonflik jauh sebelum Pilpres AS 2020, dimana Demokrat yang mengusung Biden berhasil mengalahkan Trump. Mata dunia melihat bagaimana kontestasi itu begitu sengit, sampai debat capres menjurus ke hal-hal pribadi, yang Biden ber KKN dengan Hunter puteranya dalam bisnis minyak di Ukraina, hingga Trump yang dituding berselingkuh dengan bintang porno AS Stormy Daniel.
Indonesia pun mengalami hal itu, meski sekarang ini bukan face to face perang antar capres, melainkan turun gunungnya seorang mantan presiden Esbeye yang tiba-tiba menyodok Jokowi yang tidak suka capres Anies. Itu hak Jokowi, tapi jangan sampai ketidaksukaan itu jadi tool politik untuk merobohkan PD-AHY, demikian Esbeye. Sementara antar capres masih saling intai mau ke arah mana lawan mereka, agar ada strategi untuk menangkalnya, dan yang terpenting bagaimana meraup suara publik sebanyak-banyaknya ke kubu masing-masing kontestan.
Kembali ke AS, melihat tendangan Trump tentang temuan sebungkus bubuk yang diduga Kokain yang ditemukan di sayap barat Oval Office, bahwa itu adalah milik ayah-anak Joe dan Hunter Biden.
Tendangan itu wajar-wajar saja kalau dilihat manuver Demokrat melalui Jack Smith penasehat khusus gedung putih soal temuan itu, karena Jack sendiri sedang menjerat Trump dengan tuduhan terkait aksi pro Trump ke capitol hill pada akhir 2020 yang lalu.
Sebagaimana diketahui, tuduhan terhadap Trump selama ini berangkat dari keinginan Demokrat untuk membendung Trump dalam pemilihan presiden Amerika pada akhir 2024 yang akan datang.
Kalaulah tudingan Trump benar bahwa Biden dan Demokrat menggunakan petinggi hukum sebagai alat politik dalam kontestasi politik di negara demokrasi sekaliber Amerika. Maka AS disini pastilah AS si pengkhianat Demokrasi Liberal, atau AS dengan segala Pragmatisme ala AS sekarang yang menghalalkan segala cara, meski aslinya pragmatisme itu berasal dari pemikir AS sendiri, yi John Dewey.
Dalam konteks dunia politik sekarang, tuduhan dan konflik antarpartai adalah hal yang umum terjadi di berbagai negara demokrasi, model apapun demokrasi yang dianut,  termasuk Amerika Serikat. Di luar thesis akhli-akhli politik sekarang, pertikaian politik sekarang cenderung menggunakan Lembaga dan elit hukum sebagai alat politik. Lihat misalnya Denny Indrayana, Wamenkumham di masa Esbeye, yang belum lama ini menyerang Jokowi dari arah Ausie sana, dan menyatakan dengan lantang bahwa carut-marut PD sekarang adalah intervensi pemerintah. Lihat bagaimana ngototnya PD tandingan membawa masalah internal PD hingga ke MK, lihat pula kasus Ponpes Al Zaytun yang menyeret-nyeret nama Moeldoko. Itu semua ada tali-temalinya. Ayo tariklah daku, seakan elit hukum dan  lembaga judikatif di negeri ini berkata demikian.
Tapi syukurlah Jokowi si gentleman asal Solo ini tak bergeming, karena toh orang akan tahu bahwa dia tak pernah sekalipun mencampuradukkan trias politika seenak udelnya. Kasus blasphemy Ahok terhadap umat Islam misalnya yang dituduhkan kalangan fundamentalis beberapa waktu lalu, apa Jokowi pernah mengintervensi masalah itu. Ternyata tidak dan lagi-lagi tidak dalam tendangan liar sekarang ini.
Kalaupun Biden atau Demokrat di AS sana menggunakan elit hukum dan lembaga judikatif sebagai alat politik dalam kontestasi politik, maka itu adalah pernyataan yang spesifik dan kompleks dalam sistem demokrasi AS sekarang. Bagi Trump dkk, tendangannya tentang Kokain di gedung putih harus dianalisis Timnya secara mendalam dan Timnya harus seperti FBI yang mampu mengumpulkan informasi yang akurat untuk dapat membuat kesimpulan yang tepat.
Sayang, kita hanya melihat kedangkalan Amerika akhir-akhir ini, ntah itu di internalnya sendiri, di teater Ukraina sekarang, di teater Aspac dst. Karena dunia akhirnya tahu bahwa kasus nepotisme Joe Biden dan anaknya Hunter Biden di Ukraina bisa ditutupi oleh Joe Biden baik selaku Ayah Hunter sekaligus selaku presiden Amerika Serikat, maka itu tentu berlaku pula di teater Eropa, sekalipun ia menepis belum lama ini bahwa ialah yang mendorong-dorong grup tentara bayaran Wagner di bawah Yevgeny Prigozhin berontak terhadap Moscow.
Kasus Hunter Biden di Ukraina di masa kontestasi Pilpres AS akhir 2020 lalu memang telah menjadi topik perdebatan dan sorotan publik. Dalam konteks nepotisme atau tuduhan penutupan kasus, para lawyer kedua belah pihak mengacu pada fakta dan informasi yang akurat serta melakukan penyelidikan yang mendalam. Itulah demokrasi liberal AS sekarang bahwa tuduhan politik apapun dan bagaimanapun, tetap harus diperiksa dan diverifikasi dengan sumber-sumber yang dapat dipercaya sebelum para pendegak hukum membuat kesimpulan akhir.
Demokrasi dunia sekarang bergradasi dengan model-model demokrasi sesuai habitatnya. Sistem yang dijagokan dunia itu tak sesempurna yang dibayangkan para akhli, karena terbukti masih berputar-putar di sekitar nepotisme dan konflik kepentingan antar individu, antar parpol, bahkan antar penegak hukum, dan ini saya kira merupakan masalah serius dalam kontestasi politik sekarang dimanapun dan perlu ditangani secara transparan dan adil.
Kita lihat, meski bukti-bukti tentang nepotisme Hunter Biden di Ukraina sudah didapatkan Trump dari pihak berwenang Ukraina, tapi kenyataannya belum juga ada finishingnya di tangan penegak hukum. Boleh jadi itu hanya jeda sesaat bahwa verifikasi tuduhan harus kuat sekuat paku beton dalam menembus beton terkeras sekalipun.
Joe Biden jelas ayah Ayah Hunter Biden bahkan Presiden Amerika serikat. Maka apa boleh buat tudingan nepotisme dan penyalahgunaan jabatannya semasa masih Wapres di era Obama, masih perlu dibuktikan lebih jauh oleh Trump, termasuk penyalahgunaan dana rakyat AS untuk perang konvensional di mandala Ukraina-Eropa sekarang.
Untuk tidak mengatakan adanya in-efisiensi dalam demokrasi liberal di AS, maka untuk mudahnya kita sebut sajalah kiprah politisi itu sebagai tudingan politis, kontroversi politik, tudingan pribadi yang diarahkan kepada hukum untuk diselidiki dan dilakukan penuntutan hukum, dan itu semua memerlukan proses yang memadai. Penyidikan harus didasarkan pada bukti yang cukup dan dilakukan secara obyektif, independen, dan transparan. Jika terdapat bukti yang kuat dan memadai, maka penyidikan dapat mengarah pada tindakan hukum yang sesuai dengan ekspektasi masyarakat luas.
Pengaruh atau kedudukan seseorang, termasuk sebagai Presiden atau keluarga anggota pemerintahan, seharusnya tidak mempengaruhi independensi sistem peradilan atau menghambat proses hukum yang adil. Dalam demokrasi yang kuat, aparat penegak hukum seharusnya dapat beroperasi tanpa adanya pengaruh politik atau intervensi yang tidak pantas. Jelas bahwa equilibrium politik sangat bergantung pada penegakan ugeran atau norma-norma yang berlaku, sejauh mereka yang paling dominan dalam piramida kekuasaan tetap konsisten kepada konstitusi negara.
Kita lihat bagaimana desakan Joe Biden terhadap Trump lawan politiknya bahwa tindakan demo para pendukung Trump akhir 2020 yang lalu adalah tindakan anarkis yang setara dengan kudeta menurut Joe Biden, termasuk yang tercela disini yi soal perselingkuhan Trump dengan bintang porno Stormy Daniel, yang juga juga dijadikan alat politik untuk menjatuhkan Trump agar tak dapat berkontestasi dalam Pilpres akhir 2024 yad.
Desakan Joe Biden terhadap Trump dan penilaian tindakan demo pendukung Trump pada akhir 2020 adalah pernyataan politik yang spesifik. Tindakan demo di Capitol Hill pada Januari 2021 memang dianggap sebagai serangan yang serius terhadap demokrasi dan kestabilan negara. Tapi pada kenyataannya, pernyataan dan pendapat politik di AS sangat beragam, tergantung pada pandangan dan perspektif masing-masing individu atau kelompok.
Dalam konteks politik, tuduhan dan skandal pribadi juga dapat digunakan sebagai alat politik untuk mempengaruhi opini publik dan menjatuhkan lawan politik. Hal ini bukanlah fenomena yang unik dalam politik dan dapat terjadi di berbagai negara.
Bagaimanapun, penilaian terhadap tindakan dan pernyataan politik harus dilakukan dengan menganalisis fakta, melibatkan berbagai sumber berita yang dapat dipercaya, dan mengadopsi pendekatan kritis. Yang terpenting dalam sistem demokrasi sekarang adalah mencari pemahaman yang mendalam dan beragam tentang isu-isu politik yang kompleks dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum mencapai kesimpulan.
Kasus Kokain di sayap barat gedung putih adalah semacam pendahuluan untuk memasuki Pilres AS akhir 2024 yad. Dan berkebetulan Pilpres Indonesia pun demikian juga. Tak salah kalau Indrayana dan Esbeye melempar bola liar ke lapangan. Dan adalah sebuah keberuntungan ketika Menkominfo Johnny G. Plate diciduk KPK karena kasus BTS. Kebetulan ybs adalah petinggi Nasdem, kebetulan pula Surya Paloh sedang menggadang-gadang Anies jadi Capres Nasdem yang harus berkoalisi minimal dengan dua partai lain agar bisa mencapreskan Anies. Dan banyak lagi kebetulan-kebetulan lain yang berguna sebagai bola politik para kontestan pemilu serentak pada akhir 2024 yad.
Jangan-jangan hot news bubuk putih Kokain di Oval Office, Washington DC, AS ini pun adalah faktor kebetulan juga yang menyertai kontestasi serupa di Indonesia. Kokainkah itu atau bukan. Ayo dapatkan political reward untuk itu.
Joyogrand, Malang, Thu', July 06, 2023.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
