Penggeledahan dilakukan di dua lokasi yaitu di sebuah ruko di Jalan MT. Haryono, Cijengkol, Kecamatan Setu, sedangkan lokasi kedua di sebuah rumah kontrakan yang ada di Jalan Lubang buaya, Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi.
Kepolisian Bekasi bersama tim Densus 88 tengah mendalami keterlibatan keduanya dengan Jaringan JAD.
Update berita dari berbagai media sepertinya berpacu dalam lomba, karena memang liputan soal terorisme ini banyak peminatnya. He He ..
Kita lihat damailahindonesiaku.com mengutip tanggapan BNPT sehubungan respon sebagian publik yang menggeneralisasi seolah BNPT anti-Pesantren, bahkan ada pula yang menuduh itu adalah narasi islamofobia.
Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol. R. Ahmad Nurwakhid di Jakarta, Sabtu 29 Januari ybl menjelaskan bahwa data tersebut merupakan hasil kerja pemetaan dan monitoring dalam rangka pencegahan radikal terorisme. Hal itu untuk memberikan warning dan meningkatkan kewaspadaan bagi semua stakeholder.
Sebagai lembaga koordinator, BNPT telah menerapkan kebijakan dan strategi "Pentahelix" atau multi pihak dengan merangkul dan melibatkan lima elemen bangsa, yakni : 1) pemerintah melalui kementerian/lembaga, 2) komunitas melalui organisasi kemasyarakatan termasuk pondok pesantren, 3) akademisi melalui pelibatan dosen, mahasiswa dan pelajar, 4) dunia usaha melalui pelibatan perusahaan baik BUMN maupun swasta, dan 5) media melalui pelibatan insan media baik cetak, elektronik dan digital.
Berdasarkan data di Kementerian Agama jumlah Ponpes di seluruh Indonesia ada sekitar 27.722. Artinya, 198 pesantren yang terindikasi terafiliasi jaringan terorisme tersebut hanya sekitar 0,007 persen yang harus mendapatkan perhatian agar tidak meresahkan masyarakat.Â
Keberadaannya justeru akan mencoreng citra pesantren sebagai lembaga khas nusantara yang setia membangun narasi islam rahmatan lil alamin dan wawasan kebangsaan.
Pada kesempatan itu, Nurwakhid juga mengungkapkan beberapa indikator pesantren yang disebut terafiliasi dengan jaringan terorisme. Pertama, pesantren yang secara ideologis terafiliasi dengan ideologi jaringan terorisme, dan atau melakukan kegiatan ataupun aktivitas bersama di bidang politik maupun sosial keagamaan. Kedua, pesantren yang secara ideologis maupun organisasi terafiliasi dengan jaringan terorisme sebagai strategi kamuflase atau siasat memyembunyikan diri dan agendanya (taqiyah) dan atau strategi tamkin, yaitu strategi penguasaan wilayah ataupun pengaruh dengan mengembangkan jaringan ataupun menginfiltrasi ke organisasi maupun institusi lain. Ketiga, pesantren dimana oknum pengurus dan atau para santri dari Lembaga tersebut terkoneksi atau terafiliasi dengan jaringan terorisme. Keempat, pesantren yang terkoneksi atau terafiliasi dalam pendanaan maupun distribusi logistik dengan jaringan terorisme.
Menurut BNPT setidaknya ada lima indikator yang mencirikan pesantren yang memiliki corak pengajaran dan pendidikan yang mengarah pada pemikiran radikalisme. Pertama mengajarkan paham takfiri dengan mengkafirkan pihak lain yang berbeda pandangan maupun berbeda agama. Kedua bersikap eksklusif terhadap lingkungan maupun perubahan serta intoleran terhadap perbedaan maupun keragaman (pluralitas). Ketiga mengajarkan doktrin dan ajaran Anti Pancasila dan pro ideologi khilafah transnasional. Keempat memiliki sikap politik anti pemimpin atau pemerintahan yang sah dengan sikap membenci dan membangun ketidakpercayaan masyarakat (public distrust) terhadap pemerintahan maupun negara melalui propaganda fitnah, adu domba, hate speech, sebaran hoaks dan konten lainnya yang mengarah memecahbelah persatuan. Kelima pesantren yang pada umumnya memliki pemahaman anti budaya ataupun anti kearifaan lokal masyarakat.
Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi alias Gus Fahrur khawatir pernyataan BNPT menimbulkan stigma buruk bagi pondok pesantren. Oleh karena itu, ia meminta BNPT membuka daftar pesantren yang diduga berkaitan dengan terorisme agar tidak simpang siur.
