Mohon tunggu...
OtnasusidE
OtnasusidE Mohon Tunggu... Petani - Petani

Menyenangi Politik, Kebijakan Publik dan Kesehatan Masyarakat

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Matinya Moral Penjual atau Pembeli Surat Keterangan Covid 19 Palsu

4 Juni 2021   13:32 Diperbarui: 4 Juni 2021   13:47 219
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Mencegah penyebaran Covid 19 dengan penegakkan protokol kesehatan mudah diucapkan tetapi sulit dilaksanakan. Sudah tahu diminta untuk menjaga jarak di kasir tetapi yang egois, abai dan terus mendekat satu sama lain. Petunjuk di lantai dan tulisan besar di depan kasir jelas untuk menjaga jarak tetapi diabaikan seakan tak berarti tulisan tersebut.

Ibarat pintu yang ditempeli push dan pull. Pengguna sering salah dan tidak mau mengerti, paham dengan push dan pull. Kalau pintunya memang push dan pull, bisa celaka. Tahu itu bahasa Inggris akhirnya diganti dengan tarik dan dorong. Masih juga salah. Dari luar mendorong masuk dan setelah ingin keluar dari dalam mendorong lagi yang seharusnya menarik. Ini baru contoh yang sudah "berkarat".

Pandemi Covid 19 ini memang bikin gelagapan semua orang. Arus transportasi orang dan barang tidak mungkin dicegah. Pencegahan bisa dilakukan dengan periode waktu tertentu. Tidak bisa dilakukan dalam waktu yang sangat lama. Disiplin keras ala militer, no excuse adalah kunci. Bisakah? Sudah pasti tidak jawabannya. Kehidupan manusia sudah sangat kompleks dan jumlahnya juga sangat besar.

Kebijakan yang diambil untuk menangani Covid 19 ini adalah kebijakan yang lentur tetapi sekaligus rigid. Peraturan yang diambil dianggap memusingkan pelaksana. Masyarakat menilainya dengan ribet.

Memang begitulah adanya. Setiap daerah berbeda kondisinya satu sama lain. Pusat sudah memberikan arahan dan sebenarnya bisa berkonsultasi terlebih dulu dengan pusat sebelum daerah mengambil keputusan. Jangan sampai antara keputusan daerah yang diambil ternyata tidak sejalan dengan keputusan pusat, kalaupun tidak sejalan, daerah pasti memiliki alasan tertentu dan memiliki tanggung jawab atas keputusan yang diambil.

Kebijakan mudik kemarin misalnya. Ada yang memperbolehkan mudik lokal, ada juga yang khusus santri boleh mudik. Ketika dijalanan selama mudik terjadi kengeyelan maka itu seperti dianggap biasa saja. Apesnya ketika ternyata kasus melonjak maka yang disalahkan adalah pemerintah. Pemerintah pusat yang dianggap tidak tegas dan aturan selalu berubah.

Surat keterangan negatif Covid 19 yang semestinya mudah dan menjadi syarat untuk terbang malah dibuat, buat seakan ruwet sehingga memunculkan jalan pintas membeli surat keterangan negatif Covid 19 palsu. Baca dulu aturan sebelum terbang. Cari info dulu mengenai penyebaran Covid 19. Pelajari bahaya Covid 19. Kalau sudah tahu sebenarnya tidak ribet, ikuti prosesnya dan itu salah satunya bisa membuat diri terhindar dari penularan Covid 19.

Penjual surat negatif Covid 19 palsu salah. Pembeli juga salah. Ada permintaan dan penawaran. Ada penawaran dan permintaan. Kesimpulannya keduanya sudah mati moralnya.

Salam Kompal

kompal-60b9c67bd541df78cd4f3382.jpg
kompal-60b9c67bd541df78cd4f3382.jpg

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun