Pilkada dan Resesi Ekonomi

Perhelatan politik di Indonesia yang akan dilaksanakan 9 Desember, menjadi salah satu topik yang hangat diperbincangkan, selain beberapa topik yang akhir-akhir ini menjadi trending di jagat maya. 

Sebut saja perseteruan Habib Riziq dan artis Nikita Mirzani, penurunan baliho Habib Riziq oleh TNI, OTT (Operasi Tangkap Tangan) Menteri KKP, Edhy Prabowo dan beberapa peristiwa lainnya yang terjadi di negara kita ini. Terlepas dari itu, pesta demokrasi yang  dilangsungkan lima tahun sekali ini menjadi moment yang selalu dinanti-nantikan. 

Namun, pesta rakyat tersebut selalu mengandung cacat dalam dirinya. Hampir setiap perhelatannya, beberapa kasus yang lumrah terjadi tidak pernah absen. Semisalnya, money politics dan penggunaan isu sara serta beberapa kasus lainnya. Kendati demikian, hal ini bukan sesuatu yang baru dan hemat penulis, peristiwa-peristwa seperti ini sudah menjadi bagian dan selalu mewarnai perhelatan politik kita di Indonesia.

Pemilukada kali ini dilaksanakan 270 wilayah yang terdiri dari 9 Propinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota.  Kali ini Indonesia merayakan pesta demokrasi yang luar biasa selain dilaksanakan secara serentak.  Namun di sisi lain, pemilukada ini menuai banyak perdebatan. Selain karena menelan anggaran besar juga dilangsungkan di tengah pandemi covid-19. 

Tentu saja diskursus tentang pemilukada lahir dari kecemasan pelbagai pihak dengan pertimbangan-pertimbangan yang cukup serius. Selain kekwatiran tentang keselamatan akibat serangan covid-19 juga resesi ekonomi yang melanda dunia saat ini termasuk Indonesia. Dua hal ini, hemat saya menjadi perhatian serius oleh setiap pemimpin negara yang terkena dampak covid-19. 

Keselamatan warga Indonesia dari pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi yang kian terpuruk adalah hal yang urgen mengapa kelangsungan pesta demokrasi di 270 wilayah menuai polemik. 

Di sisi lain, pemerintah justru bersikokoh agar pemilukada tetap dijalankan dengan menerapkan protokol kesehatan. Pertanyaan adalah apakah dengan menerapkan protokol kesehatan dalam kelangsungan pemilukada ini membatasi penyebaran covid-19?. Lalu di sisi lain, pemilukada serentak di 270 wilayah ini dengan anggaran yang begitu besar sangat berpengaruh terhadap ekonomi yang hingga pada saat ini mengalami stagnasi.

Resesi Ekonomi

Sebagaimana laporan dari Badan Pusat Statistik ( BPS) bahwa produk domestik bruto (PDB) RI pada kuartal III-2020 minus 3,49 persen (year on year/yoy).  Dengan demikian Indonesia resmi masuk ke jurang resesi, setelah pada kuartal II-2020 ekonomi RI juga terkonstraksi alias negatif (Kompas/5/09/20). 

Data ini menunjukkan bahwa perekonomian kita masuk dalam lingkaran kehancuran. Selain itu, lambannya perputaran modal yang di kuncurkan oleh pemerintah mengakibatkan sejumlah usaha kecil masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, tingkat konsumsi masyarakat selama pandemi covid-19 sangat menurun. Rendahnya tingkat konsumsi masyarakat juga berpengaruh terhadap perusahan-perusahan yang ada di Indonesia. 

Selain itu resesi ekonomi erat kaitanya dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Banyak orang yang tidak mau pergi belanja di Mall atau dipusat perbelanjaan lainnya karena takut terkena dampak covid-19.

Fithra Fishal Hastiadi dalam opininya di media Indonesia mengatakan bahwa ada  beberapa sektor yang menjadi penghela pertumbuhan ekonomi di kuartal III ialah sektor informasi dan teknologi serta sektor jasa kesehatan. 

Salah satu yang juga bisa menopang ekonomi ke depan ialah kinerja ekspor dan impor. Betapa tidak meski harus konstruksi 10,82% secara tahunan, kontraksi ini lebih rendah daripada proyeksi Kementerian Perdagangan yang memperkirakan kontraksi berada di angka 13%-15% (Media Indonesia, 09/9/20). 

Oleh karena itu, hemat penulis, penundaan kelangsungan pemilukada pada tanggal 9 Desember menjadi salah satu solusi alternatif untuk mengantisipasi terjadinya resesi ekonomi. Dalam hal ini, budget yang dianggarkan untuk pemilukada bisa dialokasikan pada kepentingan lain yang lebih riskan di masa mendatang.