Soal Ahok Naik Panggung dan Habib Rizieq Pulang Kampung

Ahok is back. Ahok kembali. Sosok kontroversial yang harus diakui sangat fenomenal. Seorang pendobrak tanpa ampun. Ia mengacak-acak apapun yang dianggap keliru. Tak gentar menghadapi siapapun. Dialah Ahok, pria Belitung yang pernah berjaya saat memimpin DKI Jakarta. Apa lacur, seperti kita tahu, Ahok tersandung kasus penistaan agama hingga dihukum dua tahun penjara. Dia kemudian bebas.

Bulan Desember 2019 nanti, Ahok dipastikan kembali naik panggung. Kembali ke panggung politik nasional. Konon, diangkat menjadi bos salah satu BUMN raksasa. Antara Pertamina atau PLN.

Menteri BUMN Erick Thohir meyakini Ahok adalah seorang pendobrak yang diharapkan mampu membenahi BUMN. Apalagi, penunjukan Ahok juga disebut atas restu Presiden Jokowi. Itu berarti penunjukan Ahok dipastikan tidak ada kendala. Lancar jaya.

Akan tetapi, bukan berarti Ahok dapat diterima semua pihak. Sebab namanya sudah terlanjur tercoreng di mata sebagian kalangan. Kendati ia telah menjalani hukuman atas kesalahannya. Hukuman 'sosial' rupanya masih melekat terhadap Ahok.

Kita tahu, PA 212 adalah yang paling getol menolak Ahok. Bahkan mengancam akan turun ke jalan bila Ahok betul-betul kembali ke panggung pemerintah. Adapun MUI mengaku tak masalah lantaran Ahok telah menebus dosanya di penjara.

Di saat bersamaan, PA 212 juga terus mendesak pemerintah untuk segera memulangkan pendiri FPI, Habib Rizieq Shihab (HRS) yang hingga saat ini masih berada di Saudi.

Memang ada dua versi terkait kepulangan HRS. Pertama, PA 212 menuding pemerintahan Jokowi sengaja mempersulit kepulangan HRS ke Tanah Air. Juga dikhawatirkan akan dijadikan tersangka bila nekat pulang kampung. Kedua, pemerintah mengklaim tak pernah mempersulit kepulangan HRS. Kalau mau pulang, silakan saja.

Tentu harus diakui, persoalan Ahok dan HRS bukanlah menyangkut urusan hukum belaka. Justru, unsur politisnya bisa dikatakan jauh lebih kental. Ahok dan HRS merupakan simbol pertarungan dua kubu yang kemarin memperebutkan Kursi Istana.

Prabowo Subianto bahkan pernah menjanjikan kepulangan HRS seandainya ia terpilih sebagai Presiden. Sayangnya, impian Prabowo itu hingga kini masih menggantung.

Meski penunjukan Ahok sama sekali tak menyalahi hukum, namun dampak politisnya wajib diperhitungkan pula. Buat apa menunjuk Ahok kalau penolakan terus-menerus terjadi? Kira-kira begitu asumsinya.

Selanjutnya, buat apa 'mempersulit' kepulangan HRS sementara Pilpres sudah usai? Toh, Presiden Jokowi sudah sah memimpin hingga 2024. Tak main-main, kekuatan politiknya juga sudah kokoh terutama setelah Prabowo bersedia ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan. Sebuah kejutan politik yang tak pernah diduga sebelumnya.

Jika Jokowi-Prabowo saja akhirnya bersedia duduk bersama, rasanya tidak berlebihan pula apabila Ahok-HRS melakukan hal serupa. Publik mungkin saja dikejutkan dengan aksi semacam itu. Ahok akhirnya diterima PA 212 sebagai pejabat BUMN dan berusaha melupakan masa lalunya.

Di sisi lain, pemerintahan Jokowi dibantu Prabowo akan 'mengamankan' kepulangan HRS ke Tanah Air. Tentu, bukan urusan sulit bagi Jokowi kalau hanya untuk memulangkan HRS. Tinggal perintah, beres!

Skenario seperti ini, selain menguntungkan bagi kedua belah pihak, juga sangat bermanfaat bagi kelangsungan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Sudah terlalu lama masyarakat dibiarkan terkotak-kotak, antara pro dan kontra, plus polemik pendapat yang mustahil berujung.

Selama ini, Jokowi-Prabowo serta Ahok-HRS sudah terlanjur melekat sebagai ikon dua kubu yang sulit disatukan.

Kita tahu, Jokowi-Prabowo pada akhirnya mendobrak tembok penghalang itu. Resistensi di antara pendukung mulai melunak meski belum sepenuhnya berdamai. Kini momentum itu datang lagi, ketika Ahok akan diplot sebagai bos BUMN.

Kesempatan ini sangat mungkin dijadikan sebagai pintu rekonsiliasi jilid II antara pendukung Jokowi dan Prabowo.

Alhasil, Ahok melenggang kembali ke panggung politik sedangkan HRS bisa dengan nyaman pulang kampung. Deal?