Pasca jatuhnya kekuasaan orde baru, indonesia masuk ke dalam satu babak kehidupan demokrasi yang sudah diperjuangkan berpuluh tahun lamanya oleh setiap pihak yang sudah muak dengan sistem otoritarian dan feodalistik. Akan tetapi,menjadi suatu ironi saat demokrasi yang kita beli oleh pengorbanan jiwa raga itu bahkan sempat diagung-agungkan pada awal mula kelahirannya justru saat ini berubah menjadi buah simalakama bagi bangsa dan negara.
Hal tersebut dikarenakan nilai-nilai luhur demokrasi yang kita kenal di Amerika dan Eropa atau bahkan demokrasi yang dikehendaki oleh para founding fathers belum mampu diadopsi serta diimplementasikan oleh masyarakat indonesia yang di dalam darahnya masih mengalir nilai-nilai feodal. Kefeodalan yang melekat erat dalam masyarakat indonesia itu pun dengan sendirinya mempengaruhi segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang salah satunyan adalah aspek  politik.
Perpolitikan indonesia bukan hanya berbicara politic identity ataupun politic cost yang tinggi, melainkan juga berbicara mengenai dominasi politisi tua yang menganggap paling mengerti atas problema yang terjadi.
Fenomena hadirnya generasi muda di dalam kontestasi politik indonesia tidak jarang dianggap sebagai suatu hal yang prematur bagi sebagian generasi tua tersebut. Hal ini didasarkan pada suatu stigma bahwa "hanya yang tua, yang paling tau". Perlu diakui bahwa pandangan yang demikian lahir dari kultur feodalistik yang mengajarkan bahwa generasi tua tidak boleh dikritik, diganggu kepentingannya dan bahkan digantikan eksistensinya oleh generasi muda yang dianggap masih terlalu hijau untuk mencampuri sesuatu hal yang dianggap generasi tua hanya bisa dikerjakan, dilakukan serta diselesaikan oleh generasi tua.
Keyakinan generasi tua bahwa persoalan masyarakat, bangsa dan negara hanya mampu dibebankan ke pundak mereka tercipta akibat pandangan  mereka yang menilai bahwa diri mereka sudah kaya akan pengalaman dalam menjalani kehidupan sehingga pengalaman tersebutlah yang akan membimbing mereka untuk menyelesaikan setiap persoalan kehidupan.
Arogansi atas pengalaman yang panjang itu nyatanya tidak dapat dibuktikan dengan hasil kerja mereka untuk menuntaskan kesenjangan sosial, ketidakadilan, serta isu tidak adanya keberpihakkan kepada rakyat kecil. Di dalam kontestasi politik sendiri, tak jarang pengalaman panjang yang dianggap orang sebagai bagian dari track record dijadikan sebagai modal kampanye dan disampaikan terus menerus guna meyakinkan masyarakat bahwa mereka memang layak untuk dipilih justru berakhir serta berimplikasi pada lahirnya pemimpin yang tak berintregitas dan berkompetensi.
Persoalan integritas dan kompetansi yang menjadi modal utama dalam suatu kepemimpan tidaklah memiliki kaitan dengan persoalan pengalaman. Faktanya saat ini, banyak orang yang berpengalaman namun tidak berintegritas dan kompeten untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Terbukti dari masih banyaknya kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh generasi tua yang selama ini membanggakan pengalaman hidupnya.
Secara holistis, persoalan politik adalah persoalan yang menyangkut hajar hidup orang banyak, sehingga siapapun pada dasarnya berhak untuk terlibat aktif di dalamya tanpa harus mengklasifikasi antara generasi tua dan muda. Permasalahan minimnya pengalaman akibat rentang waktu menjalani hidup yang masih terlalu singkat tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar untuk tidak melibatkan generasi muda di dalam membangun bangsa dan negara melalui jalur politik.
Bukankah generasi muda yang mendesak Dwi Tunggal untuk memproklamirkan kemerdekaan indonesia?
Bukankan generasi muda yang berjuang mempertahankan kemerdekaan indonesia?
Bukankah generasi muda yang menjatuhkan rezim orde lama?
