"Artinya Menteri mendengar keluhan orang tua, guru, dan siswa."
Begitulah cara  salah satu Perwakilan dari Fraksi PDI-P, Sofyan Tan dalam menyampaikan apresiasinya atas kebijakan Kemendikbud di ruang rapat Komisi X DPR RI, Jakarta, Kamis (27/08/2020).
Sofyan menganggap bahwa kebijakan yang diambil oleh Mas Mendikbud Nadiem cukup responsif dalam menyikapi perkembangan situasi pandemi covid-19.
Dalam rapat kerja tersebut, Kemendikbud bersama Mas Nadiem sempat menjelaskan kebijakan tentang penambahan anggaran sebesar Rp 7,2T untuk pengadaan kuota internet.
Rencananya, selama empat bulan, terhitung dari bulan September-Desember 2020, siswa akan mendapat 35 GB/bulan, guru akan mendapat 42 GB/bulan, mahasiswa dan dosen 50 GB/bulan.
Wajar saja bila kemudian Sofyan Tan mengapresiasi kebijakan ini. Soalnya, pemberian pulsa internet kepada para pelaku pendidikan dampaknya akan langsung terasa bagi masyarakat.
Di satu sisi, barangkali sebagian pihak menilai bahwa inisiasi subsidi pulsa kurang efektif dan kurang mampu menggusur akar masalah PJJ karena dinilai intransparansi.
Tapi, setelah saya membaca surat edaran dari Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah yang diteruskan ke dinas dikbud daerah, agaknya unsur transparansi dari implementasi subsidi pulsa/kuota internet nantinya bisa diwujudkan.
Langkah yang diambil oleh Kemendikbud ialah meminta sekolah untuk mendata dan memasukkan nomor HP siswa yang aktif melalui aplikasi dapodik. Karena dapodik adalah sebuah sistem yang terpaut hingga ke pusat, rasanya subsidi kuota yang tepat sasaran bisa diwujudkan.
Maka dari itulah sempat disebutkan tadi bahwa kebijakan seperti ini dampaknya akan langsung terasa di masyarakat. Memang tidak banyak, tapi sudah cukup untuk membantu kelancaran Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Pengeluaran dari segi pulsa dan kuota internet benar-benar terasa bagi siswa dan guru. Adik saya misalnya, dalam waktu tidak sampai seminggu ia harus mengeluarkan Rp50K untuk membeli kuota demi mengikuti pembelajaran daring. Tentu saja pikiran ibu saya jadi "berasap".
Beruntungnya, ketika kita mengamati rentetan kebijakan Mas Nadiem terkait PJJ, ada keterkaitan dan keseimbangan antara satu kebijakan dengan kebijakan yang lain. Ibarat kata, kebijakan yang satu tidak menimpa atau bertolak belakang dengan kebijakan lainnya.
