Dua hari terakhir, agaknya para, siswa, mahasiswa, guru, dan dosen cukup gembira dengan rencana Mas Mendikbud Nadiem Makarim yang akan "bagi-bagi" pulsa dan kuota internet.
Tidak tanggung-tanggung, selama empat bulan, terhitung dari bulan September-Desember 2020, siswa akan mendapat "jajan virtual" berupa kuota sebesar 35 GB/bulan, guru akan mendapat 42 GB/bulan, sedangkan mahasiswa dan dosen akan mendapatkan kuota sebesar 50 GB/bulan.
Khusus untuk siswa, kuota 35GB/bulan adalah kuota porsi besar menurut saya. Semestinya, setelah nanti subsidi ini dibagikan mulai bulan depan, minimal permasalahan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dari segi kebutuhan bisa sementara teratasi.
Kemendikbud tampaknya memang sudah mulai serius membahas keruwetan PJJ. Terang saja, sudah enam bulan pembelajaran di tengah pandemi digelar, namun masalah-masalah yang hadir belum kunjung sirna.
Dari sisi dana, Kemendikbud telah mengucurkan penambahan anggaran sebesar Rp 7,2T untuk pengadaan kuota internet. Dan di sisi lain, dana Program Organisasi Penggerak (POP) yang sejatinya telah fix ditunda juga akan dialihkan untuk kebutuhan pulsa guru.
Alhasil, dukungan terhadap kesuksesan PJJ terutama dengan sistem daring (dalam jaringan) semakin tampak dan sebentar lagi akan lebih terasa di masyarakat.
Kebutuhan PJJ sistem daring utamanya memang pulsa dan kuota internet. Ketika pulsa dan kuota siswa habis, maka "habis" pula kesempatan mereka menikmati layanan pendidikan di hari itu.
Siswa harus meminta uang "jajan" kembali kepada orangtuanya, dan biasanya orangtua yang sedang "sibuk" akan ngomel-ngomel dahulu tentang mengapa program belajar dari rumah harus menghabiskan banyak pulsa.
Namun, PJJ di tengah pandemi sesungguhnya tidak selalu tentang pulsa, tidak selalu tentang daring, juga tidak pula harus dengan sistem daring. PJJ bisa dilaksanakan lewat TVRI, RRI, modul, kelompok belajar, hingga kunjungan belajar dari guru ke rumah-rumah.
Jadi, "tuntutan" menggelar PJJ daring akan berlaku ketika suatu daerah didukung oleh kualitas sinyal yang baik, ketersediaan smartphone, serta kuota internet.
Kalau dukungan ini tak memungkinkan, ya jangan dipaksakan. PJJ masih bisa ditempuh dengan cara luring (luar jaringan).
Hanya saja, belajar dengan sistem luring di tengah pandemi juga bermasalah. Tidak semua guru mampu dan sanggup bila harus mengunjungi siswa ke rumah-rumah, juga tidak ada jaminan bahwa belajar via TVRI akan melibatkan anak secara interaktif.
Bahkan, salah satu guru SD di Jakarta Utara sempat mengatakan bahwa dirinya belum menerima modul belajar yang seharusnya dibagikan ke jenjang SD dan PAUD. Sekelas daerah Jakarta Utara pun modulnya masih telat, apalagi di daerah 3T yang minim akses!
Sudah Saatnya Mas Nadiem "Lebih Peduli" dengan Pembelajaran Luring
Atas permasalahan yang dihadapi oleh sekolah penerap pembelajaran luring, rasanya sekaranglah saatnya Mas Nadiem kembali fokus dan lebih peduli dengan eksistensi PJJ luar jaringan. Terang saja, dengan keterbatasan yang ada (listrik, sinyal, smartphone) PJJ luring juga bermasalah.
Bahkan kemarin, beberapa rekan guru sempat berdiskusi via WA dan mengomentari artikel tentang subsidi pulsa yang saya share di FB. Mereka menanyakan:
"Pak, kalau daerah kito idak ado sinyal, apo guno pulsa dan kuota?"
"(Pak, kalau daerah kita tidak ada sinyal, apa gunanya subsidi pulsa dan kuota?)"
Sontak saja saya sendiri pun bingung menjawabnya. Soalnya, di sekolah kami juga menerapkan PJJ luring dengan alasan utama tidak ada sinyal internet.
Malahan, kami malah sampai menduga-duga hal lain bahwa, jangan-jangan sekolah yang tidak menerapkan PJJ daring tidak kebagian subsidi pulsa. Gurunya mungkin masih punya smartphone karena di rumah mereka ada sinyal. Tapi anak-anak di daerah red zone tanpa sinyal?
Maka dari itulah  Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim berani menyebutkan bahwa sejauh ini pihaknya mendapati tak ada perubahan pada kendala pembelajaran luring di tahun ajaran sebelumnya dengan tahun ajaran 2020/2021.
Ia menduga ini karena Nadiem belum membuat kebijakan yang menyentuh PJJ luring. Padahal, menurut Satriwan, sekolah di daerah tanpa akses butuh bantuan pemerintah untuk memastikan pembelajaran berjalan.
"Kendala-kendala selama PJJ luring yang harusnya diintervensi Kemendikbud bersama kementerian/lembaga dan Pemda selama lima bulan ini belum nampak ada progres yang signifikan," ungkapnya kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Kamis (27/8/2020).
Karena sistem luring juga bagian dari Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), rasanya Kemendikbud bersama Mas Nadiem perlu lebih lebih fokus dan lebih peduli dengan topik permasalahan luring. Soal pulsa mungkin boleh kita sebut sudah "beres", tapi kisah tentang luring belumlah selesai.
Kiranya, dalam waktu dekat Mas Nadiem perlu mendata siswa dan sekolah mana saja yang saat ini sedang fokus menggelar PJJ luring serta kebutuhan apa saja yang sejatinya mereka butuhkan di tengah keterbatasan akses dan fasilitas belajar.
Koordinasi dengan pemda dan dinas dikbud daerah terkait punya peran penting di sini. Dinas bisa melibatkan pengawas sekolah untuk melakukan survei PJJ luring serta menampung butir-butir masalah yang ada di sekolah.
Setelah data terkumpul, barulah Mas Nadiem bersama Kemendikbud dan pemda mengambil opsi pemecahan masalah terbaik.
Apakah nantinya akan ada pembagian smartphone gratis, atau malah akan segera mewujudkan pemasangan akses internet tanpa sinyal yang melibatkan provider penyedia layanan internet satelit Very-Small-Aperture Terminal (VSAT), kiranya bisa segera diwujudkan dalam waktu dekat.
Kalau kami sih, berharapnya dipasang VSAT saja. Soalnya, anak-anak di sini belum pernah merasakan PJJ daring. Anak-anak kami juga butuh pengalaman daring, kan?
Salam.
