Membaca laman kominfo.go.id, diketahui proyek BTS di Kominfo bermula dari rencana yang telah disiapkan untuk 9.113 desa dan kelurahan di kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) sejak 2020 lalu.
Berdasarkan Rencana Strategis Kominfo Tahun 2020-2024, layanan 4G dapat diakses di 70.670 desa atau kelurahan di Indonesia. Sementara itu, terdapat 12.548 desa dan kelurahan di Indonesia yang belum dapat mengakses internet dengan baik. Dari wilayah yang belum dapat mengakses internet, 9.113 desa dan kelurahan di antaranya masuk dalam klasifikasi 3T, dan akan diadakan pembangunan tower BTS oleh Bakti Kominfo. Pembangunan tsb bertujuan untuk memperluas jaringan layanan telekomunikasi dan data internet yang mengalir sampai desa dengan standar kualitas dan kecepatan yang mumpuni. Proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G ini merupakan bagian dari agenda transformasi digital nasional sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
Menurut laporan BPS terkait Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2021 disebutkan, beberapa indikator TI di Indonesia cenderung positif dalam lima tahun terakhir. Misalnya saja indikator penggunaan internet pada periode 2017-2021, jumlah pelanggan jaringan tetap atau fixed broadband meningkat dari semula 2,37 pelanggan per 100 penduduk pada 2017, menjadi 4,58 pelanggan per 100 penduduk. Pelanggan mobile broadband juga meningkat dari 96,79 pelanggan per 100 penduduk menjadi 112,45 per 100 penduduk. Tak hanya itu, penetrasi individu pengguna internet juga naik dari 32,34% menjadi 62,1%.
Menurut rencananya, pengadaan BTS tsb akan dilakukan secara bertahap. Rinciannya, pada 2020 ditargetkan BTS terbangun di 1.209 desa dan kelurahan, 2021 sebanyak 4.200 desa dan kelurahan, dan tahun 2022 sebanyak 3.704 desa dan kelurahan. Sedangkan untuk wilayah non-3T akan dikerjakan oleh operator seluler.
Dengan penilepan dahsyat JGP, maka hancur sudah impian untuk mempersatukan dan memajukan nusantara via jaringan internet.
Bisakah para avontur politik sebangsa JGP dan para kapten parpol sebangsa Surya Paloh tafakur sejenak, betapa jahatnya perbandaran politik di negeri ini, kalau toh harus seorang Menteri dari kader terbaiknya dijadikan tumbal, sementara mereka jauh sebelumnya penuh dengan falsifikasi dalam retorika politik yang seribu persen pro hukum dan keadilan, pro modernisasi bangsa dst. Kenyataannya. Halahh ..
Menkominfo berikut dan pencabutan jurus dewa mabuk
Bagaimanapun pengganti JGP tetap harus disegerakan. Utang kominfo untuk daerah 3T itu harus segera dibayar sebelum Presiden Jokowi lengser keprabon.
Silakan Nasdem menyediakan pengacara terbaiknya buat JGP, silakan lingkaran JGP tetap berkelit soal penegakan hukum terhadap kader terbaiknya JGP, tapi pemerintah dengan segala bukti hukum yang berada di tangannya sekarang harus mengupayakan kembalinya uang trilyunan yang ditilep itu. Sekurangnya kalau memang sudah terbuang ke wc di berbagai ajang politik, dan terbuang ke kantong para buzzers politik, ya JGP harus merelakan assetnya sendiri yang harus disita pemerintah, dan JGP sendiri yang menunjuk ke segala arah siapa saja yang kebagian dari uang tilepan itu, minimal menunjukkan jurus dewa mabuk yang menjadi andalan partainya yang membuktikan bahwa ia tidak sendirian disitu.
Jokowi yang lagi masygul sekarang karena buntut berkoalisi seperti ini tentu takkan bertindak bodoh meninggalkan proyek strategis itu begitu saja. Bagaimanapun proyek BTS itu harus dituntaskan hingga ia lengser dari kursi RI 1 pada Oktober 2024 yad.
Kenapa tidak kalau Rieke Diah Pitaloka Intan Purnamasari saja yang segera ditunjuk menggantikan Johnni G. Plate. Mengapa harus Rieke. Pertama Rieke adalah salah satu kader terbaik PDIP selaku the ruling party. Kedua, Rieke adalah seorang Doktor Komunikasi Massa. Ketiga Rieke sudah tahu banyak tentang dunia kominfo karena Rieke adalah wakil generasi baby boomers yang lahir pada akhir 1970-an. Persisnya ia lahir di Garut Jabar pada 9 Januari 1974. Usia Rieke kini 49 tahun. Untuk generasi milenial sekarang, Rieke adalah saudara tertua. Keempat, Rieke tidak pernah berskandal apapun selama jadi kader PDIP dan anggota parlemen.
