Eurico Guterres dan Asset Eks Warga Timor-Timur di Timor Leste

Eurico Guterres dan Asset Ex Warga Timtim di Timorleste

Menarik membaca berita dari media voxtimor.pikiran-rakyat.com, 26 Nopember ybl. Betapa tidak, lama tak muncul apalagi diulas di media nasional seperti Kompas, Suara Pembaruan dan sebangsanya, Eurico Guterres mantan milisi pimpinan Atarak Timtim masa Indonesia tiba-tiba muncul di pekabaran daerah tanpa pendamping media ibukota, meski locus delicti-nya di Jakarta. Saya pikir itupun sudah bagus ketimbang dilupakan media.

Pihak eks warga Timtim yang datang diwakili dua wadah utama dengan dikoordinatori Eurico Guterres, telah bertemu secara resmi dengan Presiden Jkw, bertempat di Istana Merdeka, Kamis 25 Nopember ybl. Dua wadah dimaksud adalah  FKPTT (Forum Komunikasi Pejuang Timor Timur) dan UNTAS (Uni Timor Aswa'in) yang berbasis di Kupang, NTT.

Ada 18 orang yang hadir dalam pertemuan penting itu selain Eurico Guterres selaku koordinator, al Filomeno de Jesus Hornay, Florencio Mario Vieira, Basilio Araujo, Jose Freitas, Joao Meco, Clementino Branco, Jacinta Osorio Soares, Angelino Da Costa dll. Di pentas pulau Jawa yang paling dikenal siapa lagi kalau bukan Basilio Araujo. Kalau Eurico memang tokoh sentral pejuang Timor Timur pada akhir 1990-an. Ia sudah lama kesohor sejak muda belia 20-25 tahun-an memimpin milisi Aitarak di Timtim dan pasca referendum 1999 memilih tinggal di NTT dan sekarang ia sudah 45-an menuju usia 50 tahunan yang tentu bukan lagi anak muda garang pemberang seperti dulu.

Ada 4 masalah utama yang disampaikan kepada presiden, yi 1. Penghargaan; 2. Hak atas Perlindungan Hukum dan Asset; 3. Kesejahteraan; 4. Pelembagaan Pokja.

Ini tentu butuh penjelasan. Kita mulai dari yang pertama yi penghargaan? Yang dimaksud disini adalah penghargaan kepada para milisi yang pernah berjuang bahu-membahu dengan TNI ketika republik ini diprovokasi habis-habisan dari internal Timtim sendiri maupun provokasi di PBB yang dimotori oleh Porto yang kemudian diboncengi AS, Ausie dan akhirnya seluruh dunia barat, bahkan kitapun dikhianati Asean dengan abstainnya suara mereka di PBB. Yang kedua intinya adalah soal Asset yang tertinggal di Timtim, khususnya tanah dan segenap properti di atasnya. 

Kalau di bumi NTT dimana mereka settled sekarang, dipastikan tidak ada masalah, kecuali tanah-tanah baik garapan maupun tanah resettlement  yang mereka tempati sekarang belum juga disertifikasi pemerintah. Yang ketiga yi masalah kesejahteraan. Ini tentu bukan hanya masalah eks warga Timtim saja, tapi masalah nasional kita. 

Yang keempat pelembagaan pokja. Ini dipastikan keikutsertaan eks warga Timtim untuk membicarakan masalah topikal sesuai tupoksi kementerian terkait yang ditunjuk presiden.

Eurico Guterres dalam salah satu Penampilannya di NTT tak lama setelah Abilio Jose Osorio Soares berpulang. Dok: Tirto ID.

Respon pemerintah dan wadah eks warga Timtim

Presiden Jkw merespon dengan teduh bahwa semua masalah itu akan ditampung. Yang bisa dijawab saat itu ya akan segera ditindaklanjuti dan yang belum terjawab masih akan dibicarakan di kementerian yang berkompeten untuk itu.

Jawaban presiden memang tak akan lebih seperti itu, juga masalah itu bukanlah masalah yang baru melainkan masalah lama terhitung sejak eks warga Timtim eksodus dari Timtim pasca referendum 1999 di tahun-tahun awal BJ Habibie menggantikan Soeharto sebagai presiden RI. Ratusan ribu warga Timtim pro Integrasi dengan Indonesia eksodus ke NTT melalui Mota Ain hingga titik Atambua. Peristiwa itu terjadi persis pada periode awal pasca bubarnya Orla Harto atau lebih kesohor sebagai awal reformasi.

