"Kami juga sudah menyiapkan pasukan Raiders dan Kavaleri untuk tindakan pengamanan terhadap dua terpidana mati, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan mulai dari Lapas Kerobokan menuju Bandara Ngurah Rai Bali," katanya. Sumber disini.
Bahkan selain itu, sebagaimana dilansir oleh www.okezone.com, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga memberikan sinyal dengan penuh ketegasan, tidak akan berkomunikasi dengan Pemerintah Australia untuk mengeksekusi dua terpidana mati asal negeri kanguru tersebut.
Menurut JK, hal itu sudah menjadi kewenangan Pemerintah Indonesia. Karenanya, tidak ada gunanya jika eksekusi mati harus berkomunikasi lebih dahulu dengan Australia.
"Enggak, enggak. Kita tidak menjalin komunikasi," tegas JK di Kantor Wakil Presiden Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Senin (23/2/2015). Sumber berita disini.
Terkait dengan situasi kesiagaan ini, Presiden Jokowi juga memperingatkan semua pihak untuk tidak memanas-manasi antara Indonesia dengan Australia. Kepada www.kompas.com, Presiden Joko Widodo tidak mau mempersoalkan lagi pernyataan Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang mengungkit soal bantuan Australia untuk korban tsunami dalam protesnya akan ancaman hukuman mati terhadap kelompok Bali Nine. Menurut Jokowi, pemerintah Indonesia sudah mendapat klarifikasi dari negara kangguru itu.
Presiden juga tak mau menyebutkan secara rinci soal klarifikasi yang didapat pemerintah Indonesia itu. Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan bahwa sikap pemerintah tak akan melunak terhadap terpidana mati kasus narkoba. Sumber disini.
-------mw-------
*) Penulis adalah Jokowi Lover yang lebih cinta Indonesia
**) Sumber bacaan
1. Comment: John Howard's Preemptive Strike Thesis. Journal of South Pacific Law Volume-7 Issue 1 2003. Myint Zan. www.usp.fj. Web. 21 Februari 2015.
2. Pre-emptive self-defence against states harbouring terrorists. RGSL Research Papers No. 4. 2011. Megi Medzmariashvili. Riga Graduate School of Law. PDF. Web. 21 Februari 2015.
3. Charter of the United Nations. UNO. Web. 23 Februari 2015.
4. The Use of Force and Pre-Emption: A Legitimate Practice Under the UN Charter? Volume 11, Number 3 (September 2004). Narelle Thomas BA, B Jour. Murdoch University Electronic Journal of Law. http://www.austlii.edu.au/. Web. 21 Februari 2015.
5. Professor Ashley Deeks on the Law of Pre-emptive Strikes. 17 November 2014. http://www.law.virginia.edu. Web. 21 Februari 2015.
6. World: Does A Defense Of Preemptive Strikes Open A Global Pandora's Box? 3 December 2002. Jeremy Bransten. http://i-p-o.org. Web. 21 Februari 2015.
7. Malaysia, Philippines slam Howard's preemptive strike talk. 2 December 2002. Fairfax Digital. Web. 23 Februari 2015.
8. What is a Preemptive Strike? n.d. WiseGEEK. www.wisegeek.com. Web. 21 Februari 2015.
9. English Dictionary. www.collinsdictionary.com. Web. 21 Febaruary 2015.
