Mohon tunggu...
Ozy V. Alandika
Ozy V. Alandika Mohon Tunggu... Guru - Guru, Blogger

Seorang Guru. Ingin menebar kebaikan kepada seluruh alam. Singgah ke: Gurupenyemangat.com

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Korupsi dan Fenomena Air Hujan dalam Baskom

11 Desember 2019   20:45 Diperbarui: 12 Desember 2019   08:27 377
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Hai Para Koruptor, Apa Kabar?

Apakah kalian mulai was-was hari ini? Rakyat begitu geli dan gatal lihat perilaku koruptor yang sudah jadi local wisdom negeri ini. Sudah berapa banyak hak rakyat ditelannya, berapa banyak suap dikunyahnya, dan berapa penjara dilewatinya.

Korupsi, telah lama digaungkan hingga pekikannya melukai telinga kita sebagai rakyat. Bukan sekadar merusak, melainkan juga melukai, menodai diri dan lembaga negara. 

Tidak ada jaminan bagi mereka yang memakai kopiah untuk bisa bergelar bersih dari korupsi, malahan kopiah itu sendiri yang menutupi terangnya dosa koruptor.

Bagaimana rakyat bisa tidak terluka jika para koruptor berleha-leha dengan raut bahagianya. Wajar jika beberapa hari ini kita semua teriak hukuman mati untuk koruptor. 

Caranya terserah, apa mau dipenggal langsung, atau digantung terlebih dahulu di atas Monas lalu ditembak. Duuuarrr. Hiperbola lagi kan ujungnya!

Terang saja, keinginan rakyat yang merasa kesal dengan perilaku koruptor segera dibantah oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Saut Situmorang. Judulnya di media Kompas saja sudah menjengkelkan kita. "Pimpinan KPK Anggap Wacana Hukuman Mati Koruptor Cerita Lama"!

Dalam pernyataannya, Saut Situmorang menegaskan bahwa seharusnya wacana hukuman mati bagi koruptor tidak perlu dikembangkan lagi. Ia menyatakan masih banyak pekerjaan rumah yang lebih substansial untuk diselesaikan dalam pemberantasan korupsi.

Padahal Jokowi menganggap wacana itu "bisa saja" diterapkan, dengan menimbang adanya kehendak kuat dari rakyat. Wajar, karena negara ini  negara demokrasi dan rakyat punya hak untuk menyampaikan apresiasinya.

Agaknya rakyat begitu menanti program seperti apa yang akan diviralkan pemerintah untuk mewujudkan negara Indonesia yang antikorupsi. Di saat-saat penantian ini, bukan program yang keluar melainkan pertunjukan teater bertajuk "Prestasi Tanpa Korupsi" yang diperankan oleh beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun