Kokpit sudah berulangkali, khususnya di era Esbeye, mengajukan ganti-rugi assets itu dan yang berulangkali dihasilkan ya itu-itu juga. Langkah yang diambil selalu slip yang berakhir sebagai uang kompensasi recehan mulai 5 jutaan sampai kompensasi terakhir sekadar 10 jutaan untuk katanya setiap eks warga Timtim yang terdata sesuai kriteria dan dapat dibuktikan dengan dokumen yang dimiliki.
Yang membedakan, audiensi Kokpit dengan presiden Esbeye tak pernah terwujud. Itu semua dilimpahkan kepada Menko Kesra Agung Laksono dan Menko serupa sebelumnya. Pokja yang diusulkan di atas memang tak ada disini, tetapi secara berkala Kokpit diundang rapat untuk menuntaskan program bantuan yang telah diarahkan oleh presiden.
Dalam langkah ulang-alik Kokpit ke Jakarta untuk mengurusi nasib eks warga Timtim bukan berarti selesai di capaian program kompensasi. Tidak. Kokpit juga cukup banyak menggaungkan aspirasi tentang assets dan pemberdayaan eks warga Timtim dalam arti peningkatan status sosial ekonomi mereka.
Bisa kita bayangkan untuk PNS saja, tercatat pada masa referendum 1999 jumlahnya kl 25.000 orang. Bagaimana kalau digabung dengan jumlah anggota TNI, Polri dan wiraswastawan yang ada disana ketika itu. Ini adalah sebuah komunitas besar. Dan komunitas yang berikatan sejarah dengan terlepasnya Timtim dari NKRI itu sejauh ini  terasa diabaikan begitu rupa. Mengenaskan!
Nasib PNS yang eksodus dan terpencar kemana-mana. Mereka memulai dari nol. Ya kalau diterima baik. Kalau tidak dan memang tidak karena tidak ada cantolan dalam arti nepotism dan spoil system ya tentu tak dapat apa-apa selain status paria yang suka tak suka harus memulai lagi semuanya dari nol besar.Â
Ini adalah sebuah kehinaan tiada tara dalam sebuah komunitas sejarah seperti itu. Dan dalam perjalanan waktu yang tua-tua pun sudah berpulangan satu per satu ke alam baka. Tapi patut disyukuri yang mewakili harapan untuk ditegakkannya keadilan bagi komunitas sejarah itu kini di tangan kaum muda yang sekarang terlihat sudah matang untuk menuntaskan masalah kehormatan bagi komunitas sejarah eks warga Timtim.
Eurico Guterres misalnya ketokohannya masih diperlukan. Basilio Araujo, pengalaman panjangnya di Depdagri hingga jabatan tertingginya sekarang di salah satu Kemenko sangatlah diperlukan untuk menjembatani aspirasi itu. Batista Sufa Kefi, kepemimpinannya di Kokpit masih konsisten dengan visi semula yi membela kehormatan eks warga Timtim.Â
Tito dos Santos Baptista, Dubes RI sekarang di Meksiko, ketokohannya jelas sangat penting artinya dalam menjembatani agar pihak Deplu kembali ke thesis awal dengan Depdagri untuk menuntaskan masalah bilateral Timorleste-Indonesia terkait masalah yang dihadapi eks warga Timtim, utamanya soal asset mereka yang tertinggal di Timtim. Asset berupa tanah dan properti di atasnya bukanlah semacam koper yang bisa dibawa kemana-mana bukan.
Tak ada pemenang
Lepasnya Timtim dari NKRI bukan lagi soal kalah-menang. Itu hanya soal lucky blow bagi Timorleste di tengah demam tinggi menuju step yang diderita Indonesia di masa akhir regime Soeharto.
