Jokowi dan Visi Indonesia Jaya 2045
Perjalanan waktu sungguh tak terasa dalam perpolitikan kontemporer kita. Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada periode keduanya sekarang sudah harus lengser pada Oktober 2024 yad setelah perayaan 17 Agustus pertama di Ibukota Negara Nusantara atau IKN di titik zero Nusantara Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan timur pada Agustus 2024. Dan tahun 2022 akan segera berakhir pada New Years Eve 31 Desember yad. Itu artinya salam perpisahan bye Indonesiaku tercinta dari sang Presiden hanya tinggal satu setengah tahun lagi.
Presiden termuda, terunik bahkan tersederhana dari deretan presiden RI ini, suka tidak suka, mempunyai jejak langkah khusus yang patut dikenang dan ditindaklanjuti oleh penggantinya ntah siapapun itu nanti.
Pembangunan infrastruktur di era Jokowi dan masih berlangsung hingga sekarang telah melambungkan kepresidenannya setelah tahun pertama bahkan kedua dan ketiga kekuasaannya cukup banyak batu sandungan khususnya dari lawan-lawan politiknya yang jelas maupun tak jelas.
Infrastruktur fisik yang dibangun Jokowi telah menghubungkan lintas propinsi di pulau Jawa, dan sekarang yang serupa akan menghubungkan Aceh di ujung barat dan pulau Jawa hingga ke Madura dan Bali, saya yakin Kalimantan akan segera menyusul apalagi setelah ibukota negara resmi pindah ke titik zero nusantara di Kalimantan timur. Tak salah kalau Jokowi adalah Raja Infrastruktur dalam kepemimpinan politik Indonesia.
Ketika medio 2019 Jokowi memutuskan untuk mengejar rencana yang semula terdengar aneh yi membangun ibu kota baru di Kalimantan timur yang jauh, para penasihat tak semuanya setuju, apalagi lawan-lawan politiknya yang tak jelas yang selalu berkiblat pada politik identitas bahwa Jokowi adalah China yang harus diabaikan oleh rakyat.
Jokowi adalah seorang pragmatis yang tidak suka analisis njelimet atau bertakik-takik memusingkan. Dia suka tindakan dan keputusan. Tidak ada analisis yang tepat tentang proyek infrastruktur mana yang nantinya paling mendorong pertumbuhan dan produktivitas. Jokowi hanya mendorong proyek tergantung dimana dia pernah berkunjung.
Proyek IKN di Kalimantan timur yang bernilai Rp 466 trilyun, yang 20% diambil dari APBN misalnya. Selain APBN, dana pembangunan IKN juga bisa berasal dari public private partnership (PPP) dan kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Bisa juga dari investasi sektor swasta, BUMN, obligasi publik, dan lainnya.
Jokowi ingin badan otorita yang sudah terbentuk untuk IKN fleksibel, lincah dan bisa mendapatkan skema pendanaan dari berbagai skema yang ada. Pembangunan IKN adalah sebuah pekerjaan besar dan rumit. Selain butuh dana yang banyak, diperlukan pula waktu yang cukup panjang. Menurut Jokowi, butuh waktu 15-20 tahun untuk dapat menyelesaikan megaproyek ini. Karenanya, infrastruktur harus segera dibangun.
Pembangunan IKN Nusantara boleh dikata kini sudah tidak kontroversial lagi. Badan otorita sudah terbentuk. Kepala otorita dan wakil kepala otoritalah nanti yang menyiapkan kelembagaan yang sudah harus ada. Perencanaan yang lebih detail, entah itu DED (detailed engineering design) dan lain-lain juga disiapkan sehingga wujud IKN akan semakin nyata.
Diharapkan, keberadaan IKN selaku ibukota negara yang baru ke depan mampu mengurangi kesenjangan populasi di Indonesia. Sebagaimana diketahui, sebanyak 56 persen populasi penduduk Indonesia berpusat di Pulau Jawa, khususnya di DKI Jakarta. Padahal, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di berbagai penjuru nusantara.
Pemindahan ibukota negara ke Kalimantan timur diprediksi bisa berimbas pada pemerataan ekonomi. IKN adalah magnitudo itu yang diharapkan dapat menarik 58 persen perputaran ekonomi yang ada di Pulau Jawa yang membuat ke-17.000 pulau di negeri ini tidak semuanya berkiblat ke Jawa, dan beban Pulau Jawa, khususnya Jakarta, tidak semakin berat.
