Di sisi yang sama, pihak BKN melalui Plt. Bima bakal merencanakan penurunan passing grade sehingga mau tidak mau hasil PPPK Guru ditunda, tepatnya setelah ada revisi KepmenPAN terbit.
Berbarengan dengan keluh kesah passing grade PPPK guru yang dinilai terlampau tinggi, Pengamat Pendidikan Ina Liem menabur opini bahwa standar gurunya harus dinaikkan dulu karena siswa juga dituntut untuk berstandar tinggi.
Syahdan, apakah ada hubungan antara kualitas para guru terutama guru honorer terhadap nilai PPPK Guru yang belum mencapai ambang batas? Sekilas, barangkali akan banyak yang menduga demikian. Apa pun opini yang hadir, ya, sebenarnya sah-sah saja.
Namun, yang rasanya perlu kita tekankan di sini adalah; sudah sejauh mana pemerintah terutama pemangku kebijakan pendidikan mendukung guru dalam mengembangkan kualitas/kompentensi mengajar?
Apakah selama ini tidak terkesan pilih kasih?
Cobalah lihat para peserta guru penggerak, bukankah kebanyakan mereka adalah guru PNS? Cobalah lihat para peserta pelatihan, diklat maupun training guru, bukankah lebih banyak guru PNS daripada guru honorer?
Di sinilah poin mengapa saya katakan ada pilih kasih dan kesenjangan. Lho, bisa saja kan guru honorernya yang tidak mau ikut pelatihan?
Iya, bisa banget, itu gara-gara biaya pelatihan sebelas dua belas dengan nilai gaji mereka. Gaji bulanan tidak sampai Rp500.000, sedangkan biaya seminar maupun workshop kadang lebih dari Rp100.000.
Hatta? Wajar dong guru honorer memilih untuk tidak ikut? Yup. Soalnya saya juga seperti itu pada tahun 2019 lalu. Gaji masih Rp260.000, jadi tidak bisa ikut pelatihan guru berbayar. Padahal penting.
Harapannya, pemerintah juga mendukung guru honorer agar mereka berkembang dari segi kompetensi. Jangan bilang kualitas guru honorer rendah kalau perhatian kepada mereka saja masih setengah hati.
Kedua, Jangan Bebankan Guru dengan Beban Administrasi yang "Melimpah"
