Dalam putusan pengadilan tersebut terdapat proposal perdamaian yang ditawarkan kepada konsumen terkait pengembalian dana. Jika ada penyelewengan terkait PKPU tersebut, bisa mengadukan kepada hakim pengawas selaku pelaksana pengawas PKPU.
BPKN sendiri, menurut Rizal, sudah pernah menyelesaikan pengaduan terkait proyek Meikarta pada tahun 2018-2019, di mana sekitar 19 orang melakukan pengaduan kepada pihaknya. Dan penyelesaiannya clear pada saat itu. BPKN saat itu memberikan 3 solusi kepada para konsumen yang melakukan pengaduan.
Solusi pertama adalah konsumen direlokasi ke lahan yang clear, solusi kedua akan dikembalikan uangnya namun unitnya akan dijual ke pasar sekunder. Jika konsumen tidak mau pada dua pilihan tersebut maka akan dikembalikan DP-nya. Ketiga solusi ini adalah pilihan yang diberikan oleh BPKN sebagai penengah antara pengembang dan konsumen. Win-win solution untuk kedua belah pihak.
Rizal berharap kepada para konsumen Meikarta untuk berkomunikasi kepada BPKN untuk mencari solusi dari permasalahan mereka. Hal ini perlu dilakukan agar ditemukan jalan tengah demi mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam hal ini tentu saja perlu adanya kesepakatan tambahan dengan pengembang.
Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kepala BPKN tersebut, pengamat properti, Panangian Simanungkalit, pun menekankan penting adanya mediasi untuk membicarakan kesepakatan tambahan jika pengembang dianggap terlambat melakukan penyerahan unit aparteman. Apalagi saat ini industri properti terdampak berbagai isu global, mulai dari naiknya harga material, inflasi, hingga penyesuaian suku bunga.
Menurutnya, keterlambatan pembangunan adalah hal yang sudah kerap terjadi di industri properti. Sebab fluktuasi harga material kerap terjadi pada pembangunan jangka panjang. Karena memang setiap proyek itu ada risiko.
Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR Fitrah Nur secara gamblang mengarahkan para konsumen yang tergabung dalam KPKM untuk segera mengadukan permasalahannya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Kedua badan ini memiliki sejumlah perangkat aturan berupa Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Dijamin akan ada solusi dan penyelesaian yang baik terkait permasalahan properti dalam hal ini tentu saja unit apartemen Meikarta. Jika melalui aksi demo, maka penyelesaian tidak akan ditemukan dan malah akan menjadi back fire kepada konsumen karena habis tenaga, dana, dan pikiran untuk demo yang tidak menyelesaikan permasalahan.
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, menanggapi kisruh yang terjadi belakangan ini antara konsumen dan pengembang Meikarta. Tulus menyebutkan bahwa YLKI sudah mengingatkan konsumen agar berhati-hati dengan pemasaran Meikarta yang cukup jor-joran. Dia pun meminta supaya Pasal yang melegalkan pre-project selling di dalam undang-undang perumahan harus dibatalkan.
Saya meyakini bahwa mediasi adalah jalan terbaik. Karena itu KPKM bisa segera melakukan pengaduan kepada BPKN untuk mencari solusi terbaik. Demo menurut saya tidak akan memberikan solusi, karena pengembang dan perbankan juga memerlukan solusi yang terbaik untuk bisnis mereka.
Kalau KPKM tidak menempuh jalur mediasi melaui BPKN dan malah terus melakukan aksi demonstrasi, maka wajar pada akhirnya saya dan publik mencurigai, ada apa dibalik manuver yang dilakukan KPKM. Apakah murni mencari solusi untuk konsumen, atau ada kepentingan lain dibaliknya. Semoga saja kecurigaan saya tidak terbukti.
