Mari kita ambil contoh kebutuhan pokok seperti beras. Jika harga beras 10 kg saat ini adalah Rp120.000, kenaikan 1% PPN bisa mendorong pedagang membulatkan harga menjadi Rp125.000 bahkan lebih.
Efek domino ini membuat daya beli masyarakat tergerus, terutama bagi mereka yang berada di kelompok pendapatan menengah ke bawah tadi.
Ahli ekonomi Faisal Basri pernah mengatakan bahwa ketergantungan yang tinggi terhadap pajak konsumsi menunjukkan kegagalan negara dalam memperluas basis penerimaan pajak.
Menurutnya, Indonesia harus beralih dari pendekatan "memeras yang kecil" menuju "mengoptimalkan yang besar." Artinya, fokus harus diarahkan pada sektor yang selama ini kurang tergarap, seperti pajak dari perusahaan multinasional, ekonomi digital, sektor properti mewah dan sektor lainnya.
Sejalan dengan itu, studi dari IMF yang menunjukkan bahwa kenaikan pajak konsumsi di negara berkembang cenderung memperbesar kesenjangan sosial. Pasalnya, kelompok bawah yang sudah rentan akan semakin terbebani, sementara kelompok atas relatif tidak terdampak.
Reformasi Bukan Malah Tambal Sulam
Daripada terus-menerus membebani masyarakat dengan pajak, pemerintah seharusnya mencari solusi yang lebih berkelanjutan. Berikut ini adalah beberapa usulan yang barangkali bisa dilakukan pemerintah :
1. Reformasi Tata Kelola Anggaran
Efisiensi dalam pengelolaan anggaran harus menjadi prioritas. Anggaran yang tidak terserap, proyek yang mangkrak, hingga pengeluaran yang tidak tepat sasaran harus segera diperbaiki. Dengan mengoptimalkan anggaran yang sudah ada, pemerintah mungkin dapat mengurangi kebutuhan untuk menaikkan pajak.
2. Optimalisasi Sumber Daya Alam
Potensi sumber daya alam Indonesia ini tidak kurang-kurang, namun sering kali tidak tergarap maksimal. Tidak perlu menyebut satu-satu, dibeberapa sektor pertambangan masih menghadapi masalah seperti eksploitasi ilegal hingga kontrak yang cenderung merugikan negara. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap potensi sumber daya ini dikelola secara profesional dan transparan.
3. Diversifikasi Sumber Pendapatan
Salah satu potensi yang mungkin bisa dimanfaatkan adalah sektor ekonomi digital sebagai sumber pendapatan baru. Dengan meningkatnya transaksi online, sektor ini memiliki potensi besar untuk menyumbang pemasukan tanpa membebani masyarakat luas. Pemerintah harus mulai melihat itu sebagai sumber potensial.
4. Investasi pada Kesejahteraan Masyarakat
Jika Skema Pajak 2025 nanti pemerintah tetap memilih menaikkan pajak, maka hasilnya harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk layanan yang lebih baik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur atau lainnya yang sebanding dengan pajak yang dipungut. Jangan sampai dengan kenaikan pajak ini, justru masyarakat tidak merasakan dampak apa-apa, alias sama saja.
