Setelah menyadari potensi politiknya pada tahap awal, Jokowi memberi kepercayaan kepada Luhut dengan serangkaian tanggungjawab yang semakin meningkat. Luhut memulai sebagai kepala staf setelah pemilu 2014, tetapi berakhir sebagai menteri koordinator untuk urusan maritim, dengan kekuasaan formal dan informal yang luas. Sebaliknya, orang-orang lain yang sempat mendengarkan presiden tentang masalah ekonomi - termasuk Wakil Presiden periode pertama Jusuf Kalla dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati - melihat kekuatan mereka di istana meningkat dan melemah.
Sementara orang-orang di sekitarnya berebut pengaruh, Jokowi berpacu di seluruh negeri untuk membuka bandara, pelabuhan, dan jembatan. Gambar presiden dengan sekop di tangan atau mengendarai sepeda motor di jalan disiarkan ke seluruh negeri setiap hari. Namun, kekuatan terbesarnya justeru menjadi kelemahan, karena Jokowi lebih mengutamakan tindakan daripada kualitas dan perencanaan.
Keterbukaan dan proteksionisme
Meskipun pemerintahannya kurang koherensi, selalu ada keputusan yang baik maupun yang buruk. Banyak infrastruktur yang diperjuangkan Jokowi sangat dibutuhkan dan diselesaikan sesuai jadwal, termasuk jalur pertama jaringan metro Jakarta. Secara keseluruhan, ia meningkatkan anggaran infrastruktur dari 270 triliun rupiah (US$ 18,17 miliar) pada 2016 menjadi 400 triliun rupiah pada 2019.
Di awal masa jabatan pertamanya, Jokowi berseru keras untuk memotong subsidi bbm yang mahal, yang membebani anggaran dan memberikan manfaat paling besar bagi orang kaya pemilik mobil. Ketika Esbeye berada di bawah tekanan untuk melakukan hal yang sama, dia mengelak, takut pada protes jalanan.
Jokowi juga mengembalikan Sri Mulyani, ekonom paling terkenal di Indonesia, dari peran eksekutifnya di Bank Dunia dan diangkat menjadi menteri keuangan lagi. Ia telah bekerja keras untuk mencoba mengangkat penerimaan pajak Indonesia yang lebih kecil dari Kamboja, Liberia, dan Bolivia jika diukur sebagai proporsi dari produk domestik bruto. Tangan dinginnya telah menjaga keuangan Indonesia terkendali, menghindari jenis akumulasi hutang yang mendahului krisis keuangan Asia. Tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk mendorong perubahan transformatif.
Jokowi menunjuk teknokrat lain, termasuk investor ekuitas swasta Tom Lembong, pertama sebagai menteri perdagangan dan kemudian sebagai menteri investasi, untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan menarik investasi asing. Berdasarkan masukan dari Sri Mulyani, Jokowi telah meluncurkan lebih dari selusin paket stimulus ekonomi dalam masa jabatan pertamanya.
Tindakan ini dirancang untuk merampingkan proses perizinan bisnis, momok Jokowi ketika masih pebisnis furnitur, dan memperluas investasi asing di sektor tertentu. Dengan mereformasi aturan ini, Indonesia melompati peringkat "Doing Business" yang diawasi ketat oleh Bank Dunia dari peringkat 120 ke peringkat 73 selama lima tahun pertama Jokowi sebagai presiden. Namun, tidak ditemukan banyak pebisnis yang percaya berinvestasi di Indonesia sebenarnya menjadi lebih mudah selama periode itu.
Masalahnya ada dua. Pertama, kurangnya koordinasi lintas pemerintahan, yang tidak hanya terjadi pada Jokowi tetapi diperburuk oleh gaya kepemimpinan ad hocnya. Setahun dalam masa kepresidenannya, Jokowi telah diingatkan bahwa kecemburuan antar kementerian yang dikenal sebagai ego sektoral adalah musuh bersama pemerintah.
Masalah kedua adalah kegagalan untuk mencapai keseimbangan yang tahan lama antara keterbukaan ekonomi dan proteksionisme. Presiden telah berbelok liar antara pesonanya si mata investor asing dan janji dalam negeri untuk menyapih Indonesia dari impor dan perusahaan asing. Meskipun dia sering berbicara tentang perlunya memperluas perdagangan, pemerintahnya telah mendirikan penghalang non tarif dengan antusiasme yang sama dengan para pendahulunya.
Jokowi terampil membantu orang melihat apa yang mereka inginkan. Investor asing yang bekerja dengannya di Solo dan Jakarta melihat seorang pejabat kota yang ingin membuat hidup mereka lebih mudah. Sementara orang Indonesia lebih tertarik dengan nasionalisme ekonomi Jokowi.