Sejak itu, gonta-ganti presiden sudah lumayan banyak. Coba kita hitung setelah Habibie, Gus Dur, Megawati, Soesilo Bambang Yudhoyono dan 20 tahun kemudian barulah Jkw. 

Jangan-jangan presiden Jkw masih tukang meubel muda usia saat itu sebelum beralih profesi sebagai politisi tanpa partai, meski kemudian yang mengusungnya sebagai Walikota Solo adalah PDIP dan lebih diusung lagi oleh PDIP ketika disorong jadi Capres RI dengan mengamputasi masa kegubernurannya di DKI Jakarta pada 2014. Dalam Pilpres 2014 Jkw  lolos jadi RI 1 dan dilantik untuk perioda pertama kepresidenannya pada 20 Oktober 2014.

Juga jangan-jangan tak ada yang mengingatkan Jkw bahwa masalah itu jauh melampaui warna-warni pelangi senja. Yang ketemu Jkw baru saja hanyalah 2 wadah perwakilan yi FKPTT dan UNTAS.

Apakah kedua wadah itu sudah merepresentasikan seluruh eks warga Timtim yang sesungguhnya adalah gabungan warga asli Timor dan warga non-Timor yang dalam bahasa slank sering disebut sebagai para pendatang di Timtim, ntah itu organik PNS, TNI, Polri, para pengusaha mulai dari skala mikro, kecil, sedang, besar dan kakap. 

Tentu tidak. Keduanya saya pikir hanya merepresentasikan eks warga asli Timtim yang sejak eksodus 1999 telah diresettlement pemerintah di NTT di kitaran Atambua. Ada memang non-Timor disitu, tapi tak banyak. 

Penting untuk diketahui, tak hanya kedua wadah itu yang ada di bumi NTT, tapi masih cukup banyak lainnya. Dan pastinya yang dilupakan Eurico dkk disini adalah eks warga Timtim yang bertebaran di seantero Indonesia yang sejauh ini dikoordinir Kokpit (Korban Kekerasan Politik di Timor Timur) yang berkantor pusat di kota Malang Jatim yang dipimpin sampai saat ini oleh Batista Sufa Kefi dan kesekretariatannya dipegang oleh Natalino Monteiro dan Jose Manuel Belo. 

Korwil-korwilnya ada di Jabodetabek, Sumatera Utara dan Sulawesi Utara. Yang bergabung di Kokpit adalah gabungan asli Timtim dan para pendatang yang berdinas dan berwiraswasta cukup lama di Timtim Indonesia.

Pimpinan Kokpit Batista Sufa Kefi (kr) dan Sekretaris Natalino Monteiro (Kn) bertemu dgn Mensos Khofifah di Batu, Malang, Jatim.  Dok : viva co.id

Respon cepat dan lambat

Dalam merespon masalah itu, seperti yang kedua sebagaimana telah disinggung di atas misalnya, presiden sepertinya mengalami katakanlah semacam slip, dimana ia yang memang tak sepenuhnya paham persoalan yang diusung Eurico Cs langsung mengarahkan masalah ini kepada Menteri ATR (Agraria dan Tata Ruang) agar berkoordinasi dengan Gubernur NTT dalam mengidentifikasi status tanah dan lahan garapan untuk segera disertifikasi. 

Penyelesaian masalah tanah, kata presiden, harus disertai investigasi lapangan dengan mengakomodir warga lokal dan eks pengungsi dan diselesaikan secara komprehensif. Masalah ini juga akan dibicarakan dengan Menhan, karena ada tanah milik TNI yang ditempati oleh eks pengungsi Timtim. Salah satu point terpenting disini justeru hilang. Apa itu? Ya assets eks warga Timtim yang tinggal di seantero Timtim, utamanya tentu tanah dengan segala property di atasnya.

Masalah perumahan yang masih pada lingkup permasalahan kedua, presiden memberi kesempatan kepada Menteri PUPR untuk meresponnya. Saat itu juga terjawab bahwa dana sudah dialokasikan dalam DIPA 2022, tinggal dieksekusi di tanah yang jelas kepemilikannya dan tepat peruntukannya bagi pengungsi eks Timtim termasuk warga lokal yang selama ini hidup berdampingan di resettlement yang sama.

Terkait masalah ketiga yi kesejahteraan, presiden langsung meresponnya bahwa setelah masalah status tanah dan lahan garapan tuntas, maka program pemberdayaan ekonomi lintas kementerian akan diarahkan kesana.

Dalam soal kesejahteraan ini, Presiden meminta Menseskab untuk menelaah dan menindaklanjuti 100 nama yang diusulkan untuk dipekerjakan pada BUMN-BUMN, juga memperhatikan usulan calon-calon AKMIL/AKPOL, IPDN termasuk LPDP yang akan diusulkan di tahun-tahun mendatang.

 Ini tentu tak diusulkan begitu saja, tapi dipastikan bagian dari sebuah visi bahwa eks warga Timtim berhak di zona aman yang dipilihnya dan kehadirannya disitu menggambarkan bahwa kami masih eksis sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan anytime akan kembali ke Timtim dan tetap berpegang teguh pada cita-cita integrasi dengan Indonesia sebagai sebuah bangsa.

Untuk masalah keempat, terkait Pelembagaan Pokja, Presiden setuju pembentukan Pokja dari lintas kementerian dengan melibatkan FKPTT dan UNTAS di semua jenjang agar perencanaan dan pelaksanaan evaluasi program tepat sasaran sehingga masalah eks pengungsi Timtim  tuntas.

Pasang-Surut Usulan Serupa

Dengan tetap menghormati FKPTT dan UNTAS selaku wadah tertua dengan basis NTT, saya pikir hal ini sudah berulangkali diajukan kepada pemerintahan yang silih berganti sejak Habibie sampai yang terkini di bawah Jkw.

Pada awal reformasi di bawah kekuasaan Habibie, masalah ini bahkan sudah dikukuhkan dalam sebuah Keppres yang menugaskan Deplu dan Depdagri untuk menuntaskannya. 

Malah di awal pemunculan masalah ini jelas ditandaskan bahwa asset eks warga Timtim ntah itu di Dili, Baucau, Viqueque, Liquica, Ermera atau dimanapun di wilayah Timtim eks Indonesia, semua asset warga sejauh bisa menunjukkan dokumen kepemilikannya akan segera diselesaikan. Tapi Keppres itu dengan segala tindaklanjutnya terbukti tak pernah berjalan dan raib ke langit biru dalam perjalanan waktu.

Kokpit sudah berulangkali, khususnya di era Esbeye, mengajukan ganti-rugi assets itu dan yang berulangkali dihasilkan ya itu-itu juga. Langkah yang diambil selalu slip yang berakhir sebagai uang kompensasi recehan mulai 5 jutaan sampai kompensasi terakhir sekadar 10 jutaan untuk katanya setiap eks warga Timtim yang terdata sesuai kriteria dan dapat dibuktikan dengan dokumen yang dimiliki.

Yang membedakan, audiensi Kokpit dengan presiden Esbeye tak pernah terwujud. Itu semua dilimpahkan kepada Menko Kesra Agung Laksono dan Menko serupa sebelumnya. Pokja yang diusulkan di atas memang tak ada disini, tetapi secara berkala Kokpit diundang rapat untuk menuntaskan program bantuan yang telah diarahkan oleh presiden.

Dalam langkah ulang-alik Kokpit ke Jakarta untuk mengurusi nasib eks warga Timtim bukan berarti selesai di capaian program kompensasi. Tidak. Kokpit juga cukup banyak menggaungkan aspirasi tentang assets dan pemberdayaan eks warga Timtim dalam arti peningkatan status sosial ekonomi mereka.

Bisa kita bayangkan untuk PNS saja, tercatat pada masa referendum 1999 jumlahnya kl 25.000 orang. Bagaimana kalau digabung dengan jumlah anggota TNI, Polri dan wiraswastawan yang ada disana ketika itu. Ini adalah sebuah komunitas besar. Dan komunitas yang berikatan sejarah dengan terlepasnya Timtim dari NKRI itu sejauh ini  terasa diabaikan begitu rupa. Mengenaskan!

Nasib PNS yang eksodus dan terpencar kemana-mana. Mereka memulai dari nol. Ya kalau diterima baik. Kalau tidak dan memang tidak karena tidak ada cantolan dalam arti nepotism dan spoil system ya tentu tak dapat apa-apa selain status paria yang suka tak suka harus memulai lagi semuanya dari nol besar. 

Ini adalah sebuah kehinaan tiada tara dalam sebuah komunitas sejarah seperti itu. Dan dalam perjalanan waktu yang tua-tua pun sudah berpulangan satu per satu ke alam baka. Tapi patut disyukuri yang mewakili harapan untuk ditegakkannya keadilan bagi komunitas sejarah itu kini di tangan kaum muda yang sekarang terlihat sudah matang untuk menuntaskan masalah kehormatan bagi komunitas sejarah eks warga Timtim.

