Menjaga Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Melalui Teknologi Informasi Komunikasi

Barang Kebutuhan Pokok (bapok) adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Harga barang kebutuhan pokok yang tidak stabil menyebabkan masyarakat tidak bisa mengatur anggaran belanja rumah tangga sesuai dengan penghasilan yang diperolehnya.

Pada masyarakat miskin hal itu pasti akan menurunkan tingkat kesejahteraannya. Bila harga bapok tidak bisa dikendalikan timbul ekspektasi masyarakat harga akan naik. Akibatnya harga akan naik terus. Harga bapok yang tidak bisa dikendalikan menyebabkan inflasi tinggi sehingga pada akhirnya mengganggu perekonomian.

Ketersediaan barang mempengaruhi harga barang kebutuhan pokok. Maka pemerintah berkewajiban untuk memperhatikan stok barang kebutuhan pokok untuk dapat mengendalikan harganya. Gangguan terhadap bapok selain pada saluran distribusi juga disebabkan oleh ulah para spekulan.

Kasus Venezuela

Kebutuhan bapok itu perlu diperhatikan dari sudut pandang konsumen maupun produsen dan pedagang. Kasus negara Venezuela bisa menyadarkan orang bahwa produsen, pedagang bapok jangan dimatikan. Di negara Amerika Latin itu, produsen dan pedagang barang tidak termotivasi karena pemerintah royal mengimpor barang kebutuhan tanpa menumbuhkan produsen, usahawan atau pedagang lokal. 

Ketika harga minyak turun, pemerintah yang harus membeli barang impor anggaran belanjanya terkuras. Sedangkan produsen lokal tidak bisa memenuhi permintaan. Barang tidak ada harganya melambung tinggi. Ekonomi merosot dengan drastis. Masyarakat marah. Seandainya banyak produsen dan pedagang lokal maka pemerintah tidak akan bangkrut.

Peran Kementerian Perdagangan

Di situlah peranan Kementerian Perdagangan yang selain mengurusi kecukupan stok dan harga bapok juga berperan untuk memperhatikan aspirasi para pedagang.

Pada hari raya keagamaan permintaan akan bapok meningkat cukup tajam. Pada siklus itu para spekulan melihat peluang untuk menjual barang dengan harga yang tinggi misalnya menahan barang di gudang dan melepaskannya saat harga naik. Pada saat itu dan juga pada saat terjadi gejolak harga, peran pemerintah pusat maupun daerah diperlukan sekali dalam bentuk operasi pasar atau mencegah para spekulan mempermainkan harga barang kebutuhan pokok. 

Kementerian Perdagangan berada di tengah-tengah pusaran kesibukan itu seperti dimintakan oleh Presiden Joko Widodo dalam ratas (rapat terbatas) baru baru ini. Kementerian Perdagangan telah bergerak ke daerah-daerah melakukan koordinasi.

Kondisi geografis Indonesia sangat menantang  untuk  penyediaan pasokan bapok dan distribusinya ke daerah yang memerlukan. Infrastruktur yang terbatas  rentan dimanfaatkan oleh spekulan sehingga harga barang bergejolak. Bank Indonesia menyatakan bahwa dari hasil penelitian, karakteristik inflasi di Indonesia masih cenderung bergejolak yang terutama dipengaruhi oleh sisi suplai (sisi penawaran) berkenaan dengan gangguan produksi, distribusi maupun kebijakan pemerintah.

Pengendalian barang kebutuhan pokok mulai dari penentuan kebutuhan, produksi, penyediaan stok, distribusi ke masyarakat menjadi tugas bersama dari berbagai kementerian yang berkaitan. Dalam rantai pasokan itu penentuan kebutuhan akan barang pokok termasuk yang paling sulit. 

Barang produk pertanian dipengaruhi oleh cuaca. Permintaan akan barang oleh masyarakat tidak bisa dihitung secara tepat misalnya dari data historis periode sebelumnya antara lain karena masyarakat juga mempunyai ekspektasi terhadap barang kebutuhannya. Ekspetasi harga barang akan naik menjelang lebaran bisa menyebabkan gejolak harga. Padahal kenyataannya stok ada. Di sini peran Kementerian Pedagangan melalui survei pasar dan penyediaan data stok barang menjadi sangat penting.

Dalam rantai pasokan yang cukup panjang dan rumit itu peran Kementerian Perdagangan dalam mengendalikan stabilitas harga barang kebutuhan pokok menjadi krusial. Pertama-tama kementerian Perdagangan menetapkan regulasi harga Eceran Tertinggi untuk bahan kebutuhan pokok seperti produk pertanian dan peternakan yaitu beras dan daging sapi, selain harga produk industri seperti gula pasir dan minyak goreng. Tindakan penetapan harga itu diimbangi dengan pengawasan terhadap stok barang.

Pada sisi penawaran Kementerian Perdagangan mewajibkan pelaku usaha melaporkan  gudang perusahaan terdaftar. Langkah ini memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha sehingga mereka bisa menjalankan usaha dengan tenang yang pada akhirnya menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Di era ekonomi globalisasi disrupsi kebutuhan bapok bukan tidak mungkin terjadi mengingat liberalisasi perdagangan yang deras. Petani di pelosok bisa dirugikan oleh barang yang datang dari luar. Stok dan harga barang di pasar perlu bisa dipantau dalam waktu pendek agar bisa diambil keputusan yang tepat sasaran.

Sistem berbasis TIK

Era digital yang disebut era ekonomi 4.0 disongsong oleh Kementerian Perdagangan yang secara jeli telah membangun sistem informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi. Embrio sistem itu dikembangkan sejak tahun 2010 dikenal sebagai Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP). Tahun 2016 Sistem Informasi Perdagangan diluncurkan

Sistem Informasi Perdagangan ini berisi informasi rata-rata harga kebutuhan pokok di 34 ibukota propinsi, regulasi, berita, artikel, publikasi, pasar dan gudang, serta sarana distribusi perdagangan terkini yang terkait dengan perdagangan dalam negeri. Sistem Informasi Perdagangan ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan sehingga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

SP2KP sudah berkembang lebih jauh dengan memberikan informasi yang lebih sepesifik. Sistem Informasi bawang merah bisa menampilkan produksi dan harga serta pasokan nasional. Sistem Informasi Pasar Induk telah menjangkau seluruh provinsi dengan pasar induk dan pasar inpres di masing-masing provinsi. Kementerian Perdagangn juga telah melakukan survei terhadap 12 jenis bapok.

Dalam arahan untuk mengantisipasi Lebaran tahun ini Bapak Presiden telah memerintahkan kementerian Perdagangan untuk menjalankan fungsinya. Beberapa komoditi yang akan terus dipantau baik pasokan maupun harganya antara lain adalah beras, gula, minyak goreng, daging sapi atau kerbau, serta telur ayam dan daging ayam.

Selama ini masyarakat berpandangan bahwa para pelaku usaha itu mempermainkan harga barang teutama yang dikategorikan volatile food seperti cabai merah, bawang merah, beras, daging dan telur ayam ras. Untuk mengawal kelancaran pasokan, Kemendag akan melakukan penetrasi ke pasar rakyat dan ritel modern. "Bapok akan didistribusikan satu bulan sebelum puasa ke seluruh daerah sesuai kebutuhannya secara bertahap sebagai antisipasi terhadap iklim dan hal-hal tak terduga lainnya," demikian penjelasan dari Menteri Perdagangan

Pada sisi lain, para pengusaha yang benar berusaha tentu harus mendapatkan kepastian dan perlindungan. Para pelaku usaha tidak perlu khawatir akan adanya tuduhan penimbunan selama gudang dan perusahaan terdaftar, serta jumlah stok dilaporkan. "Tetapi jika harga naik dan barang di pasar tidak ada, namun hanya ada di gudang saja, maka itu jelas menimbun," kata Enggartiasto, menteri perdagangan.

Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan, antara lain meningkatkan jumlah distributor terdaftar yang ada di wilayahnya melalui Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi (TDPUD) Bapok, mendorong pelaporan stok oleh distributor terdaftar sesuai Permendag 20/2017, serta melakukan pencatatan stok dan konsumsi di daerah untuk mengetahui kondisi surplus/defisit bapok. Mendag juga mengimbau agar Pelayanan Satu Pintu Terpadu (PTSP) di daerah Kabupaten/Kota untuk menggunakan sistem luring (online) di http://sipo.kemendag.go.id untuk penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG).

Pendekatan pemecahan masalah perdagangan dari sisi penawaran dan permintaan secara simultan ini menariknya dilakukan melalui strategi penggunaan teknologi informasi komunikasi (TIK). Hal itu selaras dengan era digital sekarang ini. Masyarakat dan pemangku kepentingan layak mengapresiasi Kementerian Perdagangan untuk hal ini.

Iseng-iseng saja coba cek harga daging di Pasar Peunayong melalui sistem itu. Di manakah pasar itu, pasti Anda tidak tahu. Di Banda Aceh. Harga daging sapi paha belakang (12/4) tercatat sebesar Rp 110.000, di DKI harganya 130.000, di Jayapura Rp 140.000. Cukup wajar kelihatannya. Di situs itu tercatat bisa diakses 18 jenis bapok di baik pasar sentral maupun pasar inpres di 34 kota. Harga telur ayam ras di kota Gorontalo Rp 22.400/kilo, sedangkan di Serang Rp 20.000/kg. Anda bisa minta sms melalui  0821.1121.1148

Masyarakat tentu mengapresiasi pendekatan TIK oleh Kementerian Perdagangan ini. Masih ingat DKI diapresiasi oleh aplikasi Qlue, tetapi banyak orang mungkin belum tahu informasi harga yang disediakan di situs kementerian Perdagangan.

Ke depannya, Kementerian Perdagangan perlu melakukan solusi TIK lebih intensif dengan mengintegrasikan sistem ini dengan tim pengendalian inflasi daerah (TPID) yang dinilai sedikit banyak telah membantu pemangku kepentingan di daerah dalam merumuskan kebijakan terkait pengendalian harga. Keanggotaan TPID yang terdiri atas berbagai instansi pemerintahan daerah, Kantor Bank Indonesia (KBI), Biro Perekonomian, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Bulog, BUMD, serta pihak terkait lainnya sejauh ini mampu membuka jalan bagi sinergi koordinasi kebijakan dan kegiatan dalam kerangka stabilitas harga.

Mungkin sudah dilakukan, penulis tidak tahu.

Jangkauan kota yang dimonitor dan disuveri harganya perlu diperluas. Selain itu karena bahan pokok juga tidak hanya hasil produk pertanian dan peternakan maka harga barang seperti semen dan bahan bangunan lain perlu mulai dimasukkan dalam sistem.

Dalam geografis Indonesia yang luas ini informasi harga di pasar-pasar sangat bermanfaat.  Harga yang naik menandakan stoknya kurang, maka bisa dilakukan pengiriman barang. Masyarakat terlayani dan menjadi tenang setiap menjelang Hari Raya.

Persoalan kementerian Perdagangan belum selesai di sini. Solusi atas persoalan yang bersifat struktural misalnya peningkatan produktivitas, kelancaran distribusi, impor bapok dan struktur pasar yang efisien masih perlu dipikirkan dan dikoordinasikan dengan para pemangku kepentingan.  Namun Kementerian Perdagangan yang inovatif tentu akan bisa melaksanakan fungsinya dengan sukses.