Begitulah kiranya rasa hati para kepsek dan bendahara bos di seluruh sekolah saat ini. Membuat laporan pemanfaatan Dana BOS kadang sampai membuat mereka masuk angin, nafas jadi terengah dikejar deadline, bahkan hati pun ikut kepedasan karena inspektorat minta revisi.
Bisa dibayangkan jika ada sekolah yang sudah mampu menggelar pembelajaran online tapi Dana BOS mereka sudah dialihkan kepada kebutuhan-kebutuhan lain di luar kuota internet.Â
Berarti, makin kedut kening sang kepsek untuk mengolah uang. Selagi ia berpikir, bendahara mungkin belum terciprat sambal. Tapi, kalau sudah tiba chat dari kepsek untuk buat SPJ, barulah bendahara kedatangan "cabe rawit". Akhirnya, keduanya sama-sama kepedasan.
Maka dari itu, marilah kita doakan sejenak agar kedua profesi ini tetap amanah dalam mengemban tugasnya, dan jangan sampai mereka menyalahgunakan Dana BOS untuk kepentingan pribadi.
Kebijakan Mas Nadiem tentang pemanfaatan Dana BOS ini kiranya sudah cukup bijak, namun harus segera dilakukan sosialisasi secara maksimal ke seluruh penjuru daerah. Tidak hanya sekolah-sekolah pusat yang tahu dengan juknis baru, tapi juga sekolah-sekolah 3T.
Kita tentu tidak mau ada kejadian tentang kebijakan yang bagus dari pusat, namun bobrok di daerah karena tidak dijalankan atau tidak digubris oleh kepala sekolah di daerah. Lagi, pelaporan penggunaan Dana BOS secara transparan harus terus digaungkan.
Terakhir, selain digunakan untuk penggajian guru honorer non-NUPTK dan pembelian kuota, Dana BOS reguler juga bisa digunakan untuk membeli cairan disinfektan, carian pembersih tangan, masker, dan penunjang kebersihan lainnya.
Namun, kebijakan ini dikembalikan lagi kepada kepala sekolah dan ketersediaan Dana BOS di sekolah. Terang saja, jika kita tanyakan kepada kepala sekolah tentang berapa jumlah Dana BOS di sekolah, maka jawaban mereka pastilah sedikit dan kurang.
Maka dari itulah, kebijaksanaan kepala sekolah sangat diharapkan. Dana BOS yang sedikit jangan disia-siakan dan jangan pula dimanfaatkan untuk hal-hal yang bukan prioritas.
Salam.