APBN akan digunakan untuk membangun kawasan inti IKN. Kawasan inti yang dimaksud adalah kompleks Istana Kepresidenan dengan gedung-gedung kementerian yang akan dibangun di tahap awal. Estimasi Jokowi, biaya yang dibutuhkan untuk membangun kawasan inti IKN setara dengan 20 persen dari total anggaran yang diperlukan untuk membangun kawasan IKN. (lih nasional.kompas.com https://tinyurl.com/2nrqbf97).
Dengan penyebaran pembangunan di luar java sentris, maka sekarang ini banyak warga yang optimistis Indonesia Jaya akan terwujud 2045 yad yi pada ultah RI yang ke-100 atau 1 abad pertama Indonesia merdeka.
Meski ekonomi nasional kelimpungan ketika wabah Covid-19 yang dituding dari Wuhan China dinyatakan resmi merangsek Indonesia tmt Maret 2020, bahkan sebelum wabah itu melanda, ekonomi jatuh ke arah resesi pertamanya sejak krisis keuangan Asia tahun 1997-98. Pandemi memang semakin melandai di penghujung 2022 ini, tapi dinamika zaman pasca mundurnya AS dari Afghanistan seakan kesinambungan pandemi lain, yi pergolakan di mandala Eropa tmt 24 Pebruari 2022 dimana Rusia melancarkan operasi khusus di Ukraina dan masih berlangsung hingga sekarang. Perang Rusia vs Ukraina yang diboncengi Nato berdampak besar terhadap perekonomian dunia. Diperkirakan dari tonase energi dan peralatan militer yang hangus di mandala Eropa sekarang, tahun 2023 yad dunia bakal ditimpa resesi berat.
Tapi dengan garis lurus keyakinan Jokowi yang di tangan Luhut salah satu orang kepercayaannya berhasil memvaksinasi kl 75% bangsa ini dari jumlah total kl 275 juta populasi Indonesia, maka mewujudkan IKN ibaratnya kini hanya tinggal mengayuh perahu yang sudah disepakati bangsa yi bagaimana semuanya itu menjadi kenyataan.
Jokowi memang terkesan ambisius, tapi fokus membangun infrastruktur yang sangat dibutuhkan dan pandai menarik investor asing. Itu justeru branding utama sang pemimpin. Kalaupun Jokowi impulsif, tidak sabar dengan para ahli dan lebih memilih meluncurkan inisiatif yang menarik perhatian daripada mendorong reformasi yang keras, tapi langkah politiknya yang santun selalu bisa mengakomodasi perbedaan pandangan dengan lawan terkeras sekalipun. Tak heran IKN menggelinding mulus.
Bisa saja orang mengatakan Jokowi adalah sekumpulan kontradiksi, katakanlah proyek tol laut atau proyek revolusi mental pada periode pertama kepemimpinannya. Tapi kontradiksi itu kemudian diakomodirnya dengan langkah politik yang piawai. Maka tol laut dan revolusi mental yang menggantang asap itu dilupakan orang. Yang terpenting dan pragmatis baginya kemudian adalah perut rakyat dan pemerataan pembangunan, sedangkan keadilan dan merepair personalitas para poliyo dan anak bangsa perlu waktu dan bukan harus saban hari diperdebatkan tak berujung.
Jokowi berjuang untuk memenuhi harapan rakyat. Jangan sampai rising expectation berubah jadi menurunnya harapan masyarakat. Taruhannya yang tinggi untuk Indonesia adalah bisa menciptakan pekerjaan yang cukup layak untuk populasinya yang berkembang pesat atau mengambil risiko dividen demografis yang selalu dibangga-banggakan itu menjadi bom waktu demografis.
Dari Tokyo hingga Washington, pemerintah asing juga mengandalkan Jokowi untuk membangun Indonesia menjadi kekuatan yang lebih kaya dan aktif secara diplomatis yang dapat membantu mengimbangi China yang semakin dominan di Asia. Tapi harapan dunia maju itu terlalu mendikte, yang membuat Jokowi malah semakin dekat dengan China. Bukan apa-apa, tapi justeru karena hegemonisme dunia majulah yang dilokomotifi dunia barat yang selalu mendiktekan keinginannya yang membuat Jokowi semakin dekat ke China seperti terbukti dari bantuan vaksin Sinovac selama pandemi Covid-19, termasuk membangun infrastruktur vital seperti rintisan kereta peluru Jakarta-Bandung dalam perkeretaapian modern zaman now dll.
Saat Jokowi memulai kekuasaannya dari awal yang sederhana di sebuah pertukangan kayu di Solo, ia berjanji untuk mengubah prospek Indonesia, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan, dan membangun sistem politik yang melayani rakyat, dan bukan melayani yang berkuasa.
Presiden Jokowi sangat mengandalkan visi ini dalam pidato pelantikan keduanya setelah terpilih kembali pada tahun 2019. Ambisinya adalah agar Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045, dan salah satu dari lima ekonomi terbesar di dunia, naik di posisi ke-16 saat ini. Dengan birokrasi yang direformasi dan ekonomi yang terbuka dan kompetitif, Indonesia akan memiliki "keadilan sosial untuk semua" dan pendapatan per kapita seperti Brazil atau Taiwan saat ini.
Namun di penghujung periode kedua ini, bagi analist barat khususnya kubu kapitalis liberal dan lawan-lawan politiknya dari kubu konservatif dan lainnya yang tak jelas kecuali hatred tak bersolusi, Jokowi diframing semakin pudar janjinya. Ia dikatakan sebagai tengah memainkan politik elit yang terkesan oligarkis. Reputasinya yang bersih selama ini tiba-tiba tercoreng ketika KPK yang populer di negeri ini dilemahkan, yang memicu pecahnya protes mahasiswa beberapa waktu lalu. Dan seruannya yang gigih untuk reformasi ekonomi telah dilumpuhkan oleh naluri nasionalisnya dan kurangnya fokus pada implementasi.
Sepertinya, Jokowi terjebak antara demokrasi dan otoriterisme, Islam dan pluralisme, keterbukaan dan proteksionisme.
Kepresidenan Jokowi bukan hanya kisah paradoks pribadi. Dia bergumul dengan kontradiksi mendasar dari bangsa Indonesia yang luas dan beragam, yang ditempa secara terburu-buru 77 tahun yang lalu dari batas-batas ekspansi kolonial Belanda yang sewenang-wenang. Seperti wajah Indonesia dari masa ke masa, Jokowi terjebak antara demokrasi dan otoriterisme, Islam dan pluralisme, keterbukaan dan proteksionisme.
Banyak proyek infrastruktur yang masih harus diselesaikan Jokowi satu setengah tahun ke depan ini. Tapi dia tetap pada garis lurus bahwa itu semua memang akan selesai di saat ia lengser pada Oktober 2024 yad.
Jalan Tol Trans-Sumatera? Proyek besar ini terus digenjot dan ditargetkan beberapa ruas rampung pada pertengahan 2023 mendatang. PT Hutama Karya (Persero) selaku pelaksana tugas pembangunan telah menyelesaikan konstruksi sepanjang 570 km.
Yang terbaru ialah ruas Tol Taba Penanjung-Bengkulu yang baru dioperasikan namun belum diresmikan, dengan progres pembebasan lahan dan konstruksi sudah 100%.
Jalan Tol Trans Sumatera, sejauh ini telah mencapai 570 km. Yang terbaru adalah TB Penanjung-Bengkulu. Ada 5 ruas tol yang sudah beroperasi antara lain Medan-Binjai sepanjang 17 km, Pekanbaru-Dumai sepanjang 131 km, Palembang-Indralaya sepanjang 22 km, Terbanggi Besar-Kayu Agung sepanjang 189 km, dan Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 141 km.
Secara umum semua ruas ini akan selesai pada pertengahan 2023, kecuali untuk ruas Padang-Sicincin yang baru akan selesai pada awal 2024 (lih finance.detik.com https://tinyurl.com/2ntrz3tl).
Memang masih ada sejumlah jalan tol yang cukup lama bahkan lama tersendat karena masalah pembebasan lahan, seperti Tol Pemalang-Batang di Jawa Tengah? Kurang lebih delapan tahun mengalami kemunduran karena masalah pembebasan lahan, demikian juga Tol Bocimi yang menghubungkan Sukabumi Bogor dan Ciawi. Itu tidak seberapa dibandingkan dengan Bendungan Jatigede di Jawa Barat, yang tertunda karena alasan yang sama selama 40 tahun - sampai Presiden Jokowi turun tangan.
Meski progresnya seperti itu, bahkan destinasi Danau Toba dan Destinasi Komodo sudah mentereng seperti sekarang, Jokowi sang Raja infrastruktur rupanya belum selesai. Simpanan terbaiknya seperti Jakarta Mass Rapid Transit, atau MRT dan LRT sudah mulai dikeluarkan. Kereta api peluru Jakarta-Bandung hasil kerjasama dengan China sudah akan beroperasi pada medio 2023 yad.
Pembangunan jalur metro pertama di Indonesia sudah dimulai ketika Jokowi  menjadi Gubernur DKI, dan ditargetkan selesai pada 2019, berkat penggantinya dan mantan pasangannya Basuki Tjahaja Purnama.
