Perlahan-lahan lebaran sudah mulai berlalu, agaknya semua guru dan siswa sudah sangat rindu bertatap muka langsung di sekolah. Hanya saja, keputusan kapan masuk sekolah sepertinya belum menemui titik terang.
Persoalan utamanya adalah keberadaan pandemi corona yang seakan masih betah tinggal di bumi Indonesia. Tidak terpungkiri, ini persoalan yang rumit karena berhubungan langsung dengan kesehatan dan keselamatan para pelaku pendidikan.
Bahkan, keadaannya makin rumit setelah beberapa waktu yang lalu terdengar kabar bahwa sekolah akan segera dibuka pada bulan Juni 2020 mendatang. Entah dari mana dan bagaimana pula kabar panas itu bisa berkembang, tiba-tiba saja grup guru yang saya ikuti jadi heboh.
Padahal belum ada kita terbaca dan terdengar surat resmi kiriman Kemendikbud tentang kepastian kapan kita sekolah. Yang ada, pembukaan sekolah di bulan Juni 2020 sebenarnya hanyalah skenario yang masih berbentuk proposal semata.
Jika kita menimbang kembali judul-judul tulisan yang bertebaran di media online, cukup wajar kiranya bila netizen mudah terpancing untuk berkomentar. Anggap saja mereka memang benar-benar rindu untuk segera masuk sekolah.
Hebatnya, dari pihak Kemendikbud sendiri, Mas Nadiem mengaku sudah memiliki berbagai macam skenario terkait dengan keputusan masuk sekolah.
"Harus diketahui bahwa Kemendikbud sudah siap dengan semua skenario. Kami sudah ada berbagai macam. Tapi tentunya keputusan itu ada di dalam Gugus Tugas, bukan Kemendikbud sendiri. Jadi, kami yang akan mengeksekusi dan mengoordinasikan," ucap Mas Nadiem dalam Rapat Kerja secara telekonferensi dengan Komisi X DPR RI, di Jakarta, Rabu (20/5/2020).
Skenario untuk sekolah sudah siap? Agaknya Kemendikbud selaku eksekutor pendidikan sudah siap menunjukkan taji dan kerja cepatnya.
Tapi, yang sedikit membuat kita penasaran adalah, bagaimana caranya Mas Nadiem dan Kemendikbud meramu skenario sekolah serta keputusan tentang tahun ajaran baru, kok mendadak menyatakan sudah siap eksekusi?
Padahal, telah kita saksikan bersama bahwa masing-masing organisasi dan ahli bidang pendidikan secara bergantian memberi saran.
Dari IGI (Ikatan Guru Indonesia) misalnya, melalui Ketum Muhammad Ramli Rahim, IGI mendesak Kemendikbud agar tahun ajaran baru dimulai pada tahun depan. Usul ini disampaikan untuk menutupi kurang optimalnya kegiatan belajar siswa di tengah pandemi.
Ada pula sudut pandang lain dari anggota Komisi X DPR RI, Zainuddin Maliki. Beliau menyarankan agar Kemendikbud tidak mengubah awal Tahun Ajaran Baru 2020-2021 pendidikan di bulan Juli menjadi awal tahun atau Januari 2021.
Alasannya, negeri ini tak bisa menebak kondisi pandemi di bulan Januari 2021 nanti akan baik-baik saja.
Nah, sudah ada dua skenario di sini. Pihak IGI ingin tahun ajaran baru dimundurkan, sedangkan pihak Komisi X DPR ingin tahun ajaran baru tetap di bulan Juli. Lalu, bagaiamana dengan skenario Kemendikbud yang katanya tadi sudah siap, apakah para guru sudah tahu?
Karena ada berbagai masukan, lagi-lagi kita berharap agar keputusan masuk sekolah maupun penentuan tahun ajaran baru tidak buru-buru.
Mas Nadiem bersama Kemendikbud memang harus menunggu keputusan dari Gugus Tugas Covid-19. Tapi, apakah mereka sudah terima saran dari pihak pelaku pendidikan?
Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi mengungkapkan bahwa Kemendikbud hingga saat ini belum meminta masukan dari PGRI sebagai perwakilan guru, ahli pendidikan, maupun daerah.
"Tidak (dimintai masukan), orang sudah pinter sendiri kementeriannya. Jangankan PGRI, para ahli juga tidak diminta pendapatnya daerah juga. Padahal yg dibutuhkan adalah menghimpun pikiran," ucap Unifah pada hari Senin (25/06/2020).
Tadi disampaikan bahwa pihak IGI berupaya mendesak Kemendikbud, dan Zainuddin Maliki pun ikut menuangkan pendapatnya. Sekarang PB-PGRI juga membuka seluas-luasnya tukar pendapat. Apa ini berarti Kemendikbud sudah tidak butuh saran dan masukan?
Sungguh alamat bahaya jika Kemendikbud bersama Mas Nadiem “sudah pinter sendiri” sebagaimana yang disampaikan oleh Unifah.
Negeri ini punya banyak ahli pendidikan, punya organisasi yang peduli dengan pendidikan, serta punya guru-guru yang mengabdi untuk pendidikan. Sangat disayangkan jika mereka-mereka ini tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan masuk sekolah.
Terang saja, pihak yang banyak terlibat di lapangan adalah para guru. Apa saja keluhan, tantangan, dan problematika pendidikan di lapangan mestinya dapat dijadikan rujukan utama dalam memberikan keputusan.
Biasanya, problematika itu sudah dikantongi oleh perwakilan guru seperti PGRI, IGI, serta pengamat pendidikan yang benar-benar peduli dengan pendidikan. Apalagi suasana hari ini masih dalam pandemi, saran dari kementerian sebelah juga patut jadi bahan pertimbangan.
Jika Mas Nadiem bersama Kemendikbud bergerak sendiri, khawatirnya akan ada tabrakan keputusan yang merugikan pelaku pendidikan di lapangan. Sayangnya, kerugian itu pula tidak bisa ditebak dari awal karena skenario masuk sekolah belum dipaparkan.
Maka dari itulah kompromi sangat diperlukan sebelum mengambil keputusan penting bin krusial ini.
Tidak terlalu sibuk kiranya jika pihak Kemendikbud mengadakan telekonferensi bersama Mas Nadiem, PGRI, perwakilan organisasi dan ahli pendidikan. 1-3 jam rapat kiranya sudah cukup bagi Mas Nadiem untuk memantapkan skenario yang akan diterapkan.
Lagi-lagi pengambilan keputusan yang tak buru-buru perlu terus digaungkan. Keputusan masuk sekolah bukan hanya menyangkut efektivitas belajar melainkan juga keselamatan dan keamanan pelaku pendidikan di lapangan.
Tambah lagi dengan adanya pandemi Covid-19, pikir panjang dan kompromi menjadi sangat penting karena keputusan untuk masuk sekolah bukanlah ajang coba-coba. Ya, coba-coba tanpa pertimbangan yang matang malah bisa memperkeruh keadaan. Kita tentu tidak ingin itu terjadi.
Salam.
