Akal-Akalan PPDB Sekolah Negeri

"Begini pak, titipkan saja dulu di sekolah lain selama beberapa bulan, nanti kalau ada siswa pindah atau kursi kosong, baru pindah ke sini. "

Inilah salah satu pembicaraan yang terjadi di antara kepala sekolah dengan salah satu orang tua siswa. Bukan karena kebetulan, yang bertemu kepala sekolah adalah salah satu pejabat publik.

Di kesempatan berikutnya, beberapa orang tua disarankan untuk mendaftarkan anaknya pada sekolah negeri di kampungnya. Ada pula yang dianjurkan untuk mendaftarkan diri di sekolah-sekolah swasta yang ada di kota. Belajar di sana 2-3 bulan atau 1 semester kemudian pindah ke sekolah favoritnya jika sudah ada kursi kosong.

Trik demi trik diupayakan agar anak bisa masuk di sekolah negeri, secara khusus SMA negeri unggulan yang letaknya ada di kota kabupaten. Semakin maju dan canggih aplikasi PPDB yang digunakan, tidak membuat surut tekanan-tekanan terhadap panitia PPDB di sekolah. 

Calon peserta didik titipan justru setiap tahun semakin bertambah pula. Deretan tokoh masyarakat dan pejabat ramai-ramai mencoba menitipkan anak lewat kepala sekolah, guru dan panitia. Semua guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah pun memiliki kepentingan yang sama dengan para panitia.

Hanya saja, aplikasi PPDB tahun ini, secara khusus di Provinsi Sulawesi Selatan, semakin baik. Semakin baiknya aplikasi makin maksimal hasil seleksinya ketika ditunjang integritas dari kepala sekolah selaku penanggung jawab dan panitia, khususnya operator dan admin.

Memang, hanya satu hingga tiga sekolah negeri dengan status unggulan dan favorit yang menjadi sasaran tumpukan calon peserta didik setiap tahunnya. Tetapi tumpukan tersebut sangat berpengaruh pula pada keterisian kuota pada sekolah-sekolah negeri di wilayah pinggiran.

Sebagai contoh, jika ditinjau dari jumlah SMA negeri yang ada di Kabupaten Tana Toraja sebanyak 13 sekolah negeri, jumlah ini sudah sangat maksimal untuk menampung lulusan SMP setiap tahun. Sekolah-sekolah ini sudah tersebar ke setiap kecamatan yang ada.

Akan tetapi, sekali lagi tersedianya sekolah negeri di setiap kecamatan tidak membuat kuota sekolah tersebut terisi setiap tahun. Masih saja ada sekolah negeri yang belum memiliki pendaftar hingga seleksi PPDB hampir ditutup. 

Penyebab masih kosong dan minimnya peminat SMA negeri di kecamatan adalah animo alumni SMP yang lebih memilih masuk kota. Beragam alasan melatarbelakanginya, antara lain anak-anak ingin merasakan kualitas pendidikan yang lebih baik, biaya pendidikan lebih murah, ingin ganti suasana, diajak orang lain untuk tinggal di kota, dll. 

Siswa titipan pun merajalela efek dari banyaknya siswa dari kampung yang masuk kota. Rata-rata yang dititip adalah mereka yang menumpang di rumah pejabat atau di keluarga yang memiliki jabatan penting di kota, termasuk anggota DPRD kabupaten.

Sekolah swasta di kota pada akhirnya menjadi sasaran tempat berlabuh sementara. Dititip sementara, sambil mengecek ketersediaan kursi kosong di sekolah negeri yang diinginkan. Sekolah swasta pun tak mau sekedar dijadikan tempat titipan. Kepala sekolah setempat memasok uang pangkal tinggi yang wajib dibayar sekali. Hal ini untuk mengikat siswa agar tidak kabur lagi ke sekolah negeri di kemudian hari. 

Sekolah negeri di pinggiran kota juga melakukan kebijakan yang dimaksudkan untuk mengikat siswa titipan untuk jera. Ada sekolah yang membuat perjanjian tertulis di atas materai. Menaikkan uang pindah keluar hingga memberikan layanan gratis. Tetapi masih tetap jebol, anak-anak lebih rindu masuk kota di sekolah negeri.

Rumitnya mencari penyelesaian polemik PPDB di sekolah negeri jenjang SMA ini akan terus terjadi setiap tahun. Sehingga, mungkin lebih baik jika seleksi PPDB ini diserahkan kembali kepada sekolah-sekolah untuk menyeleksi secara mandiri lewat tes tertulis. Jika pun ada polemik di dalamnya, akan mudah terselesaikan karena sifatnya interen.

Jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua dan prestasi selama ini masih memiliki banyak celah yang membuat masalah demi masalah terkait PPDB terus terjadi. Aplikasi memang canggih, tetapi selalu ada celah masuknya ketika diperhadapkan pada kekuatan integritas penanggung jawab, panitia, operator dan admin PPDB.