Yang jelas DKI Jakarta yang beberapa dekade salah urus sehingga tertinggal pada akhirnya bisa bergabung dengan jajaran kota dunia yang layak dengan transportasi umum.
Jokowi sangat menyukai infrastruktur. Boleh jadi Jokowilah pemimpin dunia sekarang ini yang menyukai hal-hal kecil dari proyek konstruksi. Salah satu gambar simbolik yang terkenal adalah Jokowi dengan topi PU atau topi pengaman untuk pekerjaan konstruksi dan rompi visibilitas tinggi, dimana ia memeriksa para pekerja saat melakukan finishing touch di bandara, pelabuhan, kereta api terbaru dan sebangsanya.
Presiden percaya infrastruktur yang lebih baik penting untuk mendorong pertumbuhan dan mengurangi ketimpangan. Di atas segalanya, misinya yang lebih luas adalah mempersatukan bangsa yang sangat besar ini.
Pendekatannya yang sederhana terhadap politik bermula dari latar belakangnya sebagai pembuat furnitur dan walikota. Setelah lulus dengan gelar Insinyur kehutanan, Jokowi yang gemar musik metal ini memasuki bisnis kayu, akhirnya membangun pabrik ekspor yang berkembang pesat di kota kelahirannya Surakarta, atau lebih dikenal sebagai Solo.Â
Dia mencalonkan diri sebagai walikota Solo pada tahun 2005 karena rekam jejaknya sebagai pengusaha dan berjanji akan merapikan pasar kota dan daerah kumuh serta meningkatkan akses ke perawatan kesehatan dan pendidikan. Dia terpilih kembali pada tahun 2010 dan kemudian memenangkan Pilkada DKI Jakarta dan menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 dengan manifesto serupa.
 Mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2014, Jokowi mengulangi pernyataan ini untuk fokus pada ekonomi dan infrastruktur. Kebangkitannya yang cepat dari seorang politisi ingusan besutan PDIP menjadi presiden dengan platform dasar seperti itu adalah semacam testamen bahwa Indonesia sangat frustrasi dengan korupsi dan ketidakefektifan pemerintah yang didominasi oleh sekelompok elit yang tak berguna bagi bangsa ini sebelum Jokowi menjadi orang nomor satu di Indonesia.
Pengalaman membuat furnitur di Solo cukup inspiratif bagi Jokowi untuk memainkan langkah catur yang unik dalam percaturan politik di negeri ini. Sebagai pengusaha ia membutuhkan listrik untuk pabriknya, jalan dan pelabuhan untuk memindahkan barang-barangnya, dan membutuhkan kapal untuk mengangkut furniturnya ke para pelanggan di luar negeri. Dia ingin pajak yang lebih rendah dan peraturan yang lebih sederhana untuk membuat bisnis lebih mudah, serta perawatan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik untuk memastikan angkatan kerja yang lebih bahagia dan produktif.
Jokowi juga memahami bahwa Indonesia sangat membutuhkan infrastruktur yang lebih baik untuk menggerakkan ekonominya ke jalur cepat. Pendahulunya, Susilo Bambang Yudhoyono atau Esbeye diuntungkan dari beberapa tahun pertumbuhan yang dipicu harga komoditas, karena permintaan China akan batu bara, karet, dan minyak sawit Indonesia melonjak pada pertengahan tahun 2000-an.Â
Tetapi dia gagal menggunakan tahun-tahun hoki itu untuk memperluas jalan-jalan yang macet di negeri ini atau meningkatkan pelabuhan dan bandara yang tidak efisien. Itu membuat pertumbuhan ekonomi tertahan di sekitar 5% per tahun. Indonesia seakan kokoh, tetapi tidak menghasilkan cukup investasi untuk menciptakan lapangan kerja bagi populasinya yang berkembang pesat, dengan lebih dari 2 juta orang muda memasuki dunia kerja setiap tahun.
Tak heran Indonesia masih terjebak dalam kardus kelalaian sebelumnya, meskipun tingkat kemiskinan turun menjadi 11% ketika Jokowi menjadi presiden pada 2014 dan turun lagi menjadi 9% ketika ia terpilih kembali pada tahun 2019. Banyak orang Indonesia yang hidupnya membaik, berada di atas garis kemiskinan tetapi lagi-lagi jatuh miskin di saat terongrong penyakit, dimakan siklus ekonomi itu sendiri, atau ditimpa kemalangan lainnya. Ketika Covid-19 merebak pada awal 2020, menteri keuangan mengingatkan bahwa hal itu akan menghentikan perjuangan mengatasi kemiskinan selama satu dekade Jokowi.
