Menunggu Dampak Positif Transisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Pemerintahan baru akan segera berlangsung di bumi NKRI dalam beberapa hari ke depan di bulan Oktober 2024. Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf secara resmi akan digantikan oleh pasangan terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Prabowo akan resmik menjadi presiden ke-8 Indonesia sepanjang sejarah pada hari Minggu, 20 Oktober 2024.

Sudah menjadi tradisi bahwa setiap pergantian presiden pasti akan diikuti dengan rombongan para menteri. Presiden dan wakil presiden baru berembuk dengan partai pendukung untuk menentukan sosok yang tepat menduduki jabatan menteri. 

Seperti diketahui pula bahwa pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029, terjadi perubahan signifikan pada jumlah kementerian. Dari 34 kursi kementerian era presiden Jokowi menjadi 47 kementerian. 

Pertambahan kursi menteri ini tentunya telah melalui pertimbangan matang Prabowo-Gibran. Tugas dan dampak dari setiap pos kementerian pastinya pula telah selaras visi dan misinya. Anggaran kementerian tentunya akan membengkak. Demikian pula dengan pengangkatan pegawai-pegawai kementerian nantinya. 

(Sumber: Diolah dari @prabowo)

Sehingga, sangat menarik untuk ditunggu, apakah kementerian yang sedikit gemuk ini benar-benar untuk melayani ratusan juta warga Indonesia atau sekedar membagi jatah jabatan kepada partai pendukung. Termasuk di dalamnya memberikan kesempatan kepada tokoh dan organisasi di balik layar yang memenangkan Prabowo-Gibran pada Pilpres yang lalu. 

Tanpa mendiskreditkan keberadaan partai pendukung dalam jabatan kementerian, saya sangat berharap bahwa setiap sosok menteri yang dipilih benar-benar sosok yang paham akan jabatan dan tugasnya. The right person on the right position. 

Tantangan besar ke depan sudah menanti. Kesejahteraan masyarakat selalu menjadi visi dan misi yang sulit terwujud. Harga BBM yanmg berimbas pada biaya operasional dan harga sembako cenderung meningkat. 

Swasembada pangan sulit terwujud, kerusakan lingkungan meningkat di mana-mana, kemacetan tiada henti, kondisi keamanan masih kembang-kempis, dll.

Belum lagi penanganan korupsi yang entah kapan bisa tuntas. Penindakan hukum yang juga banyak tebang pilih.

Siapapun yang menjabat posisi menteri pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang selama ini masih sering disoroti karena implementasi Kurikulum Merdeka, perlu meningkatkan kualitas pondasi Kurikulum Nasional yang telah ada, bukan menggantinya. 

Sosok yang paham seluk-beluk pendidikan wajib ada di posisi ini. Sebisa mungkin, posisi Mendikbudristek (Kalau tidak dipecah lagi) diisi oleh sosok profesional, bukan dari perwakilan partai pendukung.

Lalu, di posisi Menteri Olahraga. Prestasi tak kunjung membaik karena mereka yang menjabat silih berganti bukan sosok yang paham olahraga itu sendiri. Jabatan menteri ini sekiranya dari kalangan profesional juga.

Pembinaan atlet harus selaras dengan Kurikulum Nasional. Sehingga ada pembinaan secara berjenjang sejak dari tingkat sekolah.

Demikian pula dengan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah. Kemendikbudristek dan Kemenpora wajib bersinergi. 

Majunya prestasi di bidang olahraga, tak bisa instant. Perlu didukung ketersediaan sarana pendukung di sekolah.

(Sumber: Diolah dari @prabowo)

Toleransi antar umat beragama di Indonesia saya kira masih menjadi poin penting yang wajib ditindaklanjuti oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Seperti diketahui bahwa selama pemerintahan presiden Jokowi 2 periode, masalah toleransi ini masih belum sepenuhnya membaik. 

Pembubaran ibadah, pengusiran dan penutupan paksa rumah ibadah terhadap kelompok minoritas masih sering terjadi. Aksi pembunuhan secara sadis kepada kaum minoritas di Poso, misalnya.

FKUB memang telah terbentuk hingga ke tingkat daerah, tetapi sejauh ini implementasi perannya belum maksimal. Dampak siginifikan hingga ke kelompok terkecil masih bias.

Besar harapan bahwa setelah kehadiran Paus Fransiskus pada bulan September 2024 yang lalu di Indonesia, pemerintahan baru benar-benar menjamin kedamaian antar umat beragama di Indonesia. Sehingga, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang selalu digaungkan tak terluka lagi.

Termasuk yang menjadi PR besar pemerintahan Prabowo-Gibran adalah perdamaian di tanah Papua. Menteri yang membidangi Pertahanan, Hukum dan HAM, Urusan Dalam Negeri, Panglima TNI dan Kapolri harus benar-benar sosok yang paham tentang Papua.

Jangan lagi terjadi kesenjangan yang membuat pembunuhan dan aksi sadis menimpa prajurit TNI, anggota Polri, guru, petugas kesehatan dan masyarakat pendatang.

Komunikasi yang terbangun antara Presiden  Jokowi dan Prabowo Subianto untuk menjembatani transisi pemerintahan ini sangat penting. Prabowo tentunya sudah melihat program jangka panjang pemerintahan sebelumnya.