Pembahasan berkaitan dengan pandangan Daniel Levi tentang hal yang sama pada tahun 1950-an. Menolak politisasi SARA dan kebijakan moneter dengan melakukan upaya sosialisasi dan membuka dukungan masyarakat dalam proses pengawasan.
Kegiatan terkait sosialisasi pengendalian dilakukan dengan berbagai cara, seperti kegiatan deklarasi Panitia Pengendali Pemilu yang menyatakan penentangan terhadap kebijakan moneter dan isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) dalam pelaksanaannya. Untuk pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub).
Pernyataan yang dikeluarkan itu ditandai dengan komitmen bersama: “Kita tolak kebijakan moneter, bersama kita tolak politisasi SARA untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024.”
Penjelasan anti-mata uang didasarkan pada asumsi bahwa setiap pemilih adalah pengontrol setidaknya oleh suaranya sendiri. Setiap pemilih adalah pengamat lingkungannya sendiri, setidaknya di mana dia memilih. Oleh karena itu, tugas utama dalam mempromosikan konsep kontrol universal adalah mendidik pemilih tentang hak politik mereka dalam pemilihan umum.
Hak suara dalam pemilu tidak terbatas pada pemungutan suara pada hari pemilu.
Pemilih juga harus memastikan bahwa hak mereka tidak disalahgunakan oleh pilihan yang buruk. Dalam situasi saat ini, pemilu bukan hanya tentang pembagian nafkah (uang), tetapi juga tentang kesadaran politik bahwa pemilu memiliki hak untuk memberikan penentuan nasib sendiri dan memastikan penentuan nasib sendiri pemilih. Tidak akan terganggu.
Tema pernyataan tersebut adalah menentang dan menentang politik uang dan politisasi SARA dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Isi pengumuman pembacaan tersebut adalah sebagai berikut:
“Melindungi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, tata usaha negara dan wakil auditor dari praktik politik mata uang dan SARA, karena merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat. Jangan menggunakan kebijakan moneter dan SARA sebagai sarana untuk membuat sebuah keuntungan.” Simpati pemilih karena merongrong keutuhan dan kedaulatan rakyat; Menyerukan pemilih untuk membuat pilihan cerdas berdasarkan program kerja, bukan kebijakan moneter dan SARA; mendukung pemantauan dan penanganan pelanggaran oleh lembaga pengawas pemilu terhadap kebijakan moneter dan SARA ; Tidak melakukan segala bentuk intimidasi, kekerasan atau perilaku yang dapat mempengaruhi penanganan pelanggaran kebijakan moneter dan SARA.”
Februari 2024 akan menjadi yang tersibuk di Indonesia karena pemilihan parlemen berlangsung di sana. Oleh karena itu, tahun 2023 merupakan hari terpenting bagi parpol dan politisi untuk merebut simpati masyarakat dan memilihnya di tahun 2024. Parpol sudah mulai mendaftarkan kader-kader terbaiknya untuk merebut hati rakyat. Ada yang berlatar belakang seperti tokoh agama, artis, pengusaha, aktivis, dll.
Akan ada begitu banyak kelompok kampanye dan strategi untuk memenangkan hati masyarakat, sehingga setiap partai politik dan kadernya harus memiliki strategi jitu. Terkadang strategi ini menggunakan berbagai cara, termasuk politik identitas dan SARA. Kebijakan SARA adalah sesuatu yang dirancang dalam rumah politik agar SARA menjadi aset politik yang digunakan pada saat-saat tertentu untuk mendapatkan keuntungan politik dengan menyebarkan isu-isu SARA. Kini, isu politik identitas dan politik SARA capres RI 2024 tersebar di berbagai platform media sosial. Indonesia memiliki suku, agama, ras dan golongan yang berbeda-beda sehingga memiliki potensi SARA yang besar.
Berbicara tentang pemilu yang lalu, isu SARA seringkali muncul menjelang pemilu. Politisi melakukan politik SARA dengan gencar menyebarkan isu SARA menjelang pemilu. Setidaknya ada empat faktor yang harus diperhatikan dalam setiap pemilihan umum, yaitu orang, partai, calon, dan sumber daya. Namun, hal-hal, waktu dan tempat mempengaruhi urutan faktor-faktor yang paling penting. Urutan penyebutan di awal surat merupakan urutan ideal yang jarang terjadi dalam kenyataan.