Hanya 52 juta orang Indonesia yang diklasifikasikan sebagai "aman secara ekonomi" oleh Bank Dunia. 80% penduduk lainnya adalah kelompok marginal yang beranekaragam, bekerja sebagai petani subsisten, pekerja konstruksi informal, operator gerobak makanan dll (lih Nikkei Asia  https://tinyurl.com/2znc5y2p).
Masalah reformasi, model ekonomi dan intrik di nucleus birokrasi pemerintahan
Setelah terpilih kembali pada tahun 2019, Jokowi mengatakan dia dapat menarget reformasi ekonomi yang sulit karena batasan dua masa jabatan di Indonesia yang membuatnya bebas dari beban untuk mencalonkan kembali. Tapi reformasi seperti apa, dan ekonomi seperti apa yang sebenarnya diimpikan Jokowi?
Fokus presiden pada infrastruktur tidak didorong oleh komitmen ideologis terhadap ekonomi pasar bebas. Jokowi adalah seorang developmentalis yang percaya pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk mempertahankan legitimasi politik. Tetapi tanpa visi yang jelas tentang bagaimana dia ingin mengubah ekonomi, Jokowi telah berjuang dengan kontradiksi mendasar yang telah menahan Indonesia sejak kemerdekaan tahun 1945.
Indonesia membutuhkan investasi asing dan kecanggihan ilmu pengetahuan untuk dapat berkembang, tetapi anehnya banyak politisi dan pengusaha yang menolak sistem sosialis tapi hidup kesehariannya sangat kapitalis. Hebatnya mereka begitu setianya memandang liberalisme ekonomi sebagai alat penindasan kolonial.
Jokowi adalah pemimpin yang taktis dan agak strategis. Dia telah berjuang untuk meningkatkan keberhasilan individu kedalam program terkait untuk mewujudkan potensinya dan memastikan masa depan yang layak bagi puluhan juta orang yang masih hidup bak telur di ujung tanduk.
Kepemimpinan yang berhati-hati memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada orang-orang di sekitarnya, membuat Jokowi menghindari jenis unit pelaksana kebijakan pusat yang diandalkan banyak pemerintah untuk memantau dan menerapkan perubahan. Ada berbagai organisasi dan kementerian yang dimaksudkan untuk memiliki peran koordinasi tersebut. Namun, dalam praktek mereka meragukan. Tak heran menteri bersaing keras sebagaimana mereka bekerjasama. Jokowi mengelola kabinetnya seakan kantor kerajaan daripada kantor kepala eksekutif.
Lagi-lagi para analist barat dan lawan-lawan politik Jokowi dari kubu konservatif, me3nuding Presiden semakin bertingkah seperti raja. Para Menteri Kabinet takut menantang keputusannya. Berbeda dengan Esbeye. Dia peragu, dan ketika dikritik, dia akan berpikir ulang. Lain halnya dengan Jokowi yang cepat dan bergaris lurus dalam mengeksekusi apa pun.
Presiden cenderung mengandalkan kepribadian daripada proses. Dia bersandar pada pemecah masalah kecil dan kadang-kadang berputar untuk menyelesaikan sesuatu. Pemimpin di antara mereka adalah Luhut Pandjaitan perwira tinggi militer pensiunan dan pengusaha, yang pertama kali ditemui Jokowi pada 2007 ketika mereka mendirikan usaha pengolahan kayu bersama.Â
Setelah menyadari potensi politiknya pada tahap awal, Jokowi memberi kepercayaan kepada Luhut dengan serangkaian tanggungjawab yang semakin meningkat. Luhut memulai sebagai kepala staf setelah pemilu 2014, tetapi berakhir sebagai menteri koordinator untuk urusan maritim, dengan kekuasaan formal dan informal yang luas. Sebaliknya, orang-orang lain yang sempat mendengarkan presiden tentang masalah ekonomi - termasuk Wakil Presiden periode pertama Jusuf Kalla dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati - melihat kekuatan mereka di istana meningkat dan melemah.
Sementara orang-orang di sekitarnya berebut pengaruh, Jokowi berpacu di seluruh negeri untuk membuka bandara, pelabuhan, dan jembatan. Gambar presiden dengan sekop di tangan atau mengendarai sepeda motor di jalan disiarkan ke seluruh negeri setiap hari. Namun, kekuatan terbesarnya justeru menjadi kelemahan, karena Jokowi lebih mengutamakan tindakan daripada kualitas dan perencanaan.
