Sementara itu, Ketua Forkabi Pancoran Mas bereaksi lebih keras lagi. Menurutnya, meski menjadi lawyer Hotel Alexis tidak melanggar hukum negara, tetapi membela Alexis Hotel sama dengan membela praktik-praktik yang ada di dalamnya.
Saat hotel prostitusi itu hendak ditutup, masyoritas warga Jakarta mendukung. Karena praktik prostitusi terbukti merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat ketimuran. Karena itu, dirinya sangat meragukan pemimpin yang memiliki kaitan dengan pembelaan terhadap prostitusi.
Menariknya, semua tokoh tersebut memiliki benang merah yang sama, yaitu mengajak masyarakat untuk melihat rekam jejak calon pemimpin sebelum memilih dalam Pilkada Depok 2024.
Masyarakat harus tahu latar belakang setiap calon, termasuk keluarganya, agar tak salah pilih di bilik suara. Jangan sampai Kota Depok dipimpin oleh tokoh yang tidak kompeten dan memiliki rekam jejak buruk. Menjadi juru bicara Hotel 'prostitusi' Alexis, contohnya.
Sah-sah saja warga Depok bersuara atas kasus tersebut. Bagaimanapun mereka tidak membenarkan praktik prostitusi di masyarakat, oleh karenanya mereka juga tak menghendaki adanya calon pemimpin yang keluarganya masih 'terkait' dengan hal itu.
Kekhawatiran mereka juga valid. Toh, rekam jejak memang hal yang harus dikuliti dari seorang calon pemimpin. Dan perlu ditegasan, upaya mencari informasi masa lalu dari seorang calon bukanlah julid membongkar aib, tetapi itu bagian dari pemilih yang rasional dan kritis.
Kita rasa demokrasi justru menghendaki demikian. Siapa saja yang maju dalam kontestasi politik harus siap dan berani dikuliti luar dan dalam oleh masyarakat.
Setuju?
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
