Seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan dan hibah disebut PNBP. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, PNBP adalah elemen penting dari pendapatan Negara yaitu segala segala sesuatu yang menjadi hak Pemerintah Pusat dan diakui sebagai penambah kekayaan Negara. PNBP perlu diatur oleh pemerintah dengan tujuan untuk memperkuat ketahanan fiskal, mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan, mendukung kebijakan Pemerintah untuk perbaikan kesejahteraan rakyat serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh aktivitas, hal dan atau benda yang menjadi sumber penerimaan Negara diluar pajak dan hibah dinyatakan sebagai obyek PNBP. Obyek PNBP menurut UU Nomor 9 Tahun 2018 pasal 4 tentang PNBP meliputi: pemanfaatan Sumber Daya Alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan Negara dipisahkan, pengelolaan Barang Milik Negara, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.
Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) Â sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 (Perpres No. 66 Tahun 2019) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi TNI adalah Komando Utama Operasional Markas Besar TNI (Kotama Ops Mabes TNI) sekaligas berfungsi sebagai Komando Utama Pembinaan TNI Angkatan Laut (Kotama Bin TNI AL) yang melaksanakan tugas pembinaan Hidro-Oseanografi (Hidros) meliputi survei, penelitian, pemetaan laut, publikasi, penerapan lingkungan laut, keselamatan navigasi dalam rangka mendukung kepentingan TNI maupun kepentingan sipil serta menyiapkan data dan informasi wilayah pertahanan di laut dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Meskipun termasuk instansi militer, Pushidrosal juga merupakan instansi pengelola PNBP karena menyelenggarakan pengelolaan PNBP dari bidang pelayanan survei dan pemetaan baik untuk kepentingan sipil maupun militer. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan RI Nomor 15 Tahun 2018 disebutkan bahwa Survei dan Pemetaan yang selanjutnya disebut Surta adalah segala kegiatan yang meliputi pengumpulan data wilayah nasional dan pengelolaannya termasuk penelitian mengenai gejala dan keadaan permukaan maupun kerak bumi, keadaan perairan termasuk dasar perairan serta kerak bumi di bawahnya, dan keadaan di udara.
Pengurusan keuangan negara Pushidrosal meliputi pengelolaan APBN yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP Satker Pushidrosal bersumber dari 2 (dua) penerimaan yakni kapitasi BPJS dan Survei/pemetaan (Surta) Hidros. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 57 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif PNBP di Lingkungan Kemhan dan TNI Â disebutkan bahwa jenis-jenis PNBP dari Pushidrosal meliputi jasa survei dan pemetaan dalam rangka survei hidros, produk hasil survei dan pemetaan (peta laut, Electronic Navigational Chart, publikasi nautika), jasa pelatihan survei dan pemetaan, jasa penggunaan peralatan survei dan pemetaan, jasa penimbalan peralatan nautika dan jasa pelayanan yang berasal dari kerjasama dengan pihak lain (UKHO, JHA, Primar, Jeppesen, NHS, Carnival, Garmin). Penggunaan sebagian dana PNBP Dishidros sebagaimana dimaksud dalam PP No 57 tahun 2013 diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No 1328/KMK.02/2015 paling tinggi adalah sebesar 76% Â untuk digunakan dalam penyediaan dan peningkatan pelayanan jasa survei dan pemetaan yang berkualitas serta terukur kemudian mendorong peningkatan PNBP jasa survei dan pemetaan pada Pushidrosal.
                                               SUMBER PENERIMAAN PNBP PUSHIDROSAL
                                        Â
                                         Â
Seiring meningkatnya dinamika lingkungan strategis global. Kiprah dan peran Pushidrosal sebagai wakil Indonesia dalam bidang hidrografi semakin diakui di kancah internasional. Hal ini dapat dilihat dari apresiasi berbagai organisasi hidrografi dunia atas kinerja Pushidrosal selama ini, di antaranya menjadi council member International Hydrographic Organization (IHO), Vice Chair East Asia Hydrographic Commission (EAHC), Vice Chair North Indian Ocean Hydrographic Commission (NIOHC), menjadi anggota South West Pacific Hydrographic Commission (SWPHC), serta menjadi Chairman MSS-ENC (Malacca Singapore Strait-Electronic Navigational Charts). Pengakuan paling prestisius adalah terpilihnya Kapushidrosal menjadi Vice Chairman EAHC periode 2018-2021. Seiring dengan semakin meningkatnya peran Pushidrosal tersebut, maka berbanding lurus dengan meningkatnya kerjasama dengan pihak ketiga baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini berakibat pada meningkatnya jumlah penerimaan PNBP Surta Hidros. Di sisi lain Validasi Organisasi yang dilakukan oleh TNI berdasarkan Perpres Nomor 66 Tahun 2019, jabatan Kapushidrosal yang semula dijabat Perwira Tinggi TNI AL berpangkat bintang 2 menjadi Pati bintang 3 dengan perubahan nomenklatur menjadi Komandan Pushidrosal (Danpushidrosal) menyebabkan kebutuhan akan anggaran, sarana prasarana dalam rangka peningkatan kapasitas organisasi menjadi lebih besar karena pemekaran organisasi. Dari beberapa faktor diatas maka diusulkan tentang rencana revisi KMK No 1328/KMK.02/2015 tentang pemanfaatan sebagian dana PNBP surta Hidros dari semula 76% menjadi 89%. Hal ini menjadi wajar karena terlihat dari dinamika penerimaan dan target penerimaan PNBP Surta Hidros yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
                                DINAMIKA PENERIMAAN DAN TARGET PENERIMAAN PNBP SURTA HIDROSÂ
                                         Â
