Dinamika serupa terjadi dengan pandemi Covid-19. WHO secara efektif harus mengabaikan kemampuannya untuk mengritik kebijakan atau praktek China dalam rangka meneliti asal-usul Covid-19.
 Pada puncaknya krisis Ukraina sekarang, sudah banyak kepala negara asing yang mencoba menengahinya, DK PBB pun sudah berkalikali bersidang. Tak satu pun yang bisa mengatasinya.Â
Yang terjadi adu kepentingan antara si besar malah semakin menjadi, sebagaimana boikot AS dan Barat terhadap perekonomian Rusia. Rusia yang semakin memperkuat BRICS dan semakin memperkuat duetnya dengan China.
Dengan ketiga tantangan tsb, ada ketegangan mendasar dimana unit penentu yi negara bangsa tampaknya menjadi penghalang ketimbang bagian dari solusi.
Jikapun badan supra nasional yang baru pengganti PBB yang sudah kelewat jadul dan kelewat banyak vested interest disitu dapat ditegakberdirikan katakanlah pasca krisis Ukraina, selama negara bangsa mengendalikan sarana kekuatan pemaksa yang paling utama, bagaimana kekuatan supra nasional yang serba baru itu akan memaksakan kehendaknya, ketika ia tidak memiliki kekuatan independen sendiri.
Point kuncinya disini adalah psikologi penguasa politik, dimana mereka lebih suka menyerahkan kendali kepada orang lain ketimbang dimintai pertanggungjawaban atas sesuatu yang tidak dapat mereka kendalikan.
Sulit dibayangkan entitas supra nasional yang baru itu akan diberi otoritas oleh para pemimpin politik. Satu hal yang bisa berubah adalah persepsi masyarakat tentang urgensi dari sejumlah ancaman.
Masalah perubahan iklim, bagaimanapun secara politis itu adalah jenis ancaman yang salah. Mengurangi ancaman membutuhkan banyak uang muka. Seringkali malah tidak dirasakan manfaatnya.Â
Itu hanya dirasakan oleh seseorang di yurisdiksi lain atau oleh seorang yang belum memilih dan belum aktif alarmnya. Ada sedikit insentif untuk bergerak ke arah itu.
Yang perlu dilakukan adalah memikirkan skenario dimana seorang politisi bersedia mendelegasikan kekuasaan kepada orang lain. Seberapa buruk hal-hal yang harus terjadi sebelum seorang politisi bersedia menyerahkan kendali atas otoritas anggaran mereka, atau hal-hal lain yang membuat para pemimpin politik berpikir bahwa mereka bertanggungjawab untuk itu.Â
Bagaimanapun sulitnya, tatanan baru dunia ke depan ini khususnya pasca krisis Ukraina, dunia sangat berkepentingan untuk menegakberdirikan badan supra nasional yang baru pengganti PBB.