Syukurlah, soal teknis penilepan doku 8 trilyun itu dibagi oleh Menkopolhukam Mahfud MD.
BTS adalah proyek multiyears 2020-2024, yi pengadaan infrastruktur BTS 4G Kemenkominfo senilai 28 trilyun. Akhir 2021, duit sudah habis 10 trilyun, tapi barangnya belum ada. Padahal proyek menargetkan membangun 4.800 tiang BTS pemancar sinyal 4G. Per Maret 2023, dengan bantuan satelit, BPKP menemukan sudah terbangun 985 tiang BTS. Namun setelah diperiksa ke lapangan, tak satupun tiang BTS tsb memancarkan sinyal. Ya ampun.
Bukan cuma itu. Dari dokumen pemeriksaan yang sempat dilihat Tempo, Dirut Bakti Kominfo pelaksana proyek tsb mengaku diminta uang 500 juta per bulan oleh Pak Menteri untuk dana operasional tim pendukung Menteri.
Terbayang kembali Ahok yang pakai dana resmi operasional Gubernur DKI Jakarta buat ngamplopin hajatan di kampung-kampung dan nebusin ijazah siswa-siswa miskin.
Seharusnya rontok sudah segala tudingan tak berdasar pendukung Anies dan retorika-retorika sampah para politisi Nasdem, khususnya Surya Paloh sang big bos.
Yang perlu disoal sekarang adalah kemana saja duit 8 trilyun itu mengalir? Mengapa Surya Paloh masih beretorika, "terlalu mahal harga pemborgolan Johnny G. Plate".
Ada spekulasi liar yang menduga, Paloh nekad mencapreskan Anies sebagai bargain supaya rezim berhenti mengutak-atik pat-pat gulipat proyek BTS dan keterlibatan JGP. Ini kebalikan dari narasi tuduhan kelompok Anies yang yakin sekali JGP adalah tumbal pencapresan Anies.
Dalam rangka mematangkan demokrasi di negeri ini, yang terpenting bagi bangsa ini sekarang adalah mempertanyakan, bagaimana mekanisme kontrol dan monitoring terhadap proyek-proyek besar di berbagai kementerian? Kok bisa proyek bodong seperti BTS berjalan bertahun-tahun menguapkan uang negara trilyunan rupiah dan baru terendus sekarang ini. Kita patut mempertanyakan kementerian-kementerian yang dikomandani petinggi parpol.
Politisi muda kita Fahri Hamzah pernah mengingatkan bahwa bandar buat Anies itu belum ada ketika melihat kenyataan koalisi Nasdem dengan parpol-parpol lain belum juga terwujud sekalipun Anies sudah dikukuhkan Nasdem sebagai Capres. Bagaimana mungkin ia siap menunjuk siapa wacapres yang akan mendampinginya dalam Pilpres 2024.
Rupanya dibalik kekosongan bandar politik ini, diam-diam Nasdem jauh sebelum Anies dicapreskan sudah menjadikan JGP sebagai bandar Nasdem, dan saking pelitnya karena tak mau rugi sesenpun dalam kompetisi Pilpres 2024, Nasdem yang sudah memainkan JGP sebagai puppet, masih juga menunggu bandar sungguhan, yi dari pihak swasta. Itu pun sampai menit ini belum juga nongol.
Arti strategis proyek BTS
