Mohon tunggu...
Yulius Roma Patandean
Yulius Roma Patandean Mohon Tunggu... Guru - English Teacher (I am proud to be an educator)

Guru dan Penulis Buku dari kampung di perbatasan Kabupaten Tana Toraja-Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Menyukai informasi seputar olahraga, perjalanan, pertanian, kuliner, budaya dan teknologi.

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan Artikel Utama

Integritas dan Prestise UN, Cukup Kami Guru yang Paham

13 November 2024   19:08 Diperbarui: 15 November 2024   13:14 274
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Mau tidak mau, saya ikut kebijakan sekolah. Maka, bukan siswa yang mengerjakan soal ujian, tetapi saya. Jika tiba waktunya jawaban sudah siap, maka panitia ujian akan mengantar daftar hadir pengawas ruang sambil membawa kunci jawaban.

Tahun 2008, saya bahkan merelakan honor 6 bulan tidak dibayar oleh satu SMK swasta karena saya menolak menjadi tim khusus mengerjakan soal UN. Pada akhirnya saya mundur dari sekolah itu.

Memasuki UN berbasis komputer, praktik melanggar integritas makin canggih pula. Kali ini ada calo khusus yang menjual kunci jawaban di setiap kabupaten. 

Satu sekolah ada siswa yang menjadi kaptennya. Tugas setiap kapten mendata siswa yang berminat membeli kunci jawaban. Satu mapel dihargai minimal Rp100.000 untuk semua paket.

Sekolah tahu praktik ini, tetapi oknum dalam sekolah pun terlibat. Mereka seolah acuh. Alasannya, kan siswa sendiri yang bayar. Sekolah yang dapat manfaatnya, lulus semua.

Inilah praktik tak berintegritas yang terjadi di ketika UN. Sekolah saya yang ada di kampung pun sangat mahir menjaga prestise meskipun melanggar integritas.

Selain itu, penyelenggaraan UN akan membuka kembali lembaran baru yang kelam. Di mana pada saat UN, terlalu banyak pengeluaran sekolah dari sisi biaya untuk membayar wartawan, LSM, anggota TNI, petugas kepolisian, pengawas dari Kemenag, pengawas dari dinas pendidikan, pegawai Pemda, dll. 

Kepala sekolah, ketua panitia dan bendahara UN paling sibuk dan paling pusing setiap kali masa UN karena selalu ada tuntutan membayar uang bensin/transport tamu tak diundang yang datang.  Tak semua juga meminta, tetapi rata-rata. 

Jika memang menteri pendidikan dasar dan menengah yang baru bersikeras untuk melakukan kembali UN, maka sebenarnya bukan terobosan. Itu adalah ungkapan sakit hati terhadap pendidikan selama 2 periode kepemimpinan Jokowi yang tanpa UN. 

Mengembalikan kebijakan Ujian Nasional adalah langkah mundur. Sekaligus program mengembalikan mereka yang dulu tak mendukung Kurikulum Merdeka untuk kembali ke metode masa lalu yang boleh jadi praktik kecil biang keladi KKN.

Secara pribadi, saya sangat merdeka ketika UN ditiadakan sebagai syarat ketulusan siswa. Harga diri guru sangat terinjak oleh praktik menjual kunci jawaban di masa ujian. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun