Ada pula sudut pandang lain dari anggota Komisi X DPR RI, Zainuddin Maliki. Beliau menyarankan agar Kemendikbud tidak mengubah awal Tahun Ajaran Baru 2020-2021 pendidikan di bulan Juli menjadi awal tahun atau Januari 2021.
Alasannya, negeri ini tak bisa menebak kondisi pandemi di bulan Januari 2021 nanti akan baik-baik saja.
Nah, sudah ada dua skenario di sini. Pihak IGI ingin tahun ajaran baru dimundurkan, sedangkan pihak Komisi X DPR ingin tahun ajaran baru tetap di bulan Juli. Lalu, bagaiamana dengan skenario Kemendikbud yang katanya tadi sudah siap, apakah para guru sudah tahu?
Karena ada berbagai masukan, lagi-lagi kita berharap agar keputusan masuk sekolah maupun penentuan tahun ajaran baru tidak buru-buru.
Mas Nadiem bersama Kemendikbud memang harus menunggu keputusan dari Gugus Tugas Covid-19. Tapi, apakah mereka sudah terima saran dari pihak pelaku pendidikan?
Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi mengungkapkan bahwa Kemendikbud hingga saat ini belum meminta masukan dari PGRI sebagai perwakilan guru, ahli pendidikan, maupun daerah.
"Tidak (dimintai masukan), orang sudah pinter sendiri kementeriannya. Jangankan PGRI, para ahli juga tidak diminta pendapatnya daerah juga. Padahal yg dibutuhkan adalah menghimpun pikiran," ucap Unifah pada hari Senin (25/06/2020).
Tadi disampaikan bahwa pihak IGI berupaya mendesak Kemendikbud, dan Zainuddin Maliki pun ikut menuangkan pendapatnya. Sekarang PB-PGRI juga membuka seluas-luasnya tukar pendapat. Apa ini berarti Kemendikbud sudah tidak butuh saran dan masukan?
Sungguh alamat bahaya jika Kemendikbud bersama Mas Nadiem “sudah pinter sendiri” sebagaimana yang disampaikan oleh Unifah.
Negeri ini punya banyak ahli pendidikan, punya organisasi yang peduli dengan pendidikan, serta punya guru-guru yang mengabdi untuk pendidikan. Sangat disayangkan jika mereka-mereka ini tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan masuk sekolah.
Terang saja, pihak yang banyak terlibat di lapangan adalah para guru. Apa saja keluhan, tantangan, dan problematika pendidikan di lapangan mestinya dapat dijadikan rujukan utama dalam memberikan keputusan.
Biasanya, problematika itu sudah dikantongi oleh perwakilan guru seperti PGRI, IGI, serta pengamat pendidikan yang benar-benar peduli dengan pendidikan. Apalagi suasana hari ini masih dalam pandemi, saran dari kementerian sebelah juga patut jadi bahan pertimbangan.
