Pola hidup masyarakat yang sering berganti-ganti pasangan dan tidak menggunakan kondom disebut sebagai penyebab utama tingginya HIV/AIDS di Papua. Selain itu juga dikarenakan edukasi masyarakat yang lemah.
Tingginya kasus HIV/AIDS di Papua ini, tentu saja, membutuhkan adanya kebijakan politik yang spesifik. Bahkan, mungkin perlu langkah kebijakan yang tidak biasa agar penyebaran kasus ini tidak semakin luas.
Otsus dan Pencegahan HIV/AIDS
Kita pastinya sepakat bahwa untuk mencegah penyebaran penyakit menular seperti HIV/AIDS di Papua dibutuhkan kebijakan yang komprehensif. Termasuk perlu adanya dukungan dana dari pemerintah pusat yang memadai agar penanganannya bisa maksimal.
Sejauh ini, adanya Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) banyak membantu itu. Sebab, besaran dana Otsus yang mencapai Rp126,9 triliun difokuskan terutama 30 persen untuk sektor pendidikan dan 15 persen untuk sektor kesehatan.
Nah, porsi anggaran kesehatan yang cukup besar itulah yang selama ini menopang program-program pencegahan HIV/AIDS di Papua. Dan itu diyakini sangat efektif.
Karena alokasinya menyasar pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, edukasi, serta perbaikan gizi masyarakat.
Inilah salah satu urgensi mengapa kebijakan Otsus Papua patut dipertahankan. Salah satunya adalah untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS semakin luas.
Jika kebijakan Otsus ini dihentikan, sebagaimana tuntutan kelompok pendukung kemerdekaan, maka sama saja dengan membiarkan masyarakat di Papua semakin rentan terhadap penyakit menular seperti HIV/AIDS.
Pertanyaannya, apakah mereka itu sudah mengantisipasi pencegahan penyakit di Papua jika Otsus dihentikan? Dan, bagaimana mereka akan membiayai pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat?
Dua pertanyaan besar itu tak pernah ada jawabannya. Sekaligus menunjukan sungguh betapa tidak masuk akalnya tuntutan mereka itu.
