Mohon tunggu...
Parlin Pakpahan
Parlin Pakpahan Mohon Tunggu... Lainnya - Saya seorang pensiunan pemerintah yang masih aktif membaca dan menulis.

Keluarga saya tidak besar. Saya dan isteri dengan 4 orang anak yi 3 perempuan dan 1 lelaki. Kami terpencar di 2 kota yi Malang, Jawa timur dan Jakarta.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Eurico Guterres dan Asset Eks Warga Timor-Timur di Timor Leste

2 Desember 2021   13:50 Diperbarui: 2 Desember 2021   14:12 1162
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Presiden Jkw merespon dengan teduh bahwa semua masalah itu akan ditampung. Yang bisa dijawab saat itu ya akan segera ditindaklanjuti dan yang belum terjawab masih akan dibicarakan di kementerian yang berkompeten untuk itu.

Jawaban presiden memang tak akan lebih seperti itu, juga masalah itu bukanlah masalah yang baru melainkan masalah lama terhitung sejak eks warga Timtim eksodus dari Timtim pasca referendum 1999 di tahun-tahun awal BJ Habibie menggantikan Soeharto sebagai presiden RI. Ratusan ribu warga Timtim pro Integrasi dengan Indonesia eksodus ke NTT melalui Mota Ain hingga titik Atambua. Peristiwa itu terjadi persis pada periode awal pasca bubarnya Orla Harto atau lebih kesohor sebagai awal reformasi.

Sejak itu, gonta-ganti presiden sudah lumayan banyak. Coba kita hitung setelah Habibie, Gus Dur, Megawati, Soesilo Bambang Yudhoyono dan 20 tahun kemudian barulah Jkw. 

Jangan-jangan presiden Jkw masih tukang meubel muda usia saat itu sebelum beralih profesi sebagai politisi tanpa partai, meski kemudian yang mengusungnya sebagai Walikota Solo adalah PDIP dan lebih diusung lagi oleh PDIP ketika disorong jadi Capres RI dengan mengamputasi masa kegubernurannya di DKI Jakarta pada 2014. Dalam Pilpres 2014 Jkw  lolos jadi RI 1 dan dilantik untuk perioda pertama kepresidenannya pada 20 Oktober 2014.

Juga jangan-jangan tak ada yang mengingatkan Jkw bahwa masalah itu jauh melampaui warna-warni pelangi senja. Yang ketemu Jkw baru saja hanyalah 2 wadah perwakilan yi FKPTT dan UNTAS.

Apakah kedua wadah itu sudah merepresentasikan seluruh eks warga Timtim yang sesungguhnya adalah gabungan warga asli Timor dan warga non-Timor yang dalam bahasa slank sering disebut sebagai para pendatang di Timtim, ntah itu organik PNS, TNI, Polri, para pengusaha mulai dari skala mikro, kecil, sedang, besar dan kakap. 

Tentu tidak. Keduanya saya pikir hanya merepresentasikan eks warga asli Timtim yang sejak eksodus 1999 telah diresettlement pemerintah di NTT di kitaran Atambua. Ada memang non-Timor disitu, tapi tak banyak. 

Penting untuk diketahui, tak hanya kedua wadah itu yang ada di bumi NTT, tapi masih cukup banyak lainnya. Dan pastinya yang dilupakan Eurico dkk disini adalah eks warga Timtim yang bertebaran di seantero Indonesia yang sejauh ini dikoordinir Kokpit (Korban Kekerasan Politik di Timor Timur) yang berkantor pusat di kota Malang Jatim yang dipimpin sampai saat ini oleh Batista Sufa Kefi dan kesekretariatannya dipegang oleh Natalino Monteiro dan Jose Manuel Belo. 

Korwil-korwilnya ada di Jabodetabek, Sumatera Utara dan Sulawesi Utara. Yang bergabung di Kokpit adalah gabungan asli Timtim dan para pendatang yang berdinas dan berwiraswasta cukup lama di Timtim Indonesia.

Pimpinan Kokpit Batista Sufa Kefi (kr) dan Sekretaris Natalino Monteiro (Kn) bertemu dgn Mensos Khofifah di Batu, Malang, Jatim.  Dok : viva co.id
Pimpinan Kokpit Batista Sufa Kefi (kr) dan Sekretaris Natalino Monteiro (Kn) bertemu dgn Mensos Khofifah di Batu, Malang, Jatim.  Dok : viva co.id

Respon cepat dan lambat

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun