Setelah mendengar kebijakan baru tentang dana BOS, tampaknya para guru honorer bisa sedikit tersenyum lebar. Berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020, sekolah melalui Kepala Sekolah bisa menggunakan 50% dana BOS untuk membayar gaji guru honorer.
Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebagaimana yang diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019, sekolah hanya boleh menganggarkan 15% dari total dana BOS untuk gaji tenaga honorer. Berarti untuk tahun ini anggaran naik sebesar 35%.
Lumayan membahagiakan, ini adalah salah satu bentuk apresiasi pemerintah terhadap guru honorer yang ikhlas dan berlelah diri mengabdi. Sedikit atau banyak asalkan naik gaji semua guru pasti akan bahagia, selama itu bukan omong kosong.
Tapi, biarpun ini bukan sekadar omong kosong, sudah pas dan ngena-kah bagi guru honorer?
Setelah menilik kebijakan lebih lanjut dan lebih dalam, ternyata sosok guru honorer yang berhak mendapatkan gaji dari kebijakan baru ini hanyalah guru yang sudah ber-NUPTK. Agaknya, setengah dari total guru honorer di Indonesia mulai merapatkan bibir senyumnya.
Terang saja, berdasarkan data Kemendikbud per tanggal 18 Desember 2019 ternyata ada 53% dari total 1.498.344 guru bukan Pegawai Negeri Sipil yang belum memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
"Jumlah guru yang sudah memiliki NUPTK sebanyak 708.963 orang atau 47% dari total 1.498.344 guru yang bukan PNS," ucap Pelaksana Tugas Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbud Ade Erlangga Masdianadi Jakarta, Kamis (13/02/2020).
Lebih dari setengah guru honorer belum ber-NUPTK, berarti pupuslah harapan mereka untuk menerima tambahan gaji. Dan jika kebijakan tetap bertahan, bukankah ini hanya akan jadi bumerang?
Terang saja, jika sebuah kebijakan yang dihadirkan belum bisa menyenangkan dan memayungi guru honorer secara mayoritas, bisa disebut kebijakan ini masih setengah hati.
Terlebih lagi, kebijakan ini hanya menaungi 47% guru honorer. Bagaimana mungkin 53% lainnya akan duduk diam dan menganggut. Minimal mereka akan iri dan melayangkan banyak keluh.
Pak Menteri Harap Kaji Lagi, Dana BOS "Bisa Jadi Bumerang"
Jika kemudian digandengkan dengan kesejahteraan guru honorer, agaknya kebijakan ini bukanlah solusi tepat dan mantap. Kegelisahan ini juga sejalan dengan opini Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji.
"BOS itu bukan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer, tapi pengalihan masalah sementara dan tidak strategis untuk guru honorer," katanya di Jakarta, Kamis (13/02/2020).
Bagaimana bisa jadi solusi jika secara aturan saja tidak semua guru honorer bisa menikmatinya, karena mereka belum punya NUPTK. Hal ini kembali melahirkan persepsi "Berarti untuk mendapatkan NUPTK itu rumit dan susah, kan?"
Pertanyaan yang sepadan juga disampaikan oleh Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) DKI Jakarta Nur Baitih.
"Persyaratan yang mendapatkan gaji dari dana BOS harus punya NUPTK. Pertanyaan saya, bagaimana guru yang sudah lama mengajar, data sudah ada di dapodik, tetapi tidak punya NUPTK?," ucap Nur pada Rabu (12/02/2020).
Untuk bisa mendapatkan NUPTK, seorang guru honorer mesti memiliki SK Kepala Daerah. Bukan perkara mudah bagi mereka untuk mendapatkannya. Terang saja, jika Kepala Daerah sudah mengangkat guru honorer berarti mereka juga ikut turun tangan dalam menggaji.
Sedangkan di sini guru honorer yang dimaksud Mas Nadiem adalah mereka yang nantinya akan menerima gaji dari Dana BOS sekolah. Berarti, sekolah menggaji dan pemerintah daerah juga menggaji.
Tapi, apakah pemerintah daerah mau mengeluarkan SK untuk selanjutnya dipakai guru honorer mengajukan NUPTK? Akhirnya semua jadi ribet dan berbelit.
Padahal, skema Dana BOS bukan hanya diperuntukkan untuk penggajian guru honorer saja. Masih banyak keperluan penting dan menjadi prioritas sekolah seperti pemberdayaan perpustakaan, penyediaan media dan alat pembelajaran, ekstrakulikuler, dan sebagainya.
Maka dari itulah, kiranya pemerintah dapat mengkaji ulang skema penggajian guru honorer ini. Secara pribadi saya cenderung setuju bahwa harus ada dana alokasi khusus yang diperuntukkan untuk menggaji guru honorer, dan itu bukan dari Dana BOS.
Terang saja, di samping ingin naik gaji sebenarnya lebih penting bagi guru honorer diberikan kejelasan karir. Terutama bagi mereka yang sudah mulai berusia senja, rasanya pengangkatan menjadi PNS adalah sesuatu yang sangat bijaksana mengingat bakti dan pengabdian yang sudah lama.
Jikapun pemerintah ingin meneruskan kebijakan penggajian dari Dana BOS, agaknya pertimbangan penghapusan NUPTK sebagai prasyarat penggajian perlu jadi kajian prioritas sembari mencari solusi terbaik untuk ke depannya.
Salam.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
