Menggugat Kearifan Lokal

Sebenarnya saya sudah lama ingin menulis tentang hal ini. Terus terang, kearifan lokal (local wisdom), walau bukan sesuatu yang sangat kontroversial, seringkali disalahpahami sebagai sesuatu yang absolut.

Menurut beberapa definisi, kearifan lokal adalah "gagasan-gagasan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya." (Kamus Inggris-Indonesia Shadily-Echols). Pandangan lain mengatakan "nilai yang dianggap baik dan benar yang berlangsung secara turun-temurun dan dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan sebagai akibat dari adanya interaksi antara manusia dengan lingkungannya” (Keraf, 2002; Gobyah, 2009).

Yang menarik, Prof. Haryati Soebadio menganggap kearifan lokal memiliki ciri “mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri”. Senada dengan itu, Moendardjito juga mengatakan kearifan lokal mampu “bertahan..., mengakomodasi unsur-unsur budaya luar..., mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli..., mengendalikan... dan memberi arah pada perkembangan budaya.” (Ayatrohaedi, 1986:18-19)

Dengan kata lain, kearifan lokal adalah sesuatu yang relatif fleksibel dan tidak (melulu) “anti” terhadap perubahan atau pengaruh dari luar, tetapi mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi. Soebadio bahkan menggunakan istilah local “genius” alih-alih “wisdom”, merujuk pada sifat adaptif dan inovatif dari kearifan lokal tersebut.

Maka, jika merujuk beberapa definisi di atas, kearifan lokal – walaupun bisa diwariskan turun-temurun – bukanlah suatu nilai yang bersifat primer. Ia bukan akar dari budaya atau fondasi yang menyokong seluruh aspek kehidupan suatu kelompok masyarakat. Ia adalah produk turunan (sekunder, mungkin malah tertier) dari suatu budaya, atau campuran budaya, dan bahkan mampu mengubah budaya.

Tetapi dalam konteks masa kini, kearifan lokal seringkali dibenturkan dengan (post-)modernisme. Kearifan lokal dianggap sebagai nilai primer yang terancam oleh pengaruh kemajuan teknologi dan budaya asing post-modern. Kearifan lokal dianggap nilai luhur yang absolut, tetapi (anehnya) sulit – kalau bukan tidak mampu – bertahan melawan arus globalisasi.

Dengan menggunakan sudut pandang tersebut, tak heran banyak orang yang melihat benturan kepentingan di masyarakat dalam konteks globalisasi versus kearifan lokal. Mereka membangun tembok pemisah dengan menggunakan kacamata modern vs tradisional, penjajah vs pribumi, Conquistador vs Indian.

Ambil contoh ojek dan taksi online yang masih menjadi kontroversi sampai saat ini. Ketika ojek online semakin marak, ojek pangkalan merasa terancam dengan kehadiran mereka. Sama halnya dengan taksi online, taksi resmi dengan argometer juga merasa terancam. Penghasilan menurun karena penumpang beralih ke yang lebih canggih, praktis dan ekonomis.

Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka mengklaim bahwa mereka adalah kelompok yang resmi dan “asli”, dan kini diserbu kekuatan “kapitalis” asing yang bersenjatakan teknologi canggih. Mereka membentuk paguyuban pengemudi (bentuk organisasi yang dianggap sebagai “kearifan lokal” alih-alih korporasi yang ”global”) untuk melawan transportasi online. Dan mereka melawan dengan kekerasan.

Tidak sedikit yang membela tindak kekerasan mereka dengan dalih kearifan lokal. Ojek pangkalan, misalnya, dipuja sebagai suatu sistem sosial yang teratur, santun dan penuh keakraban antara pengojek dan penumpangnya. Sekarang mereka diserbu ojek online yang tidak mau mengantri di pangkalan dan mengganti “kearifan” tawar-menawar dengan kepastian harga di layar sentuh yang dingin. Kata mereka, tidak ada cara lain untuk bertahan selain melawan, bak semut yang menggigit kalau mau diinjak.

