Jika "Merdeka Belajar" kita ibaratkan sebagai gerbong kereta, barangkali sekolah 3T ada di barisan gerbong paling belakang. Posisinya cukup jauh dari jangkauan masinis yang sibuk mengontrol laju kereta.
Hari ini, ditambah lagi dengan adanya pandemi covid-19. Seakan-akan, kesenjangan yang tampak semakin jauh saja jaraknya. Perbedaan sistem daring dan luring akan mengakibatkan perbedaan kompetensi siswa, juga perbedaan kompetensi guru di daerah 3T dan non-3T.
Lagi-lagi kita tak bisa berbicara banyak. Mungkin pemerintah juga begitu. Mereka bisa berbicara banyak, namun "belum mau" karena faktor geografis
Melansir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal yang tertera di situs dayamaya.id, pada rentang tahun 2015-2019 ada 168 daerah 3T dari 24 provinsi yang termasuk dalam prioritas perbaikan dari sisi infrastruktur teknologi, SDM, hingga sosialisasi.
Sedangkan saat kita kembali menatap PJJ di tengah pandemi, Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan ada 88 persen daerah tertinggal, terdepan, dan terluar yang sangat sulit melaksanakan PJJ.
Tambah Mas Nadiem, 88 persen daerah 3T tersebut berada di zona kuning dan hijau. Artinya, kalau kemudian kita sandingkan kepada rencana pemerintah yang ingin memberikan subsidi pulsa, ada kemungkinan bahwa 88 daerah yang dimaksud ini "tidak bisa" menggunakannya.
Permasalahannya? Ya itu tadi, perkara infrastruktur teknologi. Namun, bukan berarti penulis ingin menghukumi bahwa rencana subsidi pulsa ala pemerintah ini "berat sebelah."
Pemerintah sudah cukup adil karena kuota adalah masalah mayoritas sekaligus krusial yang mengacaukan kelancaran PJJ.
Penulis sendiri, mungkin hanyalah satu dari bagian pelaku pendidikan yang masuk dalam kaum minoritas di sini. Ialah di sekolah 3T yang posisinya di ujung sana dan ujung sini, yang memang belum begitu terjamah oleh infrastruktur teknologi.
Maka dari itulah, dari hasil diskusi penulis bersama rekan-rekan guru siang ini, mayoritas dari mereka tak mau menuntut lebih jauh.
Terang saja, tidak mungkin rasanya pemerintah tiba-tiba menghadirkan tower di daerah A, B, C dalam beberapa kedipan mata saja. Negeri ini bukan negeri dongeng.