Keterbukaan dan proteksionisme
Meskipun pemerintahannya kurang koherensi, selalu ada keputusan yang baik maupun yang buruk. Banyak infrastruktur yang diperjuangkan Jokowi sangat dibutuhkan dan diselesaikan sesuai jadwal, termasuk jalur pertama jaringan metro Jakarta. Secara keseluruhan, ia meningkatkan anggaran infrastruktur dari 270 triliun rupiah (US$ 18,17 miliar) pada 2016 menjadi 400 triliun rupiah pada 2019.
Di awal masa jabatan pertamanya, Jokowi berseru keras untuk memotong subsidi bbm yang mahal, yang membebani anggaran dan memberikan manfaat paling besar bagi orang kaya pemilik mobil. Ketika Esbeye berada di bawah tekanan untuk melakukan hal yang sama, dia mengelak, takut pada protes jalanan.
Jokowi juga mengembalikan Sri Mulyani, ekonom paling terkenal di Indonesia, dari peran eksekutifnya di Bank Dunia dan diangkat menjadi menteri keuangan lagi. Ia telah bekerja keras untuk mencoba mengangkat penerimaan pajak Indonesia yang lebih kecil dari Kamboja, Liberia, dan Bolivia jika diukur sebagai proporsi dari produk domestik bruto. Tangan dinginnya telah menjaga keuangan Indonesia terkendali, menghindari jenis akumulasi hutang yang mendahului krisis keuangan Asia. Tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk mendorong perubahan transformatif.
Jokowi menunjuk teknokrat lain, termasuk investor ekuitas swasta Tom Lembong, pertama sebagai menteri perdagangan dan kemudian sebagai menteri investasi, untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan menarik investasi asing. Berdasarkan masukan dari Sri Mulyani, Jokowi telah meluncurkan lebih dari selusin paket stimulus ekonomi dalam masa jabatan pertamanya.
Tindakan ini dirancang untuk merampingkan proses perizinan bisnis, momok Jokowi ketika masih pebisnis furnitur, dan memperluas investasi asing di sektor tertentu. Dengan mereformasi aturan ini, Indonesia melompati peringkat "Doing Business" yang diawasi ketat oleh Bank Dunia dari peringkat 120 ke peringkat 73 selama lima tahun pertama Jokowi sebagai presiden. Namun, tidak ditemukan banyak pebisnis yang percaya berinvestasi di Indonesia sebenarnya menjadi lebih mudah selama periode itu.
Masalahnya ada dua. Pertama, kurangnya koordinasi lintas pemerintahan, yang tidak hanya terjadi pada Jokowi tetapi diperburuk oleh gaya kepemimpinan ad hocnya. Setahun dalam masa kepresidenannya, Jokowi telah diingatkan bahwa kecemburuan antar kementerian yang dikenal sebagai ego sektoral adalah musuh bersama pemerintah.
Masalah kedua adalah kegagalan untuk mencapai keseimbangan yang tahan lama antara keterbukaan ekonomi dan proteksionisme. Presiden telah berbelok liar antara pesonanya si mata investor asing dan janji dalam negeri untuk menyapih Indonesia dari impor dan perusahaan asing. Meskipun dia sering berbicara tentang perlunya memperluas perdagangan, pemerintahnya telah mendirikan penghalang non tarif dengan antusiasme yang sama dengan para pendahulunya.
Jokowi terampil membantu orang melihat apa yang mereka inginkan. Investor asing yang bekerja dengannya di Solo dan Jakarta melihat seorang pejabat kota yang ingin membuat hidup mereka lebih mudah. Sementara orang Indonesia lebih tertarik dengan nasionalisme ekonomi Jokowi.
Begitu Jokowi memimpin negara, semakin sulit untuk mengelola posisi yang kontradiktif ini tanpa membayar harganya. Menaikkan peringkat di mata Bank Dunia tidak akan menarik banyak investor asing jika secara bersamaan pemerintah memprioritaskan pengembangan perusahaan milik negara yang tidak efisien dan menasionalisasi beberapa proyek energi terbesar di negara tsb. Itulah yang dilakukan Jokowi.
Saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 100 BUMN, yang mempekerjakan ratusan ribu orang dan mendominasi sebagian besar ekonomi, mulai dari transportasi, perbankan, dan listrik hingga produksi pupuk dan pegadaian. BUMN lebih tersebar luas di Indonesia daripada di negara ekonomi besar lainnya selain China.
Sejak awal, Jokowi memandangnya sebagai alat yang berguna untuk mempercepat rencananya membangun infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mempengaruhi anggaran nasional. Dia juga berharap, bahwa sebagai milik negara BUMN itu dapat menegosiasikan regulasi yang biasa dalam pertambangan dengan lebih sigap daripada investor asing.
BUMN tertentu misalnya diberi Rp 15 trilyun, maka BUMN tsb dapat meminjam dari bank dengan jumlah berlipat-lipat dan kemudian menginvestasikannya.
