Kreasi dan inovasi guru memang penting. Tapi, persoalannya, bagaimana jika sekolah hanya bisa diam karena tak mampu mencukupi fasilitas protokol kesehatan, tak bisa menyediakan kuota karena siswanya tak punya HP atau memang sinyalnya yang tidak ada.
Agaknya, dinas pendidikan di daerah akan disorot atas keruwetan PJJ ini. Tapi, bukankah mereka juga perlu diarahkan oleh Kemendikbud dan Mas Nadiem? Tentu saja, minimal, ada surat edaran. Setelah itu, barulah masing-masing daerah bisa bergerak tanpa takut menyalahi kebijakan.
Sesungguhnya, kita kasihan dengan Mas Nadiem. Belum genap satu tahun beliau duduk di kursi Mendikbud, sudah diserang oleh pandemi, sudah dihampiri oleh polemik PJJ dan setumpuk permasalahan pendidikan dalam negeri.
Selain itu, kita juga tambah kasihan saat melihat anak-anak di negeri ini. Masih ada banyak dari mereka yang belum dipenuhi hak-hak kemerdekaan belajarnya. Masa iya, kemerdekaan belajar hanya ditentukan oleh sinyal internet, smartphone dan kuota?
Maka dari itulah, Mas Nadiem perlu "Kurban" lebih banyak untuk pendidikan. Tidak sekadar sapi, kambing, atau bahkan unta, tapi juga "Kurban" untuk memenuhi hak tiap-tiap anak atas pendidikan.
Salam.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
