Cukai Rokok Selama Ini Digunakan untuk Apa, Terutama di DKI Jakarta?

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 cukai dikenakan terhadap barang-barang yang mempunyai sifat:

a. konsumsinya perlu dikendalikan;

b. peredarannya perlu diawasi;

c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau

d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Rokok (dan semua hasil tembakau) termasuk produk yang dikenai cukai. Menurut Undang-Undang tersebut besarnya cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia adalah untuk 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik.

Dalam rupiah, jumlah penerimaan dari cukai hasil tembakau luar biasa besarnyai. Sebagai gambaran, target penerimaan cukai hasil tembakau tahun 2010 adalah Rp 58,28 trilyun. Pemerintah Daerah sumber penerimaan cukai mendapatkan dana bagi hasil sebesar 2%.

Persoalannya adalah, publik hampir tidak pernah mendapat penjelasan untuk apa dana cukai itu digunakan selama ini. Berapa dari dana cukai itu yang sudah digunakan untuk mengatasi dampak negatif produk yang dikenai cukai bagi masyarakat dan lingkungan hidup?

Dalam geger soal larangan merokok di gedung yangg digagas Gubernur DKI, saya ingin bertanya: Apa hal-hal konkrit yang sudah dilakukan Gubernur DKI dengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang jumlahnya besar itu? Yang saya maksud adalah program lain yang sudah dikerjakan, di luar membuat rancangan Peraturan Gubernur yang menghebohkan itu.