Masalahnya, banyak dari BUMN ini yang dikelola dengan buruk dan penuh korupsi. Meningkatkan kepentingan mereka berarti menekan sektor swasta yang lebih efisien, baik domestik maupun asing. Jokowi bersandar pada BUMN tanpa penegasan khusus pada perilaku mereka. Alhasil pada 2019, presiden harus mendatangkan seorang pengusaha sukses, mantan pemilik Inter Milan Erick Thohir, untuk membersihkan kekacauan finansial dan hukum yang dibuat BUMN.
Di sektor sumberdaya alam, Jokowi mendorong menasionalisasi proyek-proyek penting yang dikembangkan oleh luar negeri, dari tambang emas dan tembaga Grasberg yang sangat besar di Papua, yang sebelumnya dikendalikan oleh grup AS Freeport McMoRan, hingga blok gas Mahakam yang besar, yang sebelumnya dimiliki oleh Total asal Perancis. Jokowi mengambil alih blok-blok ini secara legal - alih-alih menyitanya seperti yang pernah dilakukan Soekarno - tetapi hanya setelah pejabat Indonesia melemahkan investor asing dengan perselisihan yang tak berkesudahan mengenai kontrak dan izin.Â
Jika Jokowi ingin mengintensifkan proses ini dan memperdalam peran BUMN yang berpengaruh di negara ini, dia berhak sepenuhnya. Masalahnya adalah ketidakmampuannya untuk membangun keseimbangan yang stabil antara negara dan sektor swasta.
Sungguh mengejutkan bagaimana warisan permusuhan pasca-kolonial terhadap liberalisme ekonomi masih berpengaruh besar hingga saat ini, meskipun Indonesia membutuhkan modal asing dan teknologi. Dalam pidatonya yang berapi-api pada Hari Kemerdekaan pada tahun 1963, Soekarno mengemukakan pandangannya yang sangat sederhana tentang pembangunan ekonomi. Itu sering terlontar dari Jokowi dan banyak menterinya.Â
Untuk berhasil, kata Soekarno, yang perlu dilakukan Indonesia hanyalah berdiri di atas kedua kakinya sendiri. Itu karena Indonesia memiliki sumberdaya alam yang melimpah, populasi yang besar dan pekerja keras, dan sejarah perdagangan pra-modern yang terkenal yang pernah menjangkau melintasi lautan dari China ke Afrika. Jika negara-negara yang hidup di gurun yang kering dan tandus bisa menyelesaikan masalah ekonomi mereka, mengapa kita tidak bisa? Jokowi bertanya suatu ketika.
Permusuhan terhadap liberalisme ekonomi melampaui retorika Soekarnois. Pasal 33 UUD 45, yang sebaiknya dibaca oleh investor asing, yang menetapkan bahwa "perekonomian diatur sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan." Juga ditetapkan bahwa "sektor produksi yang penting bagi negara dan tanah, air dan sumberdaya alam akan dikuasai oleh Negara."
Wilopo, yang menjadi perdana menteri pada awal 1950-an, menjelaskan bahwa basis ekonomi keluarga dirancang sebagai penolakan yang disengaja terhadap liberalisme ekonomi Barat yang telah membawa kesengsaraan dan ketidakadilan ke koloninya di Asia. Indonesia lebih menyukai "bantuan dan perlindungan negara" dibandingkan dengan fokus sektor swasta dari liberalisme.
Proteksionisme berjalan jauh lebih dalam di Indonesia daripada yang diakui oleh banyak ekonom. Mereka cenderung berargumen nasionalisme ekonomi Indonesia didorong oleh "Hukum Sadli", yang menyatakan bahwa masa-masa sulit menghasilkan kebijakan yang baik dan masa-masa baik menghasilkan kebijakan yang buruk. Ketika harga komoditas Indonesia tinggi, seperti pada tahun-tahun Esbeye, pemerintah kaya akan uang dan bisa pilih-pilih investasi asing.
Sebaliknya, argumen tsb berlanjut, ketika harga komoditas jatuh, seperti yang terjadi pada masa Jokowi menjabat, pemerintah harus membuka ekonomi untuk menutupi kekurangan finansial. Namun sejarah Indonesia, dan rekam jejak Jokowi, menunjukkan sikap sosial dan politik yang seringkali mengesampingkan pengaruh kekuatan pasar.
Rethinking
Kebijakan ekonomi Indonesia yang tidak konsisten diperparah oleh gaya pemerintahan Jokowi, Presiden tidak sabar mendengarkan argumen yang detail. Jokowi itu naluriah, Begitu dia memutuskan sesuatu, sangat sulit untuk mengubah pikiran.nya.