Tetapi coba pikir, ojek itu kan memakai sepeda motor. Bukankah hampir semua sepeda motor itu buatan pabrik asal negara kapitalis Asia Timur Raya yang pernah menjajah bangsa ini dengan kejam? Bukankah pada awalnya mereka juga menggusur becak? Lalu taksi, bukankah mereka jelas-jelas milik korporasi? Apa anda yang pernah tinggal di Bandung ingat kalau taksi dengan argometer resmi pernah dibakar oleh supir taksi argo “kuda” ketika pertama kali beroperasi di sana?

Itulah yang sering tidak (mau) disadari oleh para penggiat kearifan lokal maupun pendukungnya. Mereka berpura-pura lupa bahwa mereka dulu juga menggusur bentuk budaya yang lebih tua. Mereka mengasosiasikan diri dengan suku Anak Dalam atau Dayak, padahal mereka lebih tepat disamakan dengan petani pembakar hutan yang merusak tanah penduduk asli, tetapi merasa terancam oleh regulasi global yang mewajibkan produk pertanian yang ramah lingkungan.

Kemiskinan juga sering dipakai sebagai dasar pembenaran untuk mengasosiasikan seseorang atau kelompok masyarakat dengan kearifan lokal dan menolak perubahan. Prinsipnya: semurni-murninya rakyat adalah mereka yang paling miskin. Benarkah demikian? Atau kalau mau lebih kritis lagi, apakah yang menolak perubahan itu benar-benar miskin atau hanya mengasosiasikan diri dengan kemiskinan?

Ibu saya membantu seorang janda yang mempunyai empat anak, dua diantaranya masih kecil, yang tinggal di kampung belakang rumah orang tua saya. Selain memberinya pekerjaan, ibu juga membantunya menghemat pengeluaran, khususnya listrik. Ibu menyarankan janda itu memakai lampu yang lebih hemat, mengurangi pemakaian TV dan menggunakan listrik dengan token.

Anda tahu? Susahnya luar biasa, sampai ibu saya uring-uringan. Asal tahu saja, orang-orang kampung urban seperti mereka memang menginginkan kemewahan, tetapi tidak mengerti cara mengaturnya. Alat listrik dan elektronik bisa menyala 24 jam sehari (termasuk TV). Akibatnya tagihan listrik membengkak dan bahkan ia sampai berhutang dari rentenir untuk melunasinya. Singkat kata, gali lubang tutup lubang.

Dengan token, tentu saja ada batas pemakaian yang membuat anda mau tak mau berhemat. Ternyata salah satu anaknya yang sudah dewasa menghasut si janda untuk tidak menuruti ibu saya. Pakai token nyusahin, katanya. Ibu saya dipandang sebagai orang kaya yang mau menyusahkan orang miskin dengan memaksa mereka mengubah gaya hidupnya, atau budayanya.

Beralih ke soal penggusuran, misalnya warga bantaran sungai. Anda mungkin tahu argumen yang membela mereka: hidup selaras dengan alam. Maksudnya selaras di sini adalah tidak keberatan mengkonsumsi air yang mereka kotori dengan sampah dan hajat mereka sendiri, dan pasrah saat sampah mereka sendiri menyebabkan mereka kebanjiran. Sungguh, para pembela itu benar-benar menganggap hal itu sebagai kebaikan dibanding hidup terkotak-kotak di rumah susun.

Selain itu kearifan lokal juga dipakai sebagai alasan untuk membenarkan pelanggaran hukum. Contoh yang paling sederhana: lalu lintas. Anda pernah merasa sebal ketika ada sepeda motor yang melawan arus atau naik trotoar? Coba anda tegur mereka. Saya jamin anda akan mendapat teguran yang lebih keras lagi. Teman istri saya pernah melakukannya, dan ia dibentak “Ini Jakarta, anjing!!!”

Kalau anda suka menonton acara “86” di NET.TV, tentu anda sering melihat bagaimana para pengendara motor berkelit ketika polisi menangkapnya karena berkendara tanpa helm, lebih dari dua orang, melawan arus atau bahkan di bawah umur. Jargon yang sering mereka pakai adalah “Cuma dekat kok!”, “Sebentar aja!” atau “Ini juga biasanya nggak apa-apa!”. Mereka menuduh polisi tidak paham dengan adat kebiasaan berkendara masyarakat di daerah itu.

