Penggantian Kilat Menkominfo Vs Jurus Dewa Mabuk Menuju Pilpres 2024
Johnny Gerard Plate disingkat JGP (67 tahun) adalah anak Flores kelahiran Ruteng 10 September 1956. Ia belajar ekonomi dan manajemen bisnis di Universitas Katolik Atma Jaya.
Di dunia politik Plate adalah Sekjen Nasdem. Di kabinet Jokowi dia adalah Menkominfo. Plate adalah unsur Nasdem dalam pemerintahan Jokowi yang meliputi koalisi beberapa partai setelah the ruling party yi PDIP.
Sayang jabatan itu keburu diaborsi sebelum membuahkan prestasi yang patut dibanggakan ketika ia digiring Kejagung dengan rompi pink. Ia menjadi menteri kelima pemerintahan Jokowi yang terpaksa digelandang ke rumah tahanan, dan selanjutnya akan diadili selaku koruptor besar.
Namanya langsung melambung begitu ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung RI belum lama ini. JGP menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022 dengan merugikan keuangan negara hingga Rp 8 triliun.
Gegara bandar tak kunjung ada
Beberapa hari sebelum pemborgolan JGP, publik dibuat penasaran tentang bagaimana kiat penilepan duit 8 trilyun itu. Setiap ditanya, pihak Kejaksaan selalu memberikan keterangan dengan redaksi normatif, "negara dirugikan 8 trilyun lebih," "sudah ditemukan cukup bukti untuk mentersangka-kan ybs," dst.
Ini semakin menjengkelkan ketika Jaksa Agung Burhanuddin memastikan belum ada bukti hukum yang menunjukkan keterlibatan JGP. Tapi JGP koq bisa diborgol dalam balutan rompi pink?
Komunitas pendukung Anies tentu marah dan menyemburkan aneka tudingan. Mereka langsung merespon itu adalah upaya rezim Jokowi untuk menggagalkan pencapresan Anies, sebab selama ini JGP dianggap pahlawan yang menumbalkan dirinya karena Nasdem menolak mundur dari kabinet koalisi begitu Anies si antitesa Jokowi dicapreskan Nasdem untuk Pilpres 2024.
Tapi ironisnya sudah 9 bulan jelang Pilpres, Anies masih tetap teronggok di posisi ranking 3 dengan elektabilitas mentok di angka 24%. Swing voter juga tinggal 7-8%. Gap dengan ranking 2 (elektabilitas 32-33%) juga masih jauh. Cukup mengherankan mengapa calon yang bakal kalah di putaran pertama Pilpres 2024 itu harus dijadikan alasan penguat bahwa pemborgolan JGP adalah sebuah pendzholiman.
Syukurlah, soal teknis penilepan doku 8 trilyun itu dibagi oleh Menkopolhukam Mahfud MD.
BTS adalah proyek multiyears 2020-2024, yi pengadaan infrastruktur BTS 4G Kemenkominfo senilai 28 trilyun. Akhir 2021, duit sudah habis 10 trilyun, tapi barangnya belum ada. Padahal proyek menargetkan membangun 4.800 tiang BTS pemancar sinyal 4G. Per Maret 2023, dengan bantuan satelit, BPKP menemukan sudah terbangun 985 tiang BTS. Namun setelah diperiksa ke lapangan, tak satupun tiang BTS tsb memancarkan sinyal. Ya ampun.
Bukan cuma itu. Dari dokumen pemeriksaan yang sempat dilihat Tempo, Dirut Bakti Kominfo pelaksana proyek tsb mengaku diminta uang 500 juta per bulan oleh Pak Menteri untuk dana operasional tim pendukung Menteri.
Terbayang kembali Ahok yang pakai dana resmi operasional Gubernur DKI Jakarta buat ngamplopin hajatan di kampung-kampung dan nebusin ijazah siswa-siswa miskin.
Seharusnya rontok sudah segala tudingan tak berdasar pendukung Anies dan retorika-retorika sampah para politisi Nasdem, khususnya Surya Paloh sang big bos.
Yang perlu disoal sekarang adalah kemana saja duit 8 trilyun itu mengalir? Mengapa Surya Paloh masih beretorika, "terlalu mahal harga pemborgolan Johnny G. Plate".
Ada spekulasi liar yang menduga, Paloh nekad mencapreskan Anies sebagai bargain supaya rezim berhenti mengutak-atik pat-pat gulipat proyek BTS dan keterlibatan JGP. Ini kebalikan dari narasi tuduhan kelompok Anies yang yakin sekali JGP adalah tumbal pencapresan Anies.
Dalam rangka mematangkan demokrasi di negeri ini, yang terpenting bagi bangsa ini sekarang adalah mempertanyakan, bagaimana mekanisme kontrol dan monitoring terhadap proyek-proyek besar di berbagai kementerian? Kok bisa proyek bodong seperti BTS berjalan bertahun-tahun menguapkan uang negara trilyunan rupiah dan baru terendus sekarang ini. Kita patut mempertanyakan kementerian-kementerian yang dikomandani petinggi parpol.
Politisi muda kita Fahri Hamzah pernah mengingatkan bahwa bandar buat Anies itu belum ada ketika melihat kenyataan koalisi Nasdem dengan parpol-parpol lain belum juga terwujud sekalipun Anies sudah dikukuhkan Nasdem sebagai Capres. Bagaimana mungkin ia siap menunjuk siapa wacapres yang akan mendampinginya dalam Pilpres 2024.
Rupanya dibalik kekosongan bandar politik ini, diam-diam Nasdem jauh sebelum Anies dicapreskan sudah menjadikan JGP sebagai bandar Nasdem, dan saking pelitnya karena tak mau rugi sesenpun dalam kompetisi Pilpres 2024, Nasdem yang sudah memainkan JGP sebagai puppet, masih juga menunggu bandar sungguhan, yi dari pihak swasta. Itu pun sampai menit ini belum juga nongol.
Arti strategis proyek BTS
Membaca laman kominfo.go.id, diketahui proyek BTS di Kominfo bermula dari rencana yang telah disiapkan untuk 9.113 desa dan kelurahan di kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) sejak 2020 lalu.
Berdasarkan Rencana Strategis Kominfo Tahun 2020-2024, layanan 4G dapat diakses di 70.670 desa atau kelurahan di Indonesia. Sementara itu, terdapat 12.548 desa dan kelurahan di Indonesia yang belum dapat mengakses internet dengan baik. Dari wilayah yang belum dapat mengakses internet, 9.113 desa dan kelurahan di antaranya masuk dalam klasifikasi 3T, dan akan diadakan pembangunan tower BTS oleh Bakti Kominfo. Pembangunan tsb bertujuan untuk memperluas jaringan layanan telekomunikasi dan data internet yang mengalir sampai desa dengan standar kualitas dan kecepatan yang mumpuni. Proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G ini merupakan bagian dari agenda transformasi digital nasional sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
Menurut laporan BPS terkait Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2021 disebutkan, beberapa indikator TI di Indonesia cenderung positif dalam lima tahun terakhir. Misalnya saja indikator penggunaan internet pada periode 2017-2021, jumlah pelanggan jaringan tetap atau fixed broadband meningkat dari semula 2,37 pelanggan per 100 penduduk pada 2017, menjadi 4,58 pelanggan per 100 penduduk. Pelanggan mobile broadband juga meningkat dari 96,79 pelanggan per 100 penduduk menjadi 112,45 per 100 penduduk. Tak hanya itu, penetrasi individu pengguna internet juga naik dari 32,34% menjadi 62,1%.
Menurut rencananya, pengadaan BTS tsb akan dilakukan secara bertahap. Rinciannya, pada 2020 ditargetkan BTS terbangun di 1.209 desa dan kelurahan, 2021 sebanyak 4.200 desa dan kelurahan, dan tahun 2022 sebanyak 3.704 desa dan kelurahan. Sedangkan untuk wilayah non-3T akan dikerjakan oleh operator seluler.
Dengan penilepan dahsyat JGP, maka hancur sudah impian untuk mempersatukan dan memajukan nusantara via jaringan internet.
Bisakah para avontur politik sebangsa JGP dan para kapten parpol sebangsa Surya Paloh tafakur sejenak, betapa jahatnya perbandaran politik di negeri ini, kalau toh harus seorang Menteri dari kader terbaiknya dijadikan tumbal, sementara mereka jauh sebelumnya penuh dengan falsifikasi dalam retorika politik yang seribu persen pro hukum dan keadilan, pro modernisasi bangsa dst. Kenyataannya. Halahh ..
Menkominfo berikut dan pencabutan jurus dewa mabuk
Bagaimanapun pengganti JGP tetap harus disegerakan. Utang kominfo untuk daerah 3T itu harus segera dibayar sebelum Presiden Jokowi lengser keprabon.
Silakan Nasdem menyediakan pengacara terbaiknya buat JGP, silakan lingkaran JGP tetap berkelit soal penegakan hukum terhadap kader terbaiknya JGP, tapi pemerintah dengan segala bukti hukum yang berada di tangannya sekarang harus mengupayakan kembalinya uang trilyunan yang ditilep itu. Sekurangnya kalau memang sudah terbuang ke wc di berbagai ajang politik, dan terbuang ke kantong para buzzers politik, ya JGP harus merelakan assetnya sendiri yang harus disita pemerintah, dan JGP sendiri yang menunjuk ke segala arah siapa saja yang kebagian dari uang tilepan itu, minimal menunjukkan jurus dewa mabuk yang menjadi andalan partainya yang membuktikan bahwa ia tidak sendirian disitu.
Jokowi yang lagi masygul sekarang karena buntut berkoalisi seperti ini tentu takkan bertindak bodoh meninggalkan proyek strategis itu begitu saja. Bagaimanapun proyek BTS itu harus dituntaskan hingga ia lengser dari kursi RI 1 pada Oktober 2024 yad.
Kenapa tidak kalau Rieke Diah Pitaloka Intan Purnamasari saja yang segera ditunjuk menggantikan Johnni G. Plate. Mengapa harus Rieke. Pertama Rieke adalah salah satu kader terbaik PDIP selaku the ruling party. Kedua, Rieke adalah seorang Doktor Komunikasi Massa. Ketiga Rieke sudah tahu banyak tentang dunia kominfo karena Rieke adalah wakil generasi baby boomers yang lahir pada akhir 1970-an. Persisnya ia lahir di Garut Jabar pada 9 Januari 1974. Usia Rieke kini 49 tahun. Untuk generasi milenial sekarang, Rieke adalah saudara tertua. Keempat, Rieke tidak pernah berskandal apapun selama jadi kader PDIP dan anggota parlemen.
Waktu yang tersisa bagi Jokowi untuk melanjutkan proyek BTS itu seyogyanya ditangani kader terbaik PDIP. Toh koalisi dengan Nasdem sudah bubar jalan begitu Nasdem mencapreskan Anies si antitesa Jokowi. Pengganti yang tepat karenanya adalah dari kader PDIP sendiri.
Kalau ada yang mempersoalkan rekrutmen Menteri dari kader-kader partai itu salah karena kasus JGP. Ini patut ditertawakan. Kader dari manapun ntah dari partai, dari ormas, dari kampus, dari kalangan profesi dst. Itu sama saja. Bahkan sudah cukup lama kita mencalegkan para artis agar bisa bermain politik minimal di senayan.
Kader dari arah manapun yang kita pilih untuk menjadi A, B, C, D dst, itu bergantung dari pertimbangan kita selaku senior partai atau senior pemerintah yang memahaminya. Artinya kitalah yang tahu anak kita yang baik untuk ini dan yang buruk untuk itu. Kitalah yang paling tahu abc-nya big bos parpol A, B, C, D, E, F dst. Kitalah yang paling tahu bahwa jadi Menteri itu seharusnya andal atau mampu mengatur dan/atau memimpin sebuah organisasi besar yang namanya kementerian. Bukankah pemimpin itu adalah seorang yang berintegritas tinggi, tanpa harus "sangat tinggi", dan orang yang mampu mempengaruhi orang lain agar mengikuti kemauannya dalam rangka mencapai sebuah tujuan. Bukankah kita yang paling tahu bahwa kemauan siapa yang akan kita turuti itu adalah kemauan rakyat, minimal aspirasi bangsa yang sudah dituangkan dalam master plan sebuah regime.
Sudahi sajalah endorse-mengendorse capres itu, karena exercise of power akan menggelundung dengan sendirinya. Sistem dan mekanismenya sudah jelas. Sejauh memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, setiap parpol berhak mengusung capresnya, dan setiap orang yang memenuhi syarat berhak dicapreskan.
Yang terpenting bagi Jokowi sekarang adalah meninggalkan legacy yang takkan pernah dilupakan bangsa ini, salah satunya adalah proyek strategis BTS dalam rangka mempersatukan nusantara dan memajukan bangsa.
Joyogrand, Malang, Fri', May 19, 2023.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
