Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikbud, Praptono mengungkapkan bahwa Kemendikbud mengundang organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, hingga orang tua untuk berkontribusi.
 "Kita butuh partisipasi publik untuk berkontribusi meningkatkan pelayanan pendidikan. Kita perkuat keberdayaannya dari dukungan masyarakat," Ucapnya pada 10 Maret 2020.
Jujur saja, saat pendidikan mulai didekatkan dengan organisasi masyarakat, saat itu pula kita mulai was-was. Terlebih lagi dengan adanya kucuran dana hingga ratusan milyar untuk program ini.
Namun, untuk mengusir kekhawatiran ini, sudah semestinya pengawasan terutama bidang keuangan dan pelaksanaan diperketat agar nantinya program ini tidak disebut sebagai "proyek bakar uang" semata.
Sebenarnya lagi, penulis malah lebih setuju jika kontribusi publik ditujukan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan nyaman.
Misalnya dengan melibatkan para pelajar untuk berkewajiban mengikuti kegiatan gotong-royong di lingkungannya, mengajak para pelajar mendalami kearifan budaya lokal, pemantapan bahasa daerah, serta praktik-praktik materi muatan lokal.
Terang saja, kegiatan-kegiatan seperti ini sudah mulai punah implementasinya hingga mengakibatkan para generasi muda tidak begitu mengenal budaya di daerahnya sendiri. Katanya cinta NKRI dan berideologi Pancasila?
Akan lebih baik jika Kemendikbud memantapkan koordinasi kerja bersama pemerintah daerah setempat untuk menyelenggarakan pendidikan. Wujudnya juga masih sama, yaitu melahirkan Pelajar Pancasila.
Salam.
