Proteksionisme berjalan jauh lebih dalam di Indonesia daripada yang diakui oleh banyak ekonom. Mereka cenderung berargumen nasionalisme ekonomi Indonesia didorong oleh "Hukum Sadli", yang menyatakan bahwa masa-masa sulit menghasilkan kebijakan yang baik dan masa-masa baik menghasilkan kebijakan yang buruk. Ketika harga komoditas Indonesia tinggi, seperti pada tahun-tahun Esbeye, pemerintah kaya akan uang dan bisa pilih-pilih investasi asing.
Sebaliknya, argumen tsb berlanjut, ketika harga komoditas jatuh, seperti yang terjadi pada masa Jokowi menjabat, pemerintah harus membuka ekonomi untuk menutupi kekurangan finansial. Namun sejarah Indonesia, dan rekam jejak Jokowi, menunjukkan sikap sosial dan politik yang seringkali mengesampingkan pengaruh kekuatan pasar.
Rethinking
Kebijakan ekonomi Indonesia yang tidak konsisten diperparah oleh gaya pemerintahan Jokowi, Presiden tidak sabar mendengarkan argumen yang detail. Jokowi itu naluriah, Begitu dia memutuskan sesuatu, sangat sulit untuk mengubah pikiran.nya.
Pengabaian terhadap nasihat ahli menjadi sangat jelas di hari-hari awal pandemi Covid-19. Jokowi mengecilkan ancaman terhadap Indonesia dan menolak untuk mengungkapkan informasi tentang penyebaran penyakit, mengklaim dia tidak ingin membuat panik penduduk. Sementara itu, dr Terawan menteri kesehatannya, mantan dokter militer yang kontroversial, awalnya menyarankan agar orang Indonesia diampuni dengan doa.
Ketika jumlah korban tewas meningkat, Jokowi mencoba menghalangi upaya para pemimpin lokal untuk menerapkan langkah-langkah jarak sosial yang sangat dibutuhkan. Meski terkesan mengesampingkan para ahli epidemiologi, Jokowi menempatkan tokoh-tokoh militer dan mantan milter yang bertanggungjawab atas tanggapan tsb, sebuah langkah yang menggarisbawahi pandangannya tentang krisis sebagai salah satu pengendalian internal dan juga kesehatan.
Para pembela presiden berpendapat bahwa Jokowi didorong, seperti banyak pemimpin dunia lainnya, oleh keinginan untuk memastikan bahwa penderitaan ekonomi dalam memerangi pandemi tidak lebih buruk daripada penyakit itu sendiri. Namun, kekacauan tsb memicu curahan kritik publik dari para ilmuwan.
Tidak seperti biasanya, salah satu mantan penasihat seniornya, Yanuar Nugroho, ikut menyanyikan lagu keprihatinan itu. Dia mengatakan tanggapan pemerintah terhadap Covid-19 tidak tegas dan kurang transparan, mempertaruhkan penyebaran luasnya wabah dan korban serta runtuhnya kepercayaan publik. Yanuar berpendapat pandemi harus menjadi alarm bangun bagi Jokowi untuk membawa kembali keahlian dan bukti ke dalam pembuatan kebijakan.
Setelah enam tahun menjadi presiden, pendekatan sederhana Jokowi terhadap ekonomi tampaknya telah habis dengan sendirinya. Tapi, seperti yang dikatakan seorang sekutu politiknya, salah satu kekuatan terbesar Jokowi adalah "orang-orang terus meremehkannya". Daripada mengejar impian ibukota, cetus sejumlah kalangan, Jokowi harus menggunakan dampak pandemi untuk memikirkan kembali kebijakan ekonominya dan menerima nasihat dari para ahli dengan lebih serius.
Meskipun dia berjuang untuk menemukan jalan tengah antara nasionalisme ekonomi dan kebutuhan investasi asing, ada jalan yang lebih baik ke depan, berdasarkan visi yang lebih jujur untuk Indonesia. Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan telah menggunakan kebijakan industri cerdas untuk menjadi negara maju yang kaya, melindungi industri utama sambil memastikan mereka berdaya saing internasional. Namun alih-alih mengklarifikasi posisinya dari waktu ke waktu, Jokowi cenderung melompat dari satu masalah ke masalah lain.
Saat exercise of power untuk menggantikan Jokowi pada tahun 2024, banyak yang akan bergantung pada siapa yang melangkah maju - dan siapa yang dipilih oleh para pemilih Indonesia. Beberapa politisi ambisius berharap untuk mengikuti jejak Jokowi dengan membuktikan keberanian mereka di pemerintah daerah sebelum kemudian terjun ke politik nasional.Â