Itu baru tindak pidana ringan. Anda yang masih suka menyalahkan VOC atas budaya korupsi di negeri ini, coba pikir lagi. Apakah anda terbiasa memberikan “upeti” kepada orang yang dituakan atau ditokohkan, atau membelikan hadiah atau oleh-oleh yang berlebihan untuk istri dan sanak famili atas dasar “kekeluargaan”? Tidakkah terpikirkan oleh anda bahwa budaya yang santun itu mengakibatkan korupsi berjamaah yang tidak habis-habisnya di berbagai institusi negeri ini?

Yang juga sering dibela adalah premanisme. Premanisme dianggap warisan budaya nenek moyang, pernah berjuang melawan penjajah, menjaga adat istiadat atau akidah agama tertentu. Mereka sering dianggap sebagai kekuatan “pribumi lokal” melawan hegemoni “pengusaha keturunan”. (Dalam bahasa Belanda, “Vrijman” berarti “orang bebas”. Artinya mereka tidak mungkin ada jika tanpa kehadiran penjajah.)

Tetapi masyarakat tutup mata ketika mereka juga menerima bayaran dari “pengusaha keturunan” untuk menghabisi rival bisnisnya. Saya bingung, jika mereka digadang-gadang sebagai pejuang kemerdekaan dan pelestari budaya, mengapa kita tidak memberikan penghargaan yang sama atau bahkan lebih kepada para veteran yang kini sebatang kara, atau seni budaya yang terancam punah? Mengapa kita malah melindungi para begal yang bengal ini?

Yah, mungkin hal itu tepat untuk menyimpulkan pertanyaan saya: mengapa kita membela kearifan lokal yang buruk, sementara yang sungguh arif malah dilupakan, dipinggirkan, atau hanya dipakai sebagai lip service untuk membenarkan keburukan-keburukan budaya kita?

***

Saya membaca sebuah artikel tentang hubungan antara ketertiban lalu lintas dengan tingkat korupsi di suatu negara. Kesimpulan penulisnya jelas: semakin korup suatu negara, semakin kacau lalu lintasnya. Tetapi ada satu hal yang menarik dari penelitian tersebut:

“Beberapa nilai budaya, seperti kebebasan intelektual, dipandang (dapat) mengurangi kecelakaan lalu lintas. Lainnya, misalnya struktur sosial yang hierarkis, membuat kecelakaan bertambah. Pemerintahan yang baik ternyata dapat menjadi moderator yang efektif untuk nilai-nilai (budaya) yang berdampak pada naiknya angka kecelakaan. Di negara dengan pemerintahan (baca: hukum) yang  tidak berjalan baik, dampak budaya yang negatif cenderung semakin menonjol.”

Jika merujuk pada definisi Moendardjito di awal tulisan, budaya lokal yang berbaur dengan modernisme bernama kendaraan bermotor dan jalan raya menghasilkan ‘kearifan lokal’ bernama sikap berkendara. Dalam struktur sosial yang hierarkis, kendaraan pribadi dianggap sebagai ‘simbol status’ sehingga jalanan menjadi ajang ‘aktualisasi diri’. Akibatnya mudah ditebak: respek terhadap sesama pemakai jalan menjadi rendah.

Masalahnya, jalan raya adalah ruang publik. Untuk menciptakan harmoni antar nilai yang berbeda di ruang publik, dibutuhkan peraturan yang netral dan mengikat. Tetapi karena begitu mengakarnya hierarki sosial dalam budaya kita, peraturan lalu lintas yang egaliter dan dibuat semata untuk keselamatan, dianggap tidak berguna. Bahkan bagi sebagian orang dianggap sebagai ancaman dari penguasa, pemodal atau pihak asing.

Pengendara sepeda motor di bawah umur adalah contoh paling jelas. Mengapa mereka boleh naik motor? Karena orang tua mereka mengijinkan. Mengapa diijinkan? Karena itu menunjukkan mereka punya uang untuk membeli motor dan anak mereka mandiri. Mengeapa mereka tidak pakai helm tetapi berbusana religius dan bahkan mengendarai motornya untuk pergi beribadah? Karena mereka diajari untuk patuh pada orang tua dan agama, kasta tertinggi dalam kehidupan sosial mereka.