Eurico Guterres misalnya ketokohannya masih diperlukan. Basilio Araujo, pengalaman panjangnya di Depdagri hingga jabatan tertingginya sekarang di salah satu Kemenko sangatlah diperlukan untuk menjembatani aspirasi itu. Batista Sufa Kefi, kepemimpinannya di Kokpit masih konsisten dengan visi semula yi membela kehormatan eks warga Timtim. 

Tito dos Santos Baptista, Dubes RI sekarang di Meksiko, ketokohannya jelas sangat penting artinya dalam menjembatani agar pihak Deplu kembali ke thesis awal dengan Depdagri untuk menuntaskan masalah bilateral Timorleste-Indonesia terkait masalah yang dihadapi eks warga Timtim, utamanya soal asset mereka yang tertinggal di Timtim. Asset berupa tanah dan properti di atasnya bukanlah semacam koper yang bisa dibawa kemana-mana bukan.

Xanana Gusmao & Parlin Pakpahan dlm Acara Malam Budaya Batak, Gedung Delta Comoro, Dili, Dalam Rangka HUT RI, Agustus 2016. Foto : Robert Pangaribuan.

Tak ada pemenang

Lepasnya Timtim dari NKRI bukan lagi soal kalah-menang. Itu hanya soal lucky blow bagi Timorleste di tengah demam tinggi menuju step yang diderita Indonesia di masa akhir regime Soeharto.

Integrasi Timtim jelas sangat kuat relevansinya dengan historisitas Timtim itu sendiri sebelum era penjajahan Porto, dimana puak-puak yang ada di Timorleste sekarang sudah bersatu dalam united kingdom yang berpusat di Belu Timor barat. Disitulah pusat kerajaan pulau Timor dan disitu pula bersemayam "Maromak Oan" atau Sang Hyang Agung yang dimuliakan rumpun Timor.

Di masa Porto yang terjadi adalah Portoisasi sampai-sampai kita tidak ketemu lagi nama asli Timor seperti Lafaek, Matan Ruak dst disitu. Peninggalannya pun super kerdil, super kontras dengan jalanan (dan jembatan permanen) ribuan Km yang melingkari Timorleste sekarang yang adalah peninggalan asli Indonesia. Makanan pokok Timtim sudah bukan lagi Jagung melainkan Nasi dari bahan dasar beras seperti di Indonesia.

Dan dalam konteks global, integrasi Timtim kedalam NKRI selain memang keinginan internal RI sendiri, juga jelas-jelas adalah made in USA dengan pembonceng Ausie yang tak ingin Timtim dikuasai Blok Timur baik itu Uni Soviet maupun China. Lepasnya Timtim dari NKRI, nah ini baru sepenuhnya made in USA. Dunia sudah berubah secuil dengan runtuhnya tembok Berlin yang menyimbolkan adanya Blok Barat dan Blok Timur. Kepentingan pun berubah. Itulah dunia politik.

Dan di atas segalanya lepasnya Timtim dari NKRI melalui PBB direkayasa mula pertama dengan penabalan Uskup Jose Ximenes Belo dan Jose Manuel Ramos Horta sebagai peraih Nobel untuk kriteria seakan kemanusiaan, padahal prett mengutip istilah slank zaman now. Itu dipastikan adalah Nobel politis dari permainan politis dunia barat. 

Sejak penabalan itulah pelepasan Indonesia dari Timtim digendangi berkesinambungan oleh Porto Ausie dan AS dan akhirnya seluruh dunia barat menggendanginya. Dan sial bagi AS sekarang yang malah dihujat karena meninggalkan Afghanistan begitu saja. Tapi setelah disumpal uang, si penghujat tiarap seperti biasa.

Dari sisi kemerdekaan? Memang Fretilin sudah mencapai apa sampai sekarang? Nehi, selain kekacauan pada setiap peralihan kekuasaan. Kalaulah tak ada Xanana Gusmao dengan segala kharismanya disitu ntahlah jadi apa Timtim eks Indonesia ini.

Yakinlah tak ada pemenangnya disini. Maka mari kembali berakal sehat dengan kembali ke thesis awal untuk segera digarap ke depan yi bersatulah FKPTT, UNTAS dan Kokpit. Jangan lupakan penyelesaian asset eks warga Timtim mumpung Presiden Jkw yang mau mendengar masih berkuasa,  Xanana Gusmao yang kharismatis dan humanis masih ada, begitu juga Prabowo Soebianto dkk yang lama berdinas di Timtim masih ada. Kedua tokoh terakhir itu adalah arsip hidup kita bersama.

Obrigado barak liu!

Depok Bolanda, Thu', Dec' 02, 2021

Map Timorleste. Screenshot dari Google Map.