Tajuknya saja adalah pendidikan karakter, bukankah nilai utama yang menjadi cover karakter seperti "berakhlak mulia" harus dinomor-satukan? Mungkin terlalu jauh jika saya mengumbar-umbar urutan nilai yang sejatinya tidak melulu mencerminkan esensi.
Hanya saja, baik saya maupun saudara-saudara para pelaku pendidikan yang peduli dengan keberadaban bangsa ini cukup prihatin dengan degradasi karakter generasi penerus bangsa. Ada perundungan, kekerasan seksual, hura-hura, tebar syahwat di medsos, dan lain-lain.
Semua fakta-fakta miris ini begitu menggoyah perasaan sekaligus melahirkan prasangka yang tidak ringan. Tajuknya pendidikan karakter, muatannya juga karakter, jalannya sudah lebih dari 5 tahun, tapi mengapa ada kesenjangan yang begitu besar antara tajuk dan fakta di lapangan?
Di sinilah kemudian kita butuh dengan yang namanya reformasi pendidikan. Desain pendidikan karakter perlu dibedah, nilai para pemangku kebijakan perlu dibedah, kompetensi guru perlu dibedah, dan kesenjangan pendidikan dari segi infrastruktur juga wajib dibedah.
Begitu pula dengan perbaikan 8 Standar Nasional Pendidikan. Mulai dari standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, hingga penilaian pendidikan, semuanya butuh pencerahan, bukan malah sekadar jadi kitab akreditasi semata.
Kalau saja 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) ini hanya dijadikan kitab akreditasi, susah kiranya untuk kita sandingkan kepada profil pelajar Indonesia 2020 yang memiliki pilar utama karakter Pancasila.
Tambah lagi di tengah pandemi saat ini, "gercep" alias gerak cepat pendidikan tidak lagi bersandar pada efektif atau tidaknya pembelajaran. Yang penting, masih bisa belajar walau dalam kondisi apapun dan di posisi manapun.
Mirisnya, di tengah wabah pun masih ada kebobrokan karakter yang diviralkan oleh generasi muda kita. Kemarin ada aksi "buka-bukaan" via medsos, dan baru-baru ini ada aksi corat-coret seragam yang sudah di luar batas kewajaran. Malu kita sebenarnya, tapi inilah wajah kita.
Reformasi Pendidikan, Mendingan Melompat atau Berlari?
Sedikit ada kelucuan (dalam artian positif) saat membaca kembali pesan Pak Jokowi yang disampaikan kepada Mas Nadiem terkait dengan Merdeka Belajar. Pak Jokowi berharap lebih atas kemampuan Mas Mendikbud yang sudah pro soal digitalisasi.
"Mandat Presiden Joko Widodo adalah kita harus lompat melalui digitalisasi. Dan itu membutuhkan paradigma baru di dunia pendidikan, baik pendidikan menengah ke bawah dan pendidikan tinggi. Di mana fokusnya adalah kepada kreativitas, computational logics, dan juga fokus kepada berkarya," jelas Mas Nadiem secara telekonferensi di Jakarta, Rabu (6/5/2020).
Saat membaca kata "lompat," khayalan pertama yang berlarian di sudut-sudut pikir saya adalah, bagaimana caranya mengajak sekolah kami serta sekolah lain (3T) yang masih miskin sinyal untuk melakukan lompatan digitalisasi.
Terang saja, menimbang perbandingan infrastruktur, kualitas SDM, hingga soal pengembangan sistem ekonomi sudah tentu sekolah 3T kalah jauh dengan sekolah-sekolah model di pusat.