Peraturan lalu lintas yang egaliter dan menuntut sikap hormat antar pemakai jalan yang tidak saling mengenal adalah konsep yang asing bagi mereka. Peraturan itu menakutkan dan berbenturan dengan konsep kekeluargaan mereka, karenanya harus ditelikung atau dilawan sekalian.

Hal inilah yang terjadi dengan bentuk-bentuk kearifan lokal di masyarakat modern atau kosmopolitan. Mereka datang ke kota membawa pola pikir dan budaya mereka. Ketika mereka berbaur dengan bentuk budaya lainnya, entah mereka bentrok atau menyesuaikan diri. Bentuk penyesuaian diri ini (kearifan lokal) bisa jadi baik, bisa juga buruk. Yang buruk ini, tentu saja harus dinetralisir dengan peraturan dari pihak yang berwenang.

Tetapi ketika diatur, mereka malah melawan dengan alasan “budaya asli”. Sudah bertahun-tahun mereka tinggal di sini dengan membayar preman atau oknum pejabat, mengapa sekarang digusur? Sudah lama mereka tinggal di pinggir sungai dan hidup saling mengotori dengan sang air, mengapa sekarang dipindahkan ke rumah petak yang kaku? Di kampung mereka biasa naik motor tanpa helm dan membawa muatan berlebihan, kenapa sekarang ditilang?

Artikel tentang lalu lintas dan korupsi tadi sudah memberikan jawabannya: kebebasan intelektual mengurangi angka kecelakaan. Artinya, orang yang cerdas akan memilih untuk menaati peraturan demi keselamatan berasama. Orang yang terdidik akan bersikap arif untuk (sedikit) mengerem nilai kearifan lokalnya demi menghargai pemakai jalan lain. Jadi kata kuncinya adalah pendidikan.

Pendidikan yang bagaimana? Ya itu tadi, pendidikan yang menghasilkan kebebasan intelektual. Tetapi mengapa kebebasan intelektual malah membuat orang taat peraturan? Itulah pertanyaan orang yang pola pikirnya tidak cerdas. Orang yang bebas berpikir menaati peraturan bukan karena takut, tetapi karena melihat kepentingan bersama yang lebih besar: keselamatan berkendara, pelestarian lingkungan dan masa depan anak cucu bangsa.

Sebaliknya orang yang tidak cerdas selalu terbelenggu oleh nilai. Mereka tidak pernah melihat mengapa atau untuk apa suatu nilai diberlakukan, dipertahankan, disesuaikan atau dihilangkan. Mereka cenderung memilih yang nyaman dan aman bagi mereka. (Jangan salah, walaupun mengekang, agama atau budaya bisa saja nyaman bagi mereka karena alternatifnya dibuat menakutkan.) Akibatnya mereka tidak mau berubah, atau setidaknya jika itu mengusik kenyamanan mereka.

Seharusnya kita yang masih berpikir demikian malu pada suku-suku di pedalaman Nusantara. Anak-anak mereka dengan bersemangat mengenyam pendidikan tanpa melupakan tradisi. Bahkan tetua adat mereka yang kolot pun bisa dan mau menerima pendidikan. Mereka menjadi lebih bijak mengelola alam dengan menyatukan kearifan lokal dan ilmu pengetahuan. Mereka dapat memperjuangkan hak-hak mereka melalui cara yang beradab dan cerdas. Mereka diakui oleh dunia sebagai local genius.

Sementara kita yang sok tertindas dan mengasosiasikan diri dengan mereka, malah tidak mau belajar dan merendahkan pendidikan sebagai semata alat untuk mencapai status sosial. Kita menganggap kearifan kita itu sebagai penjaga kenyamanan hidup. Kita dengan bangga mencampuradukkan nilai budaya kita dengan modernitas dan hasilnya adalah chaos, tetapi ketika dinasehati orang asing, kita menertawakan dan melawan mereka.

Kalau sudah demikian, maka kita tidak pantas lagi disebut local genius, tetapi evil genius.