Pengabaian terhadap nasihat ahli menjadi sangat jelas di hari-hari awal pandemi Covid-19. Jokowi mengecilkan ancaman terhadap Indonesia dan menolak untuk mengungkapkan informasi tentang penyebaran penyakit, mengklaim dia tidak ingin membuat panik penduduk. Sementara itu, dr Terawan menteri kesehatannya, mantan dokter militer yang kontroversial, awalnya menyarankan agar orang Indonesia diampuni dengan doa.
Ketika jumlah korban tewas meningkat, Jokowi mencoba menghalangi upaya para pemimpin lokal untuk menerapkan langkah-langkah jarak sosial yang sangat dibutuhkan. Meski terkesan mengesampingkan para ahli epidemiologi, Jokowi menempatkan tokoh-tokoh militer dan mantan milter yang bertanggungjawab atas tanggapan tsb, sebuah langkah yang menggarisbawahi pandangannya tentang krisis sebagai salah satu pengendalian internal dan juga kesehatan.
Para pembela presiden berpendapat bahwa Jokowi didorong, seperti banyak pemimpin dunia lainnya, oleh keinginan untuk memastikan bahwa penderitaan ekonomi dalam memerangi pandemi tidak lebih buruk daripada penyakit itu sendiri. Namun, kekacauan tsb memicu curahan kritik publik dari para ilmuwan.
Tidak seperti biasanya, salah satu mantan penasihat seniornya, Yanuar Nugroho, ikut menyanyikan lagu keprihatinan itu. Dia mengatakan tanggapan pemerintah terhadap Covid-19 tidak tegas dan kurang transparan, mempertaruhkan penyebaran luasnya wabah dan korban serta runtuhnya kepercayaan publik. Yanuar berpendapat pandemi harus menjadi alarm bangun bagi Jokowi untuk membawa kembali keahlian dan bukti ke dalam pembuatan kebijakan.
Setelah enam tahun menjadi presiden, pendekatan sederhana Jokowi terhadap ekonomi tampaknya telah habis dengan sendirinya. Tapi, seperti yang dikatakan seorang sekutu politiknya, salah satu kekuatan terbesar Jokowi adalah "orang-orang terus meremehkannya". Daripada mengejar impian ibukota, cetus sejumlah kalangan, Jokowi harus menggunakan dampak pandemi untuk memikirkan kembali kebijakan ekonominya dan menerima nasihat dari para ahli dengan lebih serius.
Meskipun dia berjuang untuk menemukan jalan tengah antara nasionalisme ekonomi dan kebutuhan investasi asing, ada jalan yang lebih baik ke depan, berdasarkan visi yang lebih jujur untuk Indonesia. Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan telah menggunakan kebijakan industri cerdas untuk menjadi negara maju yang kaya, melindungi industri utama sambil memastikan mereka berdaya saing internasional. Namun alih-alih mengklarifikasi posisinya dari waktu ke waktu, Jokowi cenderung melompat dari satu masalah ke masalah lain.
Saat exercise of power untuk menggantikan Jokowi pada tahun 2024, banyak yang akan bergantung pada siapa yang melangkah maju - dan siapa yang dipilih oleh para pemilih Indonesia. Beberapa politisi ambisius berharap untuk mengikuti jejak Jokowi dengan membuktikan keberanian mereka di pemerintah daerah sebelum kemudian terjun ke politik nasional.Â
Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI, Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat dan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, termasuk yang berharap menempuh jalur itu. Tetapi anggota pengawal lama juga mengincar pemilihan 2024, termasuk Puan Maharani, ketua parlemen Indonesia dan putri mantan Presiden Megawati Sukarnoputri, dan Prabowo Subianto, pensiunan tinggi militer yang ditunjuk Jokowi sebagai menteri pertahanan dua tahun lalu setelah dua kali mengalahkannya dalam pemilihan presiden.
Seperti Jokowi, siapa pun yang menang akan menemukan bahwa dibutuhkan lebih dari sekadar kekuatan kepribadian untuk mendorong perubahan di Indonesia. Bangsa ini telah menempuh perjalanan panjang dalam 77 tahun pertama. Namun seiring dinamika antar negara yang semakin diperebutkan dan kompetitif, Indonesia perlu meningkatkan permainannya jika ingin memiliki harapan untuk mencapai tujuan Jokowi menjadi negara yang kaya dan maju secara teknologi pada ulang tahunnya yang ke-100 pada medio 2045 yad.
Joyogrand, Malang, Thu', Dec' 29, 